Perancis Selidiki Skandal Pejabat Makan Malam di Restoran Saat Pembatasan Sosial
Di tengah pembatasan sosial yang diberlakukan oleh Presiden Emmanuel Macron, sejumlah menteri atau pejabat pemerintah diam-diam menggelar makan malam mewah bersama di restoran di Paris. Aparat menyelidiki skandal ini.
Oleh
Luki Aulia
·2 menit baca
AFP/THOMAS COEX
Foto interior apartemen Palais Vivienne milik kolektor asal Perancis, Pierre-Jean Chalencon, Senin (5/4/2021). Chalencon disebut dalam laporan televisi Perancis, M6, yang mengungkap skandal makan malam mewah secara diam-diam yang dihadiri sejumlah menteri dan pejabat Pemerintah Perancis saat negara itu memberlakukan karantina nasional guna mencegah persebaran Covid-19.
Untuk mengantisipasi kenaikan jumlah kasus Covid-19, Presiden Perancis Emmanuel Macron kembali memberlakukan kebijakan pembatasan sosial secara nasional di semua tempat umum, seperti kafe dan restoran, termasuk sekolah. Semua harus tutup untuk sementara. Kebijakan pembatasan yang baru ini akan dilonggarkan jika vaksin Covid-19 efektif menekan laju penambahan kasus baru.
Namun, rupanya, sejumlah menteri atau pejabat pemerintahan malah diam-diam ketemu dan makan malam mewah bersama di dua atau tiga restoran di Paris, Perancis.
Informasi dugaan makan malam mewah yang disiarkan di televisi swasta Perancis, Metropole Television atau M6, Jumat lalu, itu kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan, Minggu (4/4/2021). Televisi M6 menyiarkan reportase itu berdasarkan hasil rekaman video yang diambil dengan kamera yang disembunyikan.
Makan malam mewah tersebut dilakukan diam-diam di dua atau tiga restoran yang berada di kawasan mewah Paris. Dari rekaman video itu terlihat tidak ada seorang pun yang mengenakan masker, termasuk para pelayannya.
AFP/BERTRAND GUAY
Warga makan dan minum di teras restoran dan kafe di Paris, Perancis, 2 Juni 2020, ketika pembatasan sosial di kafe dan restoran dilonggarkan di tengah upaya mengekang penularan Covid-19.
Sejak tayangan rekaman video itu, beredar tagar #OnVeutLesNoms (Kami Minta Nama-nama) yang menjadi viral di Twitter. Bahkan, ramai beredar spekulasi siapa saja yang kemungkinan ikut hadir pada makan malam mewah itu. Jaksa Penuntut Paris, Remy Heitz, sudah memulai penyelidikan untuk mengetahui siapa saja yang ikut hadir dan siapa penyelenggaranya.
”Harus dibuktikan apakah betul terjadi pelanggaran protokol kesehatan dan aturan pembatasan pemerintah,” ujar Heitz.
Salah satu sumber yang diwawancarai M6 yang tidak disebutkan namanya mengungkapkan, makan malam mewah itu benar-benar ada dan di antara tamu-tamu yang hadir ada sejumlah menteri. Sumber M6 itu kemudian diidentifikasi oleh media massa dan bloger sebagai Pierre-Jean Chalencon yang mengelola gedung serta apartemen mewah Palais Vivienne di pusat kota Paris.
AP/ LEWIS JOLY
Kerumunan pengunjung yang menikmati minuman di teras bar di Paris, Senin (5/102020). Otoritas Perancis menetapkan status siaga maksimum untuk wilayah Paris karena meningkatnya jumlah kasus terinfeksi virus korona sejak Senin. Otoritas setempat menutup semua bar dan melarang pertemuan yang menimbulkan kerumunan orang. Meski demikian, restoran tetap diperbolehkan beroperasi.
Dalam pernyataan tertulis melalui pengacaranya, Chalencon secara implisit mengakui dirinya sebagai sumber M6 dalam laporan itu. Namun, ia menarik ucapannya bahwa ada sejumlah menteri yang hadir. Pada waktu itu, ia mengaku hanya bercanda.
Meski demikian, ada rekaman pada Februari lalu yang merekam Chalencon mengatakan bahwa juru bicara pemerintah, Gabriel Attal, akan ikut hadir dalam makan malam mewah. Namun, hal ini dibantah Attal.
Wakil Menteri Luar Negeri Marlene Schiappa menegaskan bahwa jika ada menteri atau anggota parlemen yang ikut makan malam mewah seperti itu, mereka harus didenda dan dihukum sama seperti warga negara lainnya. Menteri Ekonomi Perancis Bruno Le Maire juga mengatakan hal yang sama. ”Semua menteri, tanpa kecuali, harus menghormati aturan pemerintah,” ujarnya.
Menteri Dalam Negeri Perancis Gerald Darmanin juga mengeluarkan pernyataan yang sama. ”Jika laporan itu terbukti benar, siapa saja yang ada di acara itu harus dihukum,” ujarnya. (REUTERS/AFP)
