UE akan mempertahankan hubungan ekonomi dengan Myanmar. Hal itu demi kepentingan warga Myanmar. Sanksi kepada Rusia dan Myanmar dibuat terarah pada orang tertentu.
Oleh
kris mada
·3 menit baca
BRUSSELS, SELASA — Uni Eropa setuju menjatuhkan sanksi terhadap Rusia dan Myanmar. Moskwa disanksi terkait penangkapan tokoh oposisi Alexei Navalny. Sementara Naypyidaw dihukum karena junta memberangus protes yang menentang kudeta militer.
Para menteri luar negeri Uni Eropa (UE) menyepakati sanksi itu lewat pertemuan pada Senin (22/2/2021) siang waktu Brussels atau Selasa dini hari WIB. Sanksi untuk Rusia diarahkan kepada empat pejabat yang dianggap bertanggung jawab dalam penangkapan dan penahanan Navalny. Sanksi dijatuhkan berdasarkan aturan tentang HAM yang disahkan UE tahun lalu.
Menlu Jerman Heiko Maas menyebut, sanksi itu untuk menunjukkan bahwa UE tidak bisa menerima beberapa hal. ”Walakin, penting juga untuk terus berdialog dengan Rusia,” katanya.
Komisioner UE Urusan Hubungan Luar Negeri Josep Borrell mengatakan, nama yang disanksi akan diumumkan dalam sepekan mendatang. Bentuk sanksi juga akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang.
”Kita harus memberikan sanksi terhadap orang-orang yang terkait langsung dengan penangkapan, penuntutan, dan pendakwaannya (Navalny),” katanya.
Navalny merupakan tokoh oposisi Rusia yang ditangkap beberapa waktu lalu. Ia ditangkap setelah kembali dari Jerman. Navalny berada di Jerman selama beberapa waktu untuk pengobatan. Tokoh oposisi itu diduga diracun sehingga sakit keras dan harus dirawat di luar Rusia.
Hubungan UE-Rusia kembali memanas sejak Navalny sakit. Pada Januari 2021, tiga diplomat UE diusir dari Moskwa.
Kemenlu Rusia menyatakan kecewa atas sanksi UE tersebut. Moskwa bersiap dalam tudingan yang dinyatakan dibuat-buat itu.
Myanmar
Selain terhadap Rusia, sanksi juga dijatuhkan kepada Myanmar. Brussels akan menunda pencairan bantuan terhadap Naypyidaw. Brussels juga akan menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap sejumlah perwira Tatmadaw, militer Myanmar, yang dianggap bertanggung jawab pada kudeta.
”Kami sepakat untuk menerapkan sanksi kepada pihak militer yang bertanggung jawab dalam kudeta,” kata Borrell.
Tatmadaw melancarkan kudeta pada 1 Februari 2021 dengan alasan pemerintah gagal menyikapi dugaan kecurangan pemilu. Komisi pemilihan umum Myanmar telah menegaskan kecurangan tidak berdampak pada hasil pemilu. Tatmadaw menuding ada 10 juta suara ilegal dalam pemilu November 2020 yang dimenangi Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi.
Borrell menegaskan, UE akan mempertahankan hubungan ekonomi dengan Myanmar. Hal itu demi kepentingan warga Myanmar.
Sikap UE selaras dengan sejumlah negara yang menolak menjatuhkan sanksi menyeluruh terhadap Myanmar selepas kudeta 1 Februari. Semua beralasan sanksi menyeluruh hanya akan menyusahkan warga Myanmar. Sanksi disepakati hanya terarah kepada sejumlah tokoh, mayoritas perwira atau pensiunan perwira Tatmadaw yang terlibat kudeta.
Dalam berbagai kesempatan, Tatmadaw berkeras tidak melancarkan kudeta. Walakin, selepas menggulingkan pemerintahan, Tatmadaw membentuk Dewan Pemerintahan Sementara dengan Jenderal Min Aung Hlaing, panglima Tatmadaw, sebagai ketua.
Sejak kudeta dilancarkan, rangkaian unjuk rasa terus berlangsung di berbagai penjuru Myanmar. Penangkapan, penembakan, dan pemukulan oleh aparat Myanmar terhadap warga sipil tidak menyurutkan unjuk rasa. Bahkan, unjuk rasa semakin membesar. (AFP/REUTERS)