Kawasan Indo-Pasifik bakal semakin riuh dengan kehadiran Inggris yang bersiap memperluas pengaruhnya di negara-negara di kawasan tersebut. Dalam waktu dekat, Inggris mengerahkan kapal induknya ke Indo-Pasifik.
Oleh
Luki Aulia
·3 menit baca
JESSICA TAYLOR / VARIOUS SOURCES / AFP
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berpidato dalam sesi sidang Tanya Jawab dengan Perdana Menteri atau Prime Minister’s Questions (PMQs) di Majelis Rendah Parlemen Inggris, di London, 9 September 2020.
LONDON, SELASA — Kawasan Indo-Pasifik semakin riuh. Pemerintah Inggris juga berencana memperluas pengaruhnya di negara-negara demokrasi yang berada di kawasan Indo-Pasifik sembari tetap menjaga hubungan erat dengan Amerika Serikat. Upaya ini menunjukkan keinginan pemerintahan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berada di garis depan dalam tatanan internasional berdasarkan kerja sama dan perdagangan bebas.
Hal itu tertulis di dalam dokumen setebal 100 halaman mengenai prioritas kebijakan luar negeri Inggris pasca-Brexit, Senin (16/3/2021). Ini merupakan peninjauan terpenting terhadap kebijakan luar negeri dan pertahanan Inggris sejak akhir Perang Dingin, 30 tahun lalu.
Inggris menilai posisi kawasan Indo-Pasifik semakin menjadi pusat geopolitik dunia. Oleh karena itu, Inggris berencana mengirimkan kapal induk ke kawasan itu. Ini dikhawatirkan akan memicu ketegangan di wilayah perairan Laut China Selatan.
Sejak keluar dari Uni Eropa pada akhir tahun lalu, pemerintahan Johnson menjanjikan ”peninjauan terintegrasi” untuk menunjukkan Inggris masih memiliki pengaruh di panggung dunia. Upaya itu juga sekaligus menentukan era baru bagi Inggris.
”Saya optimistis dengan posisi Inggris di dunia dan kemampuan kita menggapai peluang yang ada,” tulis Johnson dalam pernyataan yang akan dibacakan di parlemen.
Pada tahun ini, Inggris memegang dua posisi penting, yakni menjadi tuan rumah bagi pertemuan tingkat tinggi G-7, Juni mendatang, dan konferensi iklim COP26, November mendatang. Dokumen yang akan dibacakan Johnson itu akan menjadi perhatian banyak pihak, terutama praktik konkret pemerintahan Johnson di tengah situasi pasca-Brexit dan pandemi Covid-19.
Hubungan Inggris dengan China, yang juga berada di kawasan Indo-Pasifik, juga dipertanyakan mengingat ketegangan hubungan yang belakangan terasa akibat sejumlah isu, seperti Hong Kong. Inggris juga semakin vokal terhadap industri yang disubsidi China dan masalah keamanan seputar investasi China di Inggris.
AFP/PHIL NOBLE
Sebuah jet tempur RAF Typhoon milik Angkatan Udara Inggris terparkir di Pangkalan RAF Coningsby, Lincolnshire, Inggris, 7 Maret 2018.
Di dalam dokumen itu juga disebutkan bahwa Inggris menekankan pentingnya hubungan dengan Amerika Serikat. Begitu pula upaya mempertahankan demokrasi dan hak asasi manusia serta keamanan dari terorisme yang merupakan komponen fundamental dari kebijakan Pemerintah Inggris.
Saat ini, Pemerintah Inggris tengah berupaya mencapai kesepakatan perdagangan dengan AS dan kepastian posisi Inggris dalam prioritas kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden AS Joe Biden.
Kunjungan ke India
Terkait rencana perluasan pengaruh ke Indo-Pasifik itu, PM Johnson dijadwalkan akan berkunjung ke India, akhir April mendatang. Kunjungan Johnson ke India semula dijadwalkan pada Januari lalu, tetapi ditunda menyusul meningkatnya kasus Covid-19 di Inggris saat ini. Kunjungan tersebut bakal menjadi lawatan utama dan pertama Johnson ke luar negeri setelah Inggris keluar dari Uni Eropa.
Indo-Pasifik bakal menjadi perhatian utama pemerintahan PM Johnson dalam beberapa tahun ke depan. Bulan lalu, Inggris secara resmi mengajukan permohonan untuk bergabung dalam blok dagang Kesepakatan Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP) guna membuka kemitraan baru perdagangan pasca-Brexit.
London juga mengajukan permohonan untuk menjadi mitra Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN). ”Kami ingin mencapai kesepakatan-kesepakatan dagang mulai dari Australia hingga AS dan di seluruh dunia, khususnya di kawasan Indo-Pasifik, sebuah kawasan dengan pasar pertumbuhan yang sangat besar pada masa mendatang,” tulis Dominic Raab, Menlu Inggris, Desember lalu. (REUTERS/SAM)
