Perusahaan Perancis Tolak Hentikan Operasi di Myanmar

HANDOUT/FACEBOOK/AFP

Pengunjuk rasa memegang telur saat menggelar protes di Yangon, Myanmar.

PARIS, SENIN — Raksasa migas Perancis, Total SA, menolak menghentikan operasi di Myanmar. Padahal, berbagai pihak mendesak perusahaan-perusahaan multinasional berhenti beroperasi di Myanmar agar bisa menghentikan aliran dana ke junta militer.

CEO Total Patrick Pouyanné memastikan penolakan penghentian beroperasi lewat artikel yang diterbitkan media Perancis, Le Journal du Dimanche, edisi Senin (5/4/2021). ”Selama beberapa hari terakhir, beberapa pihak meminta Total tidak lagi ’membiayai’ junta militer yang merebut kekuasan di Myanmar,” tulisnya.

Baca juga : Protes di Myanmar melalui Goresan Pesan di Telur Paskah

Total diminta tidak membayarkan hak keuangan Myanmar senilai rata-rata 4 juta dollar AS kepada junta. Pouyanné menyebut, memang Total belum membayar apa pun kepada Myanmar sejak kudeta 1 Februari 2021. Bukan karena tidak mendukung kudeta, melainkan karena perbankan Myanmar praktis berhenti beroperasi. Banyak pekerja bank memilih mogok kerja karena tidak mau melayani militer Myanmar, Tatmadaw.

Pouyanné menyebut, hak keuangan Myanmar masih dipegang Total dan tidak dimasukkan ke rekening penampung. Total memastikan akan membayar hak keuangan itu jika keadaan memungkinkan. Sebab, menurut dia, menolak membayar pajak adalah kejahatan dan Total tidak mau terlibat kejahatan seperti itu.

Kompas

Warga Mandalay, Myanmar, berlindung dari kejaran aparat yang berusaha membubarkan unjuk rasa pada Sabtu (3/4/2021).

Selain itu, penolakan Total membayar hak keuangan bisa membuka peluang Tatmadaw melakukan kekerasan kepada karyawan Total di Myanmar. Selama beberapa pekan terakhir, juga sejak bertahun-tahun lalu, Tatmadaw dikenal tidak segan menggunakan kekerasan kepada warga sipil.

Pouyanné juga beralasan, operasi tetap berlanjut karena gas dari lapangan Yadana yang dikelola Total menjadi andalan penyediaan listrik bagi 5 juta orang di Yangon.

Baca juga : ”Shuttle Diplomacy” Para Menlu ASEAN Terkait Krisis Myanmar Berlanjut di China

Artikel Pouyanné menjawab permintaan berbagai pihak agar perusahaan-perusahaan multinasional menghentikan kerja sama dan operasi untuk menekan Tatmadaw. Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Isu Myanmar Thomas Andrews menyebut sanksi ekonomi untuk memastikan Tatmadaw tidak punya sumber daya untuk mempertahankan kekuasaannya. Sanksi antara lain dalam bentuk pembekuan operasi dan pembayaran hak keuangan pada sektor migas.

Bersama PTTEP Thailand dan Chevron Amerika Serikat, Total bergabung dengan Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) mengoperasikan lapangan Yadana. Setiap tahun, Myanmar mendapatkan rata-rata 1 miliar dollar AS dari penambangan migas.

Sejak lama

Tekanan kepada perusahaan internasional untuk menghentikan kerja sama dengan Tatmadaw sudah didengungkan selama hampir 30 tahun terakhir. Walakin, perusahaan seperti Total dan Chevron tidak mendengarkannya.

Total meneken kontrak pengelolaan Yadana pada 1992 atau empat tahun setelah Tatmadaw menolak hasil pemilu 1988 yang dimenangi Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Perusahaan minyak AS, Unocal, membayar 8,6 juta dollar AS pada Desember 1992 untuk mendapat saham 28,26 persen di blok Yadana.

Perusahaan asal California itu juga mengaku mengeluarkan 230 juta dollar AS untuk membangun jaringan pipa dari sumur pengeboran ke terminal penerima di Myanmar dan Thailand. Unocal juga mengatakan mengeluarkan rata-rata 10 juta dollar AS per tahun untuk merawat pipa itu.

Baca juga : Kelompok Perlawanan Myanmar Peringatkan Potensi Konflik Besar

Pada 2005, Unocal diakuisisi Chevron. Setiap tahun, Unocal yang kini dimiliki Chevron mendapatkan rata-rata 75 juta dollar AS dari proyek di Yadana yang ditaksir bisa beroperasi setidaknya sampai beberapa tahun mendatang itu. Chevron dan Unocal sama-sama paham bahwa AS melarang investasi baru di Myanmar sejak 1997.

Pada 2008, sejumlah organisasi pembela HAM menuding Chevron dan Total terlibat dalam pelanggaran HAM oleh Tatmadaw. Kala itu, Total dan Chevron sama-sama menolak tudingan tersebut. Kini, selepas kudeta Februari, kembali ada desakan agar Total dan Chevron memutus hubungan dengan Tatmadaw. Total menolak, sementara Chevron belum kunjung bersuara atas desakan itu. (AFP/REUTERS)