Junta Militer Myanmar Menolak Kedatangan Utusan Khusus PBB
Utusan Khusus PBB untuk Myanmar menyesalkan penolakan junta militer Myanmar atas rencana kunjungannya ke Myanmar untuk berdialog. Selama dua pekan terakhir militer Myanmar semakin gencar menyerang warga sipil.
Oleh
Luki Aulia
·3 menit baca
AP/ALASTAIR GRANT
Foto-foto orang yang tewas memprotes rezim militer baru di Myanmar terpasang di bagian luar Kedutaan Besar Myanmar di London, Inggris, Rabu (7/4/2021).
NEW YORK, JUMAT — Junta militer Myanmar menolak permintaan dari Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Myanmar Christine Schraner Burgener untuk bisa berkunjung ke Myanmar. Padahal, Burgener sudah berada di Bangkok, Thailand, dengan niat ingin berdialog dengan junta militer Myanmar.
”Saya menyesalkan militer Myanmar yang mengaku belum siap menerima kedatangan saya. Saya sudah siap berdialog. Kekerasan tidak akan pernah bisa menghasilkan solusi damai yang awet,” tulis Burgener di akun Twitter, Jumat (9/4/2021).
AFP/PRAKASH MATHEMA
Aktivis hak asasi manusia memegang lilin saat berlangsung protes terhadap kudeta militer Myanmar di Kathmandu, Nepal, Rabu (7/4/2021).
Meski sudah ditolak, wakil juru bicara PBB, Farhan Haq, mengatakan, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres masih berharap Burgener bisa masuk ke Myanmar.
Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mendesak komunitas internasional untuk segera mengambil tindakan konkret melawan junta militer Myanmar, termasuk mengembargo persenjataan dan sanksi terhadap perusahaan yang mendapat keuntungan dari junta militer Myanmar. Ia menilai, hanya itu satu-satunya cara menghentikan kekerasan junta militer Myanmar terhadap warga sipil.
”Kita harus mendesak junta militer Myanmar untuk memperbolehkan utusan khusus PBB datang ke Myanmar tanpa syarat,” kata Thomas-Greenfield dalam pertemuan informal Dewan Keamanan PBB, Jumat.
AFP
Aksi damai di Negara Bagian Shan, Myanmar.
Pemimpin komite pemerintahan sipil Myanmar pascakudeta yang mewakili anggota parlemen terpilih Myanmar, Zin Mar Aung, juga mendesak negara-negara anggota PBB menekan junta militer Myanmar dari sisi politik, finansial, dan keamanan sampai kekerasan terhadap warga sipil dihentikan dan Myanmar kembali ke pemerintah sipil dan nilai-nilai demokrasi.
Aung mengatakan, selama dua pekan terakhir junta militer meningkatkan kekerasan bersenjata pada komunitas etnis Karen, Shan, dan Kachin dengan amunisi hidup, bahkan granat untuk menyerang warga sipil. ”Ambulans tidak diperbolehkan masuk ke daerah itu meski banyak korban,” ujarnya.
HANDOUT/FACEBOOK/AFP
Poster seruan agar pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dibebaskan.
DK PBB sudah mengecam kekerasan terhadap pengunjuk rasa yang damai dan meminta militer menahan diri. DK PBB juga menekankan pentingnya mempertahankan institusi-institusi demokratis serta mendesak agar Aung San Suu Kyi dan para pejabat pemerintahan lainnya, termasuk Presiden Win Myint, segera dibebaskan.
Desakan sanksi bagi militer juga disuarakan oleh negara-negara anggota DK PBB lainnya termasuk Estonia, Norwegia, dan Irlandia. Namun, diplomat Rusia, Stanislav Suprunenko, tidak menyetujui pertemuan informal DK PBB itu. ”Pertemuan itu hanya akan memancing kekerasan lebih parah. Seharusnya kita justru fokus pada upaya stabilisasi keamanan Myanmar melalui dialog,” ujarnya.
DK PBB mendukung ASEAN untuk menyelesaikan krisis Myanmar dan memulihkan transisi demokrasi Myanmar. Wakil Duta Besar Perancis untuk PBB Nathalie Broadhurst mengatakan, pertemuan tingkat tinggi darurat ASEAN akan diselenggarakan pada 20 April di Jakarta. ASEAN diminta meninjau kembali semua hubungan finansial setiap negara anggota dengan junta militer Myanmar.
Duta Besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun juga mendesak DK PBB segera bertindak tegas dengan cara apa pun demi melindungi rakyat Myanmar. Tindakan tegas itu diharapkan seperti embargo persenjataan, sanksi, pembekuan finansial, larangan investasi, dan pemberlakuan zona larangan terbang untuk mengantisipasi serangan udara ke sejumlah daerah. ”Kalau tidak segera ada tindakan, militer akan membunuh lebih banyak orang dan lebih brutal,” ujarnya.
Juru bicara junta militer Myanmar, Zaw Min Tun, membela, tindakan dilakukan militer, termasuk penggunaan senjata otomatis ke arah pengunjuk rasa dan serangan udara ke daerah-daerah yang dikuasai gerilyawan seperti wilayah etnis minoritas Karen. Ia mengatakan, serangan udara itu justru akan bisa lebih tepat mengenai sasaran yang dituju ketimbang serangan dari darat. Toh, para pendukung Karen juga disebutkan melawan militer dengan memakai artileri. (Reuters/AFP)
