Pengunjuk Rasa Datangi KBRI Yangon, Jakarta Fokus Galang Pandangan ASEAN
Pemerintah Indonesia menegaskan belum membuat keputusan apa pun terkait isu di Myanmar. Diplomasi Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi ke sejumlah negara ASEAN dimaksudkan untuk menggali pendapat negara-negara ASEAN.
Oleh
KRIS MADA
·3 menit baca
AFP/SAI AUNG MAIN
Pengunjuk rasa mengangkat poster-poster antikudeta militer dalam demonstrasi di depan kantor Kedutaan Besar Indonesia di Yangon, Myanmar, Selasa (23/2/2021).
JAKARTA, KOMPAS — Indonesia belum membuat keputusan apa pun terkait perkembangan di Myanmar. Upaya diplomasi Indonesia saat ini fokus untuk menggali pendapat anggota ASEAN soal tetangga mereka itu.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah, Selasa (23/2/2021), dalam konferensi pers secara daring di Jakarta. Pernyataan Faizasyah tersebut disampaikan saat menjawab pertanyaan terkait unjuk rasa di Kedutaan Besar RI di Yangon, Selasa.
Ia mengatakan, Indonesia saat ini mengumpulkan semua pendapat dari semua pihak soal Myanmar. ”Pendapat dan posisi dari berbagai pihak itu akan dibahas lebih lanjut lewat pertemuan para Menlu ASEAN,” ujar Faizasyah.
Sembari menegaskan dukungan pada Brunei Darussalam sebagai ketua bergilir ASEAN, Indonesia telah dan sedang berusaha menggalang anggota ASEAN untuk menyikapi perkembangan di Myanmar. Setelah ke Brunei Darussalam dan Singapura, Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi akan bertolak ke Thailand. Di Bangkok, Retno juga akan menggalang dan menggali pendapat anggota ASEAN soal Myanmar.
Tiga sumber yang dikutip kantor berita Reuters mengungkapkan, Indonesia mendorong negara-negara tetangga di Asia Tenggara menyetujui rencana untuk mendesak junta Myanmar memenuhi janjinya menggelar pemilu di bawah pengamatan tim peninjau guna memastikan pemilu berjalan adil dan inklusif. Namun, proposal itu ditolak para pengunjuk rasa antikudeta militer.
AFP/SAI AUNG MAIN
Pengunjuk rasa mengangkat poster-poster antikudeta militer dalam demonstrasi di depan kantor Kedutaan Besar Indonesia di Yangon, Myanmar, Selasa (23/2/2021).
Bagi massa antikudeta militer yang mendesak pembebasan Aung San Suu Kyi dan pengakuan atas hasil pemilu pada November lalu, junta tidak berwenang menggelar pemilu setelah mengudeta pemerintahan yang sah pada 1 Februari 2021. ”Kami tidak butuh pemilu lagi!! Hormati suara kami,” demikian bunyi salah satu poster yang diangkat pengunjuk rasa di depan KBRI Yangon.
Belum buat keputusan
Faizasyah mengatakan, Indonesia belum membuat keputusan apa pun terkait perkembangan di Myanmar. Upaya diplomasi Indonesia saat ini lebih difokuskan untuk menggali pendapat anggota ASEAN soal tetangga mereka itu.
Menlu Retno seusai bertemu Menlu Brunei Darussalam Dato Erywan di Bandar Seri Begawan, Rabu (17/2/2021), mengungkapkan keyakinan Indonesia pada mekanisme ASEAN sebagai mekanisme paling tepat untuk dapat membantu penyelesaian krisis di Myanmar.
”Prinsip-prinsip yang kita pahami untuk membantu Myanmar, yaitu tetap menghormati prinsip non-interference, mengutamakan constructiveengagement, mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan rakyatMyanmar, dan berkontribusi untuk mencari solusi terbaik bagi rakyat Myanmar, termasuk membantu transisi demokrasi yang melibatkan semua stakeholdersatau transisi demokrasi secara inklusif,” jelas Retno saat itu.
KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI
Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi tengah berbincang dengan mitranya, Menlu Brunei Darussalam Dato Erywan, saat berkunjung ke Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, Rabu (17/2/2021). Selain membahas isu-isu bilateral, kedua menlu juga membahas perkembangan terkini di Myanmar.
Selepas kudeta, junta membentuk Dewan Pemerintahan Negara dan menjanjikan pemilu paling lambat dilaksanakan dalam setahun mendatang. Warga menolak tawaran itu dan menginginkan pemerintahan hasil pemilu November 2020.
Dalam pemilu 2020, partai yang disokong militer hanya mendapat sedikit kursi. Sementara Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi meraih hampir 400 kursi. Junta menolak mengakui hasil pemilu dan menuding ada kecurangan.
Sikap Inggris
Secara terpisah, Menlu Inggris Dominic Raab meminta Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa menangani pelanggaran di Myanmar, China, Belarus, dan Rusia. ”Posisi di Myanmar semakin buruk. Pelanggaran dan pelecehan telah terdokumentasi dengan jelas, termasuk penahanan sewenang-wenang dan pembatasan yang kejam atas kebebasan berekspresi,” demikian Raab sebagaimana dikutip dalam pernyataan tertulis Departemen Luar negeri Inggris.
”Krisis ini menyebabkan peningkatan risiko bagi Rohingya dan etnis minoritas lainnya,” lanjut Raab.
London menegaskan, militer harus menyingkir. ”Para pemimpin sipil harus dibebaskan. Dan keinginan demokratis rakyat Myanmar harus dihormati. Kami akan kembali mensponsori bersama resolusi yang memperbarui mandat pelapor khusus untuk Myanmar sehingga dia dapat melanjutkan pekerjaan pentingnya,” lanjut Raab. (*/SAM)
