Vaksinasi Covid-19 Jadi Syarat Wajib Umrah dan Kunjungan ke Dua Masjid Suci

Ketentuan vaksinasi Covid-19 sebagai syarat wajib bagi jemaah yang akan umrah serta jemaah yang berkunjung ke Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah akan berlaku mulai Ramadhan mendatang.

AP/KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH ARAB SAUDI

Jemaah menunaikan shalat, berdoa, dan tawaf (berjalan mengelilingi Kabah) dalam rangkaian ibadah umrah di kompleks Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi, Minggu (4/10/2020).

MEKKAH, SELASA — Pemerintah Arab Saudi menetapkan vaksinasi Covid-19 sebagai syarat wajib bagi jemaah yang akan umrah serta jemaah yang berkunjung ke dua Masjid Suci, Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Ketentuan ini mulai berlaku bulan Ramadhan mendatang. Namun, belum diketahui apakah ketentuan ini juga akan berlaku untuk ibadah haji tahun ini.

Informasi ini diumumkan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, Senin (5/4/2021). Kantor berita Arab Saudi, Saudi Press Agency (SPA), menyebutkan kapasitas operasional Masjidil Haram di Mekkah akan ditingkatkan dengan memperbolehkan jemaah yang sudah menjalani vaksinasi dua dosis Covid-19, jemaah yang sudah menerima dosis pertama vaksin Covid-19 sekitar 14 hari sebelumnya, dan jemaah yang sudah sembuh dari Covid-19.

Baca juga : Arab Saudi Tunda Keputusan soal Pelaksanaan Ibadah Haji

Sumber di kalangan pejabat Kementerian Haji dan Umrah mengatakan, keputusan tersebut diambil sejalan dengan perhatian kepemimpinan di Arab Saudi untuk menjaga kesehatan dan keselamatan para pengunjung dua Masjid Suci dan para petugas yang melayani mereka, serta menyambut bulan suci Ramadhan.

KOMPAS/NASRU ALAM AZIZ

Jemaah haji Indonesia mengikuti kajian ilmiah di Masjid Nabawi, Madina, Arab Saudi, pada musim haji 2019, Kamis (22/8/2019).

Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menyebutkan, pengurusan izin umrah harus dilakukan melalui aplikasi Eatmarna dan Tawakkalna terlebih dahulu untuk mengatur waktu dan kapasitas operasional. Calon jemaah umrah juga harus menunjukkan bukti izin dan keabsahannya akan diverifikasi langsung melalui aplikasi Tawakkalna masing-masing jemaah. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi hanya mengakui aplikasi Eatmarna dan Tawakkalna sebagai platform utama dan terakreditasi untuk memperoleh izin.

Baca juga : Covid-19 dan Kisah Penutupan Masjidil Haram

Arab Saudi menyatakan, sampai sejauh ini terdapat sekitar 393.000 kasus dan 6.700 orang di antaranya meninggal. Pemerintah untuk sementara sudah menyediakan lebih dari 5 juta vaksin Covid-19, sementara jumlah penduduknya mencapai sekitar 34 juta jiwa.

AFP/KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH ARAB SAUDI

Jemaah melaksanakan sai atau berlari-lari kecil antara bukit Shofa dan Marwah sebagai bagian ibadah umrah di kompleks Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi, Minggu (4/10/2020).

Ketentuan baru mengenai umrah ini diumumkan setelah Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud mengganti menteri haji, bulan lalu. Posisi Mohammad Benten digantikan oleh Essam bin Saeed.

Baca juga : Belum Diketahui, Sampai Kapan Keberangkatan Umrah Ditangguhkan

Pada akhir Juli 2020, Arab Saudi mengurangi jumlah jemaah haji karena pandemi Covid-19. Hanya sekitar 10.000 warga Muslim di Arab Saudi yang diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah haji tahun lalu. Jumlah ini sangat sedikit dibandingkan dengan 2,5 juta anggota jemaah dari seluruh dunia yang berhaji pada tahun 2019.

Syarat haji

Menurut harian pro-pemerintah, Okaz, kemungkinan hanya jemaah yang sudah menerima vaksin Covid-19 yang akan diperbolehkan haji tahun ini. Pemerintah melonggarkan kebijakan pembatasan pada akhir Oktober lalu dan membuka Masjidil Haram bagi jemaah untuk pertama kalinya dalam tujuh bulan serta secara bertahap membuka kembali pintunya bagi jemaah umrah.

Hak pengelolaan Arab Saudi atas Mekkah dan Madinah dipandang sebagai sumber legitimasi politik kerajaan itu yang paling kuat. Mekkah dan Madinah juga merupakan sumber pendapatan utama bagi kerajaan. Akibat pandemi Covid-19, perekonomian Arab Saudi ikut terdampak.

Seperti dilansir laman Al Jazeera, seiring dengan terus bergulirnya vaksinasi Covid-19 secara global, gagasan mengenai paspor atau sertifikat vaksin menjadi bahan perdebatan hangat terkait perjalanan internasional. Perdebatannya berkisar pada apakah paspor dan sertifikat vaksin menjadi solusi dalam upaya membuka kembali batas-batas negara yang ditutup akibat pandemi Covid-19 serta dalam upaya menghidupkan kembali sektor pariwisata.

KOMPAS/NASRU ALAM AZIZ

Pemandangan ke arah Masjidil Haram dari puncak Menara Jam (Makkah Royal Clock Tower), Mekkah, Arab Saudi, Minggu (18/8/2019).

Bulan lalu, Pemerintah China meluncurkan program sertifikat kesehatan bagi warganya yang akan bepergian secara internasional. Dalam sertifikat digital itu tercantum status vaksinasi dan hasil tes Covid-19 bagi pemegangnya. Di China, sertifikat digital tersebut bisa diperoleh melalui platform media sosial, WeChat.

Pemerintah Inggris juga mempertimbangkan untuk meminta warganya memperlihatkan bukti vaksinasi Covid-19 saat akan menghadiri acara-acara kumpulan massa, seperti di pub atau ajang olahraga. PM Inggris Boris Johnson sebelumnya juga mengatakan, sebuah sertifikat tampaknya diperlukan untuk melakukan perjalanan internasional.

Namun, para anggota parlemen Inggris dari lintas latar belakang politik belum lama ini menolak rencana tersebut melalui sebuah surat. Mereka menyebut, pemberlakuan sertifikat atau paspor kesehatan itu ”akan memecah belah dan bersifat diskriminatif”. (AFP/SAM)