Wakil Junta di PBB Mundur, Kedubes Myanmar untuk AS Beri Sinyal Membelot
Keputusan Tin Maung Naing, yang ditunjuk junta Myanmar sebagai perwakilan di PBB, untuk mundur dinilai merupakan isyarat dia tak setuju atau menentang junta Myanmar. Tiga staf Kedubes Myanmar untuk AS juga membangkang.
Oleh
Luki Aulia
·3 menit baca
AP PHOTO/MARY ALTAFFER
Duta Besar Myanmar untuk PBB Hau Do Suan (tengah) tampak emosional saat membacakan pernyataan dalam Sidang Dewan Keamanan PBB mengenai situasi di Myanmar di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, 28 Agustus 2018. Penggantinya, Kyaw Moe Tun, Kamis (4/3/2021), tetap menjabat Dubes Myanmar untuk PBB setelah pejabat yang ditunjuk junta militer, Tin Maung Naing, mengundurkan diri.
NEW YORK, JUMAT — Perselisihan mengenai perwakilan resmi Pemerintah Myanmar di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk sementara berakhir. Posisi Duta Besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun tetap tidak tergantikan. Semula, junta militer Myanmar memecat Kyaw Moe Tun dan menunjuk Wakil Duta Besar Myanmar untuk PBB Tin Maung Naing sebagai penggantinya. Namun, Tin Maung Naing kemudian mengundurkan diri, Kamis (4/3/2021).
Sebelumnya, pada Sabtu lalu, Kyaw Moe Tun dipecat oleh junta militer setelah, dalam pidatonya, ia meminta bantuan 193 negara anggota Majelis Umum PBB untuk segera menghentikan kudeta militer Myanmar dan mengembalikan pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi dengan cara apa pun. Keputusan Tin Maung Naing untuk mundur dinilai merupakan isyarat tidak setuju atau menentang junta militer Myanmar.
Persoalan perwakilan Myanmar di PBB akan bisa menjadi masalah lagi jika junta militer Myanmar menunjuk duta besar yang baru. Perselisihan seperti ini bisa diselesaikan di tingkat Majelis Umum PBB. Utusan Khusus PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener sudah memperingatkan agar tidak ada satu negara pun yang mengakui atau melegitimasi kekuasaan junta militer Myanmar.
UNTV VIA AP
Duta Besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun mengangkat salam tiga jari, simbol perlawanan terhadap kudeta militer di Myanmar, dalam Sidang Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB, New York, AS, dalam foto yang diambil dari video UNTV, Jumat (26/2/2021).
Sikap yang sama ditunjukkan oleh Kedutaan Besar Myanmar untuk AS di Washington DC yang mengeluarkan pernyataan resmi tertulis berisi ungkapan penyesalan dan kecaman atas meninggalnya warga sipil dalam unjuk rasa antikudeta militer. Perwakilan Myanmar untuk AS itu meminta otoritas junta untuk menahan diri.
Hingga saat ini, belum jelas juga apakah Kedutaan Myanmar untuk AS di Washington DC itu mewakili junta. Pernyataan Kedubes Myanmar di AS tersebut tidak mengecam kudeta. Mereka menyatakan akan tetap menjalankan fungsi perwakilan negara Myanmar. Duta Besar Myanmar untuk AS Aung Lynn belum dikonfirmasi terkait situasi tersebut.
Februari lalu, seorang diplomat di Kedutaan Besar Myanmar untuk AS mengundurkan diri karena kudeta. Selain itu, Kamis (4/3/2021), tiga anggota staf Kedubes Myanmar lainnya mengunggah pesan di Facebook bahwa ketiganya bergabung dalam gerakan pembangkangan sipil.
Rakyat sipil membawa poster yang menuntut pembebasan pemimpin sipil Myanmar, Aung San Suu Kyi, saat unjuk rasa menentang kudeta militer di Naypyidaw, Kamis (4/3/2021). Kematian 38 rekan mereka pada Rabu di tangan junta tak menyurutkan para aktivis tersebut untuk terus turun ke jalan.
”Saya mendesak agar hasil pemilu, November 2020, dihormati dan agar kembali pada negara kekuasaan rakyat,” tulis ketiga anggota staf Kedubes Myanmar tersebut dengan pesan unggahan yang sama. Ketiganya menegaskan, dengan mengeluarkan pesan di media sosial itu, bukan berarti mereka mengundurkan diri dari Kedubes Myanmar.
Sidang DK PBB
Menurut rencana, Dewan Keamanan PBB akan membahas isu Myanmar dalam rapat tertutup, Jumat ini waktu AS. DK PBB sudah menyatakan keprihatinannya pada status darurat di Myanmar, tetapi tidak mengeluarkan pernyataan mengecam karena tidak disetujui oleh Rusia dan China.
”Alih-alih memperlihatkan respek terhadap aturan hukum, mengupayakan dialog, dan menahan diri dari kekerasan, militer (Myanmar) secara dramatis meningkatkan kekerasan terhadap rakyat Burma,” ujar Dubes AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield, Kamis. ”Hal itu sama sekali tidak dapat diterima.”
”Rakyat Myanmar tetap berjuang mempertahankan demokrasi. Suara dan sikap kita harus sama tegasnya. Mereka harus bersatu mendukung rakyat Myanmar,” kata Thomas-Greenfield. (REUTERS/LUK)
