Junta militer membubarkan Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi yang memenangi pemilu. Langkah-langkah junta mengkhawatirkan negara-negara tetangga. Jepang pun akan menunda bantuan untuk Myanmar.
Oleh
Fransisca Romana Ninik W
·3 menit baca
AFP/STR
Pengunjuk rasa mengacungkan tanda tiga jari saat demonstrasi antikudeta militer di Yangon, 15 Mei 2021.
NAYPYIDAW, JUMAT — Junta militer Myanmar bertindak lebih jauh dengan membubarkan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi. Junta menuding partai tersebut melakukan kecurangan saat pemilu pada November 2020.
Keputusan pembubaran Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) keluar saat pertemuan partai-partai politik Myanmar yang diboikot banyak partai. Media Myanmar Now, Jumat (21/5/2021), melaporkan, Komisi Pemilihan Persatuan (UEC) menilai kecurangan yang dilakukan NLD ilegal sehingga partai tersebut harus dibubarkan.
”Mereka yang melakukan (kecurangan) dianggap sebagai pengkhianat dan kami akan mengambil tindakan,” kata Ketua UEC Thein Soe, seperti dikutip Myanmar Now.
Baik juru bicara junta maupun oposisi pemerintahan persatuan nasional (NUG) belum memberi komentar. Juru bicara Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan yang didukung junta menyatakan ikut dalam pertemuan antarpartai, tetapi tidak mengetahui hasilnya.
Militer Myanmar menuding terjadi kecurangan dalam pemilu yang disapu bersih oleh Partai NLD. Ketika itu komisi pemilihan menolak protes militer. Pada 1 Februari 2021, militer kemudian merebut kekuasaan melalui kudeta.
AP PHOTO
Seorang pengunjuk rasa antikudeta militer melihat poster gambar pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi, Senin (26/4/2021).
Sejak ditahan beberapa jam sebelum kudeta, Suu Kyi (75) ditahan dan menghadapi berbagai dakwaan di pengadilan dengan ancaman hukuman hingga 14 tahun penjara. Dia diperbolehkan berbicara dengan pengacara hanya melalui tautan video di bawah pengawasan anggota militer. Dia turut ditahan bersama koleganya, Win Myint, presiden Myanmar yang digulingkan.
Kudeta militer memicu perlawanan dari rakyat Myanmar. Namun, militer menghadapi dengan kekerasan yang hingga kini masih berlangsung dan menyebabkan sedikitnya 800 orang tewas.
Gejolak di Myanmar telah membuat negara tetangga Myanmar dan komunitas internasional waspada. Sayangnya, junta tidak menunjukkan tanda-tanda mau berkompromi. Desakan dan sanksi tidak menyurutkan junta.
Bekukan bantuan
Salah satu negara donor untuk Myanmar, Jepang, kini tengah mempertimbangkan untuk membekukan bantuan bagi negara itu jika junta masih meneruskan tindakan kekerasan terhadap warganya. Sebelumnya, Jepang telah menangguhkan bantuan baru tak lama setelah kudeta berlangsung.
AFP/PHOTO BY PHILIP FONG
Seorang aktivis Myanmar membawa poster bertuliskan kecaman atas kudeta saat protes di luar gedung United Nations University di Tokyo pada 1 Feburari 2021.
Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi, kepada surat kabar Nikkei, Jumat, mengatakan, pembekuan bantuan untuk Myanmar bisa diperluas.
”Kami tidak ingin melakukannya sama sekali, tetapi kami harus menyatakan dengan tegas bahwa sulit untuk terus (memberikan bantuan) dalam situasi seperti ini,” katanya.
Sebagai negara yang mendukung demokratisasi Myanmar dalam berbagai cara, dan sebagai teman, lanjut Motegi, Jepang harus merepresentasikan komunitas internasional. Pesan itu harus disampaikan dengan jelas.
Pada Maret lalu, Jepang mengumumkan akan menghentikan semua bantuan baru kepada Myanmar sebagai respons atas kudeta meskipun tidak memberlakukan sanksi individual terhadap personel militer. Sejumlah negara lain memberlakukan sanksi individual.
Motegi mengatakan, Jepang adalah penyandang dana bantuan ekonomi terbesar bagi Myanmar. Tokyo juga telah lama menjalin hubungan baik dengan militer Myanmar.
Berdasarkan data Nikkei, Jepang menyediakan bantuan 1,74 miliar dollar AS (sekitar Rp 24,9 triliun) untuk pembangunan pada tahun fiskal 2019. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan bantuan dari negara mana pun. Namun, nilai bantuan dari China tidak dipublikasikan.
Gunakan pengaruh
Seorang wartawan Jepang, Yuki Kitazumi, yang meliput kudeta sempat ditahan junta dan baru dibebaskan pekan lalu. Kitazumi dibebaskan setelah Jepang menyatakan akan menawarkan dana bantuan darurat kepada Myanmar sebesar 4 juta dollar AS melalui Program Pangan Dunia.
AFP/KAZUHIRO NOGI
Jurnalis Jepang, Yuki Kitazumi (kedua dari kanan), yang ditahan militer saat meliput situasi pascakudeta, berjalan saat tiba di Bandar Udara Narita, Jepang, pada 14 Mei 2021.
Di Tokyo, Kitazumi menyerukan agar Pemerintah Jepang berani menggunakan pengaruhnya atas militer Myanmar. ”Masyarakat Myanmar berharap Pemerintah Jepang mengambil tindakan konkret,” ujarnya dalam sebuah konferensi pers.
Kitazumi menggambarkan pertemuan dengan para tahanan politik yang menceritakan kepadanya bahwa mereka disiksa di penjara dan dipaksa terjaga sepanjang waktu. ”Saya harap pengaruh Pemerintah Jepang yang bisa membebaskan saya bisa juga membebaskan warga Myanmar,” katanya.
Tokyo telah menyerukan pembebasan Suu Kyi dan pengembalian demokrasi di Myanmar. Motegi mengatakan, Pemerintah Jepang terus mengadakan dialog dengan junta. ”Kami punya lebih banyak saluran di Myanmar dibandingkan Eropa dan Amerika Serikat,” ujar Motegi. (AFP/REUTERS)
