Pemerintah Australia Batalkan Kerja Sama BRI China-Negara Bagian Victoria
Pemerintah Federal Australia tahun lalu memperkenalkan undang-undang baru yang secara luas dipandang menargetkan China. Undang-undang itu memungkinkan pemerintah membatalkan perjanjian apa pun dengan entitas asing.
Oleh
BENNY D KOESTANTO
·4 menit baca
PHOTO BY LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP
Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne dalam sebuah sesi jumpa pers di Canberra, 10 Januari 2019. Payne, Rabu (21/4/2021), mengumumkan siap mencabut kesepakatan Pemerintah Negara Bagian Victoria untuk bergabung dalam megaproyek Prakarsa Sabuk dan Jalan milik Pemerintah China.
CANBERRA, KAMIS — Pemerintah Federal Australia pada Rabu (21/4/2021) menyatakan mencabut kesepakatan Pemerintah Negara Bagian Victoria untuk bergabung dalam megaproyek Prakarsa Sabuk dan Jalan atau BRI milik Pemerintah China. Canberra beralasan kesepakatan itu tidak sinkron dengan kebijakan luar negeri Australia. Sontak keputusan Canberra itu memicu kemarahan Beijing.
Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne, Kamis (22/1/2021), melalui radio menegaskan sikap Australia. ”Skema ini sangat difokuskan pada kepentingan nasional Australia. Ini tentang memastikan konsistensi hubungan luar negeri kita di seluruh Australia dan pasti tidak ditujukan pada satu negara,” katanya kepada program AM radio ABC.
Meskipun demikian, Payne mengatakan, Australia tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan China. Namun, ia meminta agar semua pemerintah di seluruh dunia menghormati otoritas pengambilan keputusan di Australia.
Pemerintah Federal Australia pada tahun lalu memperkenalkan sebuah undang-undang baru yang secara luas dipandang menargetkan China. Undang-undang itu memungkinkan Pemerintah Federal Australia membatalkan perjanjian apa pun antara otoritas negara dan negara asing yang dianggap mengancam kepentingan nasional.
Menteri Luar Negeri Marise Payne mengatakan, pemerintah federal akan mengesampingkan keputusan Pemerintah Negara Bagian Victoria untuk mendaftarkan diri ke BRI yang digagas China.
Megaproyek BRI adalah jaringan investasi luas yang menurut para kritikusnya adalah strategi Beijing untuk menciptakan pengaruh geopolitik dan keuangan. Payne mengatakan, ada dua dokumen yang ditandatangani masing-masing pada 2018 dan 2019—nota kesepahaman dan perjanjian kerangka kerja—termasuk di antara empat dokumen yang akan dia cabut berdasarkan kebijakan baru Canberra.
”Saya menganggap empat pengaturan ini tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri Australia atau merugikan hubungan luar negeri kita,” kata Payne dalam sebuah pernyataan.
Selain kesepakatan itu, Payne juga mengatakan, dia akan mencabut nota kesepahaman yang dibuat tahun 2004 antara Departemen Pendidikan Victoria dan Iran, serta perjanjian kerja sama ilmiah yang ditandatangani departemen tersebut dengan Suriah pada 1999. Undang-undang baru berlaku untuk lembaga yang didanai publik tetapi tidak mencakup kesepakatan komersial.
LUKAS COCH/AAP IMAGE VIA AP
Elliott Whitehead, anggota tim rugbi Canberra Raiders National Rugby, kala timnya melawan tim Melbourne Storm di Canberra, 11 Juli 2020. Perusahaan telekomunikasi China, Huawei, mengumumkan berakhirnya kerja sama sponsor atas kedua pihak mulai 31 Agustus 2020.
Langkah terbaru Australia itu muncul di tengah memburuknya hubungan antara Beijing dan Canberra. Kedua pemerintah berselisih tentang perdagangan dan bersaing untuk mendapatkan pengaruh di kawasan Pasifik. Langkah terbaru Canberra itu sontak mendorong Kedutaan Besar China di Australia mengkritik Canberra yang telah membuat langkah ”tidak masuk akal dan provokatif”.
Ini menjadi sinyal baru buruknya hubungan Beijing-Canberra. Sebab, BRI adalah program unggulan dari visi geostrategis Presiden Xi Jinping untuk kawasan Asia Pasifik. ”Kerja sama BRI antara China dan Negara Bagian Victoria kondusif untuk memperdalam hubungan ekonomi dan perdagangan kedua belah pihak,” kata pernyataan juru bicara Kedubes China di Australia yang dirilis Kamis pagi.
”Ini adalah langkah tidak masuk akal dan provokatif lainnya yang diambil oleh pihak Australia terhadap China. Hal itu pasti akan membawa kerusakan lebih lanjut pada hubungan bilateral dan hanya akan merugikan dirinya sendiri.”
Langkah terbaru Canberra itu sontak mendorong Kedutaan Besar China di Australia untuk mencela Canberra telah membuat langkah ’tidak masuk akal dan provokatif’.
Perjanjian BRI ditandatangani setelah Victoria meluncurkan strategi sepuluh tahun yang ”ambisius” yang bertujuan untuk memperkuat hubungan dengan China. Namun, perjanjian itu hanya menyediakan ”kerangka kerja untuk kerja sama di masa depan” dan tidak mengikat secara hukum.
Sejumlah pihak memperkirakan Canberra akan campur tangan atas perjanjian itu. Sinyal itu muncul setelah Perdana Menteri Scott Morrison menyuarakan penentangannya terhadap rencana tersebut. Di bawah konstitusi Australia, pemerintah federal bertanggung jawab atas urusan luar negeri dan pertahanan. Negara bagian biasanya memberikan layanan seperti kesehatan dan pendidikan, tetapi pada kenyataannya sering terjadi tumpang tindih dengan pemerintah federal.
PHOTO BY PETER PARKS / AFP
Penumpang bermasker asal kota Wuhan, China, tiba di Bandara Internasional Sydney, Australia, pada 23 Januari 2020. Hubungan diplomatik Australia dan China terus memanas, termasuk dalam isu asal virus korona tipe baru sebagai pemantiknya.
Seorang juru bicara Pemerintah Negara Bagian Victoria mengatakan kepada penyiar nasional ABC bahwa ”UU Hubungan Luar Negeri sepenuhnya adalah urusan Pemerintah Persemakmuran”.
Australia sebelumnya telah membuat gerah China dengan menyerukan penyelidikan independen terhadap asal-usul pandemi virus korona tipe baru. Selain itu, Pemerintah Federal Australia juga melarang raksasa telekomunikasi kontroversial Huawei membangun jaringan 5G Australia dan memperketat UU investasi asing untuk perusahaan. Hubungan diplomatik kedua negara telah mencapai titik terendah sejak tragedi Lapangan Tiananmen 1989 yang mematikan, dengan perselisihan sepanjang tahun 2020 meluas ke masalah hak asasi manusia di Xinjiang dan dinamika Hong Kong.
China telah memberlakukan tarif pada lebih dari selusin produk Australia, yang oleh banyak orang dianggap sebagai hukuman atas sikap Canberra yang semakin tegas terhadap mitra dagang terbesarnya itu. (AFP/REUTERS)
