Seiring dengan semakin banyaknya negara yang melakukan vaksinasi Covid-19, sejumlah negara mulai menggagas paspor atau sertifikasi vaksin Covid-19 untuk memulihkan mobilitas warga dan perekonomiannya.
Oleh
ADHITYA RAMADHAN
·3 menit baca
Kompas
Seorang perempuan yang menggunakan masker dan pelindung diri untuk mencegah penularan Covid-19 tiba di stasiun kereta Beijing, China, 27 Januari 2021.
BEIJING, SELASA — China telah meluncurkan sertifikat digital vaksinasi Covid-19 bagi warganya yang berencana melakukan perjalanan lintas batas. Langkah yang juga dilakukan sejumlah negara lain ini merupakan bagian dari upaya untuk mulai memulihkan ekonomi.
Seiring dengan program vaksinasi Covid-19 global yang mulai berjalan, beberapa negara, termasuk Bahrain, mulai mengintroduksi sertifikat vaksin bagi penduduk yang sudah divaksin dan Uni Eropa yang sepakat untuk mengembangkan paspor vaksin di bawah tekanan negara-negara anggotanya di Eropa bagian selatan yang bergantung pada pariwisata.
Dalam laman resminya, Departemen Urusan Konsuler di bawah Kementerian Luar Negeri China menyatakan, sertifikat vaksin China akan memuat informasi detail tentang vaksinasi pemegangnya dan hasil tes Covid-19.
Menteri Luar Negeri China Wang Yi, Minggu (7/3/2021), mengatakan, tujuan dikeluarkannya sertifikat adalah untuk mencapai verifikasi informasi bersama, seperti hasil tes PCR dan vaksinasi Covid-19 serta berkontribusi pada interaksi penduduk yang aman dan tertib. Namun, tidak jelas negara mana yang sudah membahas pengakuan sertifikat vaksinasi dengan China.
Selain itu, China juga belum mengumumkan relaksasi karantina bagi warga yang masuk ke China dan sudah divaksinasi Covid-19.
Menurut Komisi Kesehatan China, syarat karantina masih berlaku bagi warga yang masuk ke China karena orang yang sudah divaksinasi Covid-19 masih mungkin terinfeksi virus SARS-CoV-2.
Selain China, Uni Eropa juga sedang mengembangkan paspor vaksin di bawah tekanan negara-negara anggotanya yang bergantung pada pariwisata.
Kompas
Komisioner Eropa Bidang Kesehatan, Stella Kyriakides, memberikan pernyataan di Markas Uni Eropa di Brussels, Belgia, Senin (25/1/2021).
Bahkan, vaksinasi Covid-19 yang gencar di Inggris telah memicu kompetisi di antara negara-negara tujuan wisata dan perusahaan wisata untuk mengeluarkan paspor vaksinasi Covid-19. Inggris adalah satu-satunya negara di Eropa yang kemungkinan besar telah memvaksinasi mayoritas penduduk usia kerjanya pada pertengahan tahun ini.
Maskapai penerbangan EasyJet, misalnya, melaporkan peningkatan pembelian tiket dari Inggris, pekan lalu, seiring dengan sikap Pemerintah Inggris yang kemungkinan akan menghapus kewajiban karantina bagi warganya yang pulang berwisata dari luar negeri.
Langkah sementara Inggris dalam memulihkan perjalanan wisata ”memberikan tekanan kepada negara lain untuk melakukan hal yang sama, yang artinya bagus untuk kita,” kata Grigoris Tasios, pengurus Federasi Perhotelan Yunani. Athena telah melonggarkan syarat pembatasannya bagi warga Israel yang sudah menjalani vaksinasi Covid-19 dan sedang menjajaki hal serupa dengan Inggris.
Spanyol yang selama ini menjadi tujuan nomor satu pelancong Inggris telah mendorong UE untuk mengeluarkan kebijakan sertifikat vaksin. Juru bicara perhotelan di Mallorca Maria Duran mengatakan, para pengelola hotel di sana harap-harap cemas menunggu keputusan UE soal sertifikat vaksinasi Covid-19.
AFP/JAIME REINA
Turis di bandara Ibiza, Spanyol, 17 Agustus 2020. Pada Juni, Ibiza berharap banyak saat kawasan wisata itu kedatangan turis pertama yang diizinkan masuk setelah lockdown sebagai bagian dari proyek percontohan dengan Jerman.
”Kami mengikuti perkembangan di Inggris, negara pertama yang mendesain peta jalan untuk memulihkan mobilitas warganya,” kata Maria. Jumlah kunjungan wisatawan asal Inggris ke Spanyol turun menjadi 3,1 juta tahun lalu dari sebelumnya sekitar 18 juta pada 2019.
Akan tetapi, rencana pengembangan paspor vaksin itu masih harus menghadapi kenyataan hadirnya varian baru virus SARS-CoV-2 yang lebih mudah menular dan dapat menghindari kekebalan tubuh yang terbentuk oleh vaksin. Selain itu, Perancis memimpin perlawanan terhadap rencana ini dengan pertimbangan aspek politis dan diskriminasi. (AFP/REUTERS)
