Industri senjata api bernilai puluhan miliar dollar AS per tahun di AS saja. Karena itu, produsen senjata api dan produk terkait berusaha keras menjaga pasar senjata api tetap bebas.
Oleh
kris mada
·3 menit baca
WASHINGTON, KAMIS — Presiden Amerika Serikat Joe Biden memulai perwujudan janji kampanye soal pengendalian senjata. Ia menunjuk pemberangus perdagangan senjata sebagai Ketua Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Peledak. Ia juga memerintahkan Kementerian Kehakiman untuk membuat aturan pelarangan peredaran senjata rakitan dan penyangga pistol.
Dalam pernyataan Gedung Putih disebutkan, penembakan massal di Boulder dan Atlanta menunjukkan bahaya peredaran senjata api. Kekerasan dengan senjata api menimbulkan trauma mendalam. Karena itu, perlu ada tindakan segera.
Biden mewujudkan hal itu dengan mengumumkan penunjukan David Chipman sebagai Kepala Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Peledak (ATF) pada Rabu (7/4/2021) siang waktu Washington atau Kamis dini hari WIB. Chipman dikenal sebagai pendorong pengendalian kepemilikan senjata api. Sejak 2012, ia menjadi narasumber ahli pada berbagai upaya pembentukan peraturan pengendalian senjata api.
Selain penunjukan Chipman, Biden juga meminta Kementerian Kehakiman menyusun rencana aksi pengendalian senjata. Dalam 30 hari, kementerian itu akan mengusulkan rancangan aturan pengendalian senjata rakitan. Dalam aturan itu, calon pembeli senjata rakitan wajib melewati proses pemeriksaan. Selama ini, proses hanya diberlakukan kepada calon pembeli senjata buatan pabrik.
Selanjutnya, dalam 60 hari ke depan, Kementerian Kehakiman akan membuat aturan perdagangan penyangga pistol. Penyangga itu memungkinkan pistol dipegang dan dimuati peluru seperti senapan.
Kementerian Kehakiman juga akan membuat panduan aturan pembatasan akses senjata api untuk dijadikan acuan negara bagian. Selama ini, sejumlah negara bagian punya aturan keluarga atau aparat meminta perintah pengadilan untuk melarang seseorang mengakses senjata api. Permintaan diajukan jika seseorang dianggap bisa membahayakan diri sendiri atau orang lain.
Aturan nasional
Biden berharap aturan itu bisa disahkan secara nasional. Kongres diharapkan mengesahkan aturan untuk pengendalian senjata api. Sebelumnya, pada Maret 2021, DPR AS mengesahkan dua rancangan undang-undang soal pengendalian senjata api.
Kini, RUU itu menunggu persetujuan di Senat. Dalam RUU itu diatur pemeriksaan calon pembeli untuk semua jenis senjata api. Senjata juga dilarang diserahkan sebelum pemeriksaan selesai.
Sayangnya, seorang senator Demokrat bernama Joe Manchin secara terbuka menyatakan tidak mendukung dua RUU itu. Sikap Manchin membuat Demokrat hanya punya 49 pendukung di antara 100 senator.
Dalam jajak pendapat oleh Gallup pada 2020, sebanyak 57 persen warga AS setuju aturan pengendalian peredaran senjata api harus lebih ketat. Sejumlah politisi Demokrat berpendapat senada. Sementara sebagian besar politisi Republikan mendukung aturan peredaran senjata api yang longgar.
Industri senjata api bernilai puluhan miliar dollar AS per tahun di AS saja. Karena itu, produsen senjata api dan produk terkait berusaha keras menjaga pasar senjata api tetap bebas.
Biden ingin peredaran senjata api lebih diketatkan. Ia mengajak Kongres melarang penjualan senapan serbu dan magazin berkapasitas besar. Kekebalan produsen senjata api juga harus dicabut. Selama ini, sejumlah pihak berusaha membuat produsen bisa diminta pertanggungjawaban jika produknya digunakan dalam kekerasan senjata api. (AFP/AP)