Ancaman Tambahan bagi Pekerja Migran Indonesia di Tengah Pandemi

DOKUMENTASI KONSULAT RI TAWAU

Seorang pekerja migran Indonesia disemprot disinfektan sebelum dipulangkan dari Tawau, Malaysia, Rabu (3/6/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Pandemi Covdi-19 mengancam kesehatan sekaligus ekonomi para pekerja migran Indonesia di Malaysia. Kondisi sekarang membuat mereka sulit terlindungi.

Perwakilan MigrantCare Malaysia, Alex Ong, mengatakan, pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal paling mengenaskan di tengah pandemi Covid-19 ini. Status ilegal membuat mereka kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang semakin dibutuhkan.

”Sekarang, di tengah proses vaksinasi, belum ada kejelasan apakah mereka akan disuntik atau tidak. Padahal, Covid-19 tidak pandang bulu, menular ke siapa saja tanpa pilih pendatang legal atau ilegal,” ujarnya di Kuala Lumpur saat dihubungi Kompas, Kamis (4/3/2021).

Banyak pekerja migran Indonesia ilegal belum terdaftar sebagai calon penerima vaksin Covid-19 di Malaysia. Mereka tidak berani mendaftar karena khawatir malah ditangkap.

”Perlu dipertimbangkan dorongan agar mereka mau mendaftar, terutama bagi yang belum tahu kapan akan pulang,” ujarnya.

Baca juga: Sengkarut Pekerja Migran Indonesia Bermula sejak Prapanempatan

Ada beberapa penyebab pekerja migran Indonesia menjadi pendatang ilegal. Pertama, mereka memang masuk ke Malaysia melalui jalur ilegal atau dikenal warga setempat sebagai ”lorong tikus”. Kedua, mereka masuk melalui jalur resmi sebagai pelancong dan tidak punya izin kerja di Malaysia. Ketiga, izin kerja mereka sudah habis dan tidak diperpanjang sehingga berstatus pekerja ilegal. Keempat, pekerja migran Indonesia lari tempat kerja tanpa membawa dokumen apa pun dan tetap bertahan di Malaysia lama setelah masa berlaku seluruh dokumen itu habis.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Sejumlah pekerja migran indonesia (PMI) yang bekerja di Malaysia tiba di Pelabuhan Tanjung Emas Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (15/5/2020) pagi, dengan menggunakan KM Dharma Rucitra 9. Total ada 181 PMI yang tiba dan sebagian besar berasal dari Pulau Madura, Jawa Timur.

Meski berbeda-beda asalnya, dampaknya tetap sama, yakni ditangkap karena berstatus pendatang ilegal. Di tengah pandemi, Malaysia menggencarkan penangkapan pendatang ilegal. ”Bagi pekerja migran Indonesia, ditangkap sudah seperti hukuman mati,” kata Ong.

Kini, sedikitnya 4.000 pekerja migran Indonesia berada di berbagai rumah detensi imigrasi (rudenim) Malaysia. Mereka di sana setelah ditangkap dan menanti proses deportasi. Pemulangan pekerja migran Indonesia, melalui deportasi maupun sukarela, menjadi salah satu jalur program yang disebut rekalibrasi.

Selain pemulangan, ada juga jalur perekrutan ulang bagi pekerja migran Indonesia yang sudah bekerja dan izinnya habis. Jalur perekrutan ulang berlaku untuk pekerja di sektor perkebunan, pabrik, konstruksi, dan pertanian. Peserta jalur ini wajib punya paspor dengan masa berlaku lebih dari setahun.

”Di luar sektor itu, tidak bisa ikut program rekalibrasi untuk perekrutan ulang,” kata Koordinator Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur Yoshi Iskandar.

Bantuan

Program rekalibrasi terus disosialisasikan KBRI Kuala Lumpur dan konsulat jenderal RI di sejumlah kota di Malaysia. Selain sosialisasi, KBRI Kuala Lumpur dan konsulat-konsulat jenderal RI di Malaysia juga membantu mempercepat proses pemulangan WNI baik karena deportasi maupun sukarela.

”Kami rutin berkomunikasi dengan pihak berwenang setempat soal pemulangan,” kata Yoshi.

KBRI KUALA LUMPUR

Para mantan pekerja migran Indonesia di Malaysia mengikuti pelatihan di Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur, Malaysia, pada April 2018, disaksikan Duta Besar Rusdi Kirana (memakai jas, keempat dari kiri). Pelatihan itu bagian dari program Aku Mau Sukses yang diberikan kepada pekerja migran yang tak mau lagi bekerja di Malaysia dan ingin berkarya di kampung halaman.

KBRI dan konsulat jenderal RI, antara lain, memfasilitasi pemeriksaan Covid-19 bagi PMI di rudenim. Hasil pemeriksaan menjadi salah satu syarat perjalanan.

Selain pemeriksaan Covid-19, juga ada pengurusan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) di berbagai rudenim dan tempat berkumpul para PMI. Untuk pulang, PMI membutuhkan paspor atau SPLP. Sebagian PMI tidak punya paspor, baik karena masa berlakunya habis maupun benar-benar tidak punya paspor karena berbagai alasan.

Baca juga: Antisipasi Covid-19, Pemerintah Provinsi NTB Pantau Pekerja Migran yang Pulang

Sepanjang 2020, KBRI Kuala Lumpur bersama berbagai kelompok masyarakat juga menyalurkan bantuan pangan kepada para PMI di berbagai penjuru Malaysia. Puluhan ribu paket pangan disalurkan kepada PMI yang kehilangan penghasilan di tengah pandemi.

Sampai sekarang, Malaysia masih terus memberlakukan pembatasan gerak. Seperti di banyak lain, pembatasan mengakibatkan perekonomian melambat sehingga banyak orang kehilangan pekerjaan. Baik warga Malaysia maupun warga asing kehilangan pekerjaan di tengah pandemi.