Biden Ubah Pendulum Kebijakan AS dalam Isu Palestina-Israel

Presiden Joe Biden mengubah arah kebijakan AS dalam isu konflik Palestina-Israel, dari sangat pro-Israel pada era Presiden Donald Trump ke arah solusi dua negara.

AP PHOTO/PATRICK SEMANSKY

Presiden AS Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris bersiap menyampaikan pernyataan di Emory University di Atlanta, Negara Bagian Georgia, AS, 19 Maret 2021, seusai bertemu para pemimpin komunitas Amerika Asia dan Kepulauan Pasifik di Georgia. Pemerintahan Biden, Rabu (7/4/2021), mengumumkan pengucuran kembali bantuan keuangan terhadap warga dan pengungsi Palestina.

WASHINGTON, KAMIS — Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden mengubah pendulum yang memandu arah kebijakan negara itu dalam menangani isu konflik Palestina-Israel. Washington, Rabu (7/4/ 2021) waktu setempat, mengumumkan  mengucurkan kembali bantuan untuk Palestina senilai 235 juta dollar AS dan mendorong solusi dua negara dalam konflik tersebut.

Langkah Biden ini menggarisbawahi pendekatan yang bertolak belakang dengan kebijakan pendahulunya, Presiden Donald Trump, yang sangat pro-Israel dan merugikan Palestina. Para pejabat Palestina berharap, langkah pemerintahan Biden tidak berhenti pada sebatas pengucuran kembali bantuan, tetapi berlanjut pada tindakan konkret menghentikan  permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Jerusalem, serta mendorong terwujudnya negara Palestina.

”Kami sangat menunggu dimulainya kembali tidak hanya bantuan keuangan, tetapi juga hubungan politik dengan AS untuk memungkinkan rakyat Palestina mencapai hak mereka yang sah untuk mendapatkan negara merdeka dengan Jerusalem sebagai ibu kotanya,” kata Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh.

Baca juga: Washington Kembali Terlibat dalam Isu Kemanusiaan Palestina dan Dukung Solusi Dua Negara

Seperti dilaporkan Al Jazeera, Rabu (7/4/2021), Shtayyeh juga ”menyerukan pemerintahan AS untuk menciptakan jalur politik baru yang memenuhi hak dan aspirasi rakyat Palestina berdasarkan hukum internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).”

AFP/HAZEM BADER

Seorang perempuan Palestina dan anaknya menunggu di pusat kesehatan UNRWA kamp pengungsi al-Fawwar di Hebron barat daya, wilayah pendudukan Tepi Barat, Kamis (8/4/2021).

Saat mengumumkan pengucuran kembali paket bantuan AS untuk Palestina, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyebut langkah itu sebagai bagian dari upaya memperbaiki hubungan AS dengan Palestina yang rusak pada era pemerintahan Trump. Ia mengatakan, dukungan AS terhadap rakyat Palestina adalah kunci untuk memajukan kepentingan AS di kawasan tersebut.

”AS dengan senang hati mengumumkan bahwa bersama Kongres, kami berencana untuk memulai kembali bantuan ekonomi, pembangunan, dan kemanusiaan AS bagi rakyat Palestina,” ujar Blinken.

Baca juga: Kemenangan Biden Hidupkan Harapan Normalisasi Hubungan Palestina-AS

Melalui pernyataan tertulis, ia merinci bantuan 235 juta dollar AS terdiri atas sumbangan 150 juta dollar AS bagi badan PBB yang menangani pengungsi Palestina (UNRWA), dana hingga 75 juta dollar AS dalam bentuk bantuan ekonomi dan pembangunan untuk Tepi Barat dan Gaza, serta 10 juta dollar AS untuk bina perdamaian.

Pemerintahan Biden tidak menyembunyikan keyakinannya bahwa pendekatan Trump di Timur Tengah, yang mengesampingkan rakyat Palestina, adalah tindakan yang cacat dan memperkecil prospek terciptanya perdamaian. Pemerintahan AS di bawah Trump memangkas hampir semua bantuan ke Palestina setelah hubungan  dengan Otoritas Palestina memburuk tahun 2018.

AFP/MOHAMMED ABED

Pemandangan rumah-rumah dan bangunan tempat tinggal warga Palestina di kamp pengungsi di tepi laut di Kota Gaza, Kamis (8/4/2021).

Tindakan Trump saat itu dipandang sebagai tekanan Washington pada Palestina agar menyetujui proposal perdamaian rancangannya. Palestina menolak keras proposal—yang sempat digembar-gemborkan sebagai ”Transaksi Abad Ini (Deal of the Century)”—karena dinilai justru jadi penghalang berdirinya negara Palestina.

Baca juga: Pertarungan Dua Perspektif Menuju Solusi Isu Palestina

Penghentian bantuan AS pada Palestina di era Trump terjadi setelah  para pemimpin Palestina memboikot Washington terkait keputusan AS mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke kota itu.

Blinken menyatakan, bantuan AS untuk Palestina itu ”penting guna menjalankan kepentingan dan nilai-nilai AS” sebagai ”langkah menuju solusi dua negara yang dirundingkan”.

Namun, meski kini telah memulihkan lagi bantuan ke Palestina, pemerintahan Biden tak akan mengubah keputusan Trump terkait status Jerusalem serta tidak menolak normalisasi Israel dengan beberapa negara Arab (Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko) yang dijalin pada era Trump.

Solusi dua negara

Bersamaan hari pengumuman pengucuran kembali bantuan AS untuk Palestina tersebut, Biden menelepon Raja Raja Jordania Abdullah II dan menegaskan bahwa AS mendukung solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina. Dalam pernyataan terpisah, Blinken menyatakan, bantuan AS untuk Palestina itu ”penting guna menjalankan kepentingan dan nilai-nilai AS” sebagai ”langkah menuju solusi dua negara yang dirundingkan”.

AP PHOTO/EVAN VUCCI

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam jumpa pers di Departemen Luar Negeri AS di Washington, 4 Februari 2021.

Kantor Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam pernyataan menyambut baik komitmen baru AS itu. Palestina, demikian pernyataan tersebut, memperbarui ”komitmen pada solusi dua negara sesuai dasar-dasar legitimasi internasional dan bersedia merespons upaya internasional mewujudkan tujuan tersebut”.

Kebijakan terbaru AS terkait Palestina disambut banyak kalangan masyarakat internasional. Komisioner Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini menyambut gembira pengucuran kembali bantuan AS tersebut.

Baca juga: Dinamika Menuju Ekosistem Baru Timur Tengah

Hal serupa dilontarkan PBB. ”Ada beberapa negara yang juga menghentikan kontribusi besar kepada UNRWA. Kami berharap, keputusan Amerika (Serikat) akan kembali mendorong negara-negara lain bergabung lagi sebagai donor UNRWA,” ujar Stephane Dujarric, juru bicara PBB, kepada wartawan.

UNRWA adalah lembaga PBB yang membantu  perumahan, sekolah, dan perawatan lain untuk lebih dari 6 juta warga Palestina, pengungsi Palestina, dan keturunannya. Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas menyebut langkah pengucuran kembali bantuan AS itu ”memberi sinyal yang tepat” di tengah meningkatnya kebutuhan akibat pandemi Covid-19.

AFP/SAID KHATIB

Petugas kesehatan Palestina berdiri di luar pusat kesehatan yang dikelola badan PBB yang mengurusi warga dan pengungsi Palestina, UNRWA, di kamp pengungsi Rafah di Jalur Gaza selatan, Kamis (8/4/2021).

Namun, keputusan AS tersebut ditentang Israel. Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat Gilad Erdan menyatakan kekecewaan atas langkah Gedung Putih kembali mengulurkan bantuan ke Palestina.

”Saya sudah menyampaikan kekecewaan dan keberatan saya atas keputusan pendanaan kembali UNRWA tanpa memastikan bahwa reformasi tertentu, termasuk menghentikan hasutan dan menghapus konten anti-Semitik dalam kurikulum pendidikannya dilakukan,” kata Erdan.

Langkah Biden ini mengundang penentangan dari para anggota parlemen AS pro-Israel. Menurut mereka, hukum federal melarang bantuan langsung kepada Otoritas Palestina atau bantuan yang menguntungkan Otoritas Palestina. Bagi mereka, bantuan ini sama saja dengan memberikan tunjangan bagi orang anti-AS dan anti-Israel dan keluarganya. (AP/AFP/REUTERS)