Negara-negara Barat seperti Inggris dan Amerika Serikat semakin agresif ”menyerang” China dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia.
Oleh
Luki Aulia
·3 menit baca
GOOGLE MAP
Provinsi Xinjiang di China barat merupakan rumah bagi komunitas warga minoritas Muslim Uighur, Kazakhs, dan minoritas lainnya di China.
LONDON, MINGGU — Negara-negara Barat seperti Inggris dan Amerika Serikat semakin agresif ”menyerang” China dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Inggris bahkan meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera diberi akses ke wilayah Xinjiang untuk menyelidiki laporan kekerasan di sana, seperti penyiksaan, kerja paksa, dan sterilisasi perempuan.
Sikap Inggris ini menandai kembalinya Inggris ke Majelis HAM PBB. Selain mengecam China dan Rusia, Inggris juga akan menyinggung kasus di Myanmar dan Belarus. Kantor Kementerian Luar Negeri Inggris, Minggu (21/2/2021), menyebutkan, Menlu Inggris Dominic Raab mengkhawatirkan situasi HAM di China yang sudah kelewatan.
”Komisioner Tinggi PBB untuk HAM atau pakar pencari fakta independen lainnya harus segera diberikan akses tidak terbatas ke Xinjiang,” kata Raab.
AP PHOTO/MEHMET GUZEL
Anggota komunitas Uighur di Turki berunjuk rasa dengan membawa plakat berisi foto-foto warga Uighur yang diduga ditahan di pusat-pusat detensi di China. Unjuk rasa itu digelar di dekat Konsulat China di Istanbul, Turki, Rabu (10/2/2021).
Sebelumnya, PBB telah menyebutkan sedikitnya 1 juta warga komunitas minoritas Muslim Uighur dan komunitas Muslim lainnya saat ini ditahan di kamp pengasingan di Xinjiang. Namun, China membantah hal itu dan bersikeras, kamp itu bukan kamp penahanan, melainkan pusat pelatihan vokasi untuk mencegah gerakan-gerakan ekstremisme.
Senada dengan Inggris, DPR AS juga berencana, Jumat mendatang, akan mengajukan resolusi bipartisan mengecam perlakuan Pemerintah China dan Pemerintah Hong Kong yang melanggar hak dan kebebasan rakyat di Hong Kong. Resolusi ini mendorong pemerintahan Presiden AS, Joe Biden, untuk lebih menekan Partai Komunis China agar menghormati HAM rakyatnya.
RUU bipartisan DPR AS itu juga akan melarang impor dari Xinjiang, kecuali ada sertifikasi bahwa semua produk itu bukan hasil dari kerja paksa rakyatnya. UU Keamanan Nasional yang diberlakukan Pemerintah China pada Juni 2020 dinilai sebagai upaya untuk mengekang kebebasan media dan membungkam rakyat Hong Kong.
Namun, China berkilah hak dan kebebasan Hong Kong tetap dijamin akan ada. Pada kenyataannya, sejak UU itu diberlakukan, banyak aktivis dan politikus pro-demokrasi yang ditahan. Lagu dan slogan bernada pro-demokrasi juga dilarang begitu pula dengan kegiatan di sekolah yang dianggap bermotif politik.
Dialog
Di tengah hujan kecaman dan tekanan, Penasihat Negara dan Menlu China, Wang Yi, mengajak pemerintahan Biden untuk bekerja sama dengan China dan membuka kembali dialog untuk memulihkan hubungan bilateral yang dinilainya rusak semasa pemerintahan Donald Trump.
AP PHOTO/NG HAN GUAN
Foto yang diambil pada Senin (3/12/2018) ini menunjukkan menara penjaga dan pagar kawat berduri di sekitar fasilitas di Kunshan Industrial Park di Artux, Xinjiang, China barat. China mengecam keras DPR AS, Rabu (4/12/2019), yang menyetujui RUU terkait etnis minoritas Uighur. Langkah-langkah politik AS berpotensi memengaruhi pembicaraan untuk meredakan perang dagang kedua negara.
Ia mengakui upaya pemerintahan Trump menekan dan menahan China menyebabkan kerugian luar biasa. Ia meminta supaya AS menghapuskan pemberlakuan tarif atas produk-produk China dan tidak lagi menindas sektor teknologi China.
Wang juga meminta AS menghargai kepentingan China, tidak lagi mencampuri urusan dalam negeri China, dan tidak mendukung gerakan separatis di Taiwan.
”Selama beberapa tahun terakhir, AS jelas memutuskan dialog bilateral di semua level. Kami siap berkomunikasi dengan AS dan berdialog untuk menyelesaikan persoalan,” ujarnya.
AP PHOTO/ANDY WONG
Seorang reporter dengan menggunakan telepon pintar merekam Mamatabudlla Matursun, seorang mantan pelatih di pusat pelatihan vokasional di Xinjiang, dalam jumpa pers di Kementerian Luar Negeri China di Beijing, Rabu (10/2/2021).
Komunikasi antara Biden dan Presiden China Xi Jinping baru-baru ini dinilai Wang menjadi awal yang baik. Namun, pemerintahan Biden tetap menunjukkan akan bersikap tegas dan menekan China terutama pada kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan China.
Namun, bagi China, kata Duta Besar China untuk AS Cui Tiankai, Senin, isu-isu seperti Taiwan, Xinjiang, dan Tibet termasuk isu ”garis merah”. China dan AS harus jelas mendefinisikan batasan-batasan kebijakan masing-masing dan memiliki pemahaman yang jelas mengenai tujuan strategi kebijakan setiap negara. (REUTERS/AP)
