Badan Nuklir PBB Capai Kesepakatan Sementara dengan Iran
Kesepakatan antara IAEA dan Pemerintah Iran berlaku selama tiga bulan. Kesepakatan itu diharapkan berjalan optimal di tengah penerapan undang-undang tuntutan penghapusan sanksi nuklir Iran oleh Teheran.
Oleh
Benny D Koestanto
·4 menit baca
AP PHOTO
Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif (kanan) tengah berbicara dengan Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) Rafael Mariano Grossi yang duduk membelakangi kamera dalam pertemuan di Teheran, Iran, Minggu (21/2/2021).
VIENNA, MINGGU — Badan pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) pada Minggu (21/2/2021) mengumumkan telah mencapai kesepakat sementara dengan Pemerintah Iran. Kesepakan itu memungkinkan inspeksi atas fasilitas nuklir Iran dilanjutkan, memberikan peluang sekaligus kesempatan yang sangat dibutuhkan untuk negosiasi diplomatik selanjutnya terkait sanksi atas program nuklir Teheran.
Ketua IAEA Rafael Grossi mengungkapkan, kesepakatan soal pengaturan itu berlaku selama tiga bulan. Namun, ia mengakui kesepakatan yang baru itu tidak akan memiliki akses pengawasan yang sama setelah undang-undang yang menuntut penangguhan atas sanksi terhadap Iran diberlakukan pada Selasa pekan ini. Pemberlakuan UU itu akan membatasi beberapa inspeksi.
Kunjungan Grossi ke Iran dilakukan di tengah peningkatan upaya Amerika Serikat, Eropa, dan Teheran untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir 2015. Kesepakatan itu berada di ambang kehancuran sejak presiden AS sebelumnya, Donald Trump, menarik diri dan kemudian menjatuhkan sanksi kepada negara tersebut.
”Selama periode ini, IAEA tidak akan memiliki akses ke informasi ini,” kata IAEA dalam sebuah pernyataan. ”Jika sanksi dicabut seluruhnya dalam waktu tiga bulan, Iran akan memberi informasi ini kepada IAEA. Jjika tidak, informasi itu akan dihapus selamanya.”
Pernyataan itu muncul untuk mengonfirmasi komentar dari Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif bahwa UU mengamanatkan Pemerintah Iran untuk tidak memberikan rekaman kamera di lokasi kepada pihak IAEA.
”Di bawah perjanjian sementara, Teheran akan mencatat (laporan) selama tiga bulan dan menyimpan informasi dari beberapa kegiatan dan peralatan pemantauan,” demikian pernyataan Organisasi Energi Atom Iran (IAEO).
Teheran telah memberi tahu badan PBB itu bahwa jika penangguhan dicabut, mereka akan menangguhkan ”langkah-langkah transparansi secara sukarela”.
Sebagaimana diwartakan, pada Desember tahun lalu parlemen Iran yang didominasi konservatif mengeluarkan UU yang menuntut penangguhan beberapa inspeksi jika AS gagal mencabut sanksi pada Minggu kemarin. Teheran telah memberi tahu badan PBB itu bahwa jika penangguhan dicabut, mereka akan menangguhkan ”langkah-langkah transparansi secara sukarela”. Penangguhan itu terutama diberlakukan terhadap inspeksi ke situs non-nuklir, termasuk situs militer Iran yang dicurigai melakukan aktivitas terkait nuklir.
Grossi mengatakan, di bawah kondisi kesepakatan yang sudah diambil kedua pihak, paling tidak fungsi pengawasan itu masih ada. Di tengah kesempatan itu diharapkan ada terobosan baru yang dapat ditemui dan diraih.
”Kami masih dapat mempertahankan tingkat pekerjaan pemantauan dan verifikasi yang diperlukan,” tambahnya. ”Apa yang kami sepakati adalah sesuatu yang dapat dijalankan—berguna untuk menjembatani kesenjangan yang kami alami sekarang, ini menyelamatkan situasi sekarang,” kata Grossi kepada wartawan setelah mendarat kembali di Vienna.
AP PHOTO/RONALD ZAK
Direktur Jenderal IAEA Rafael Mariano Grossi saat berbicara kepada media di Bandara Internasional Vienna, sepulang dari Iran, Minggu (21/2/2021).
Zarif telah mengisyaratkan Pemerintah Iran ingin menghindari kebuntuan atas inspeksi, tetapi juga memperingatkan pihaknya dapat mundur lebih jauh dari komitmennya jika Washington tidak mencabut sanksi terhadap Teheran. Sebelumnya Grossi mengatakan harapannya bahwa mengunjungi Teheran adalah bagian dari upaya ”untuk menstabilkan situasi yang sangat tidak stabil”.
”Saya pikir pemahaman teknis ini dapat tercapai sehingga diskusi politik lain di tingkat lain pun dapat berlangsung, dan yang paling penting kita dapat menghindari situasi di mana kita secara praktis akan tidak tahu apa-apa,” tambahnya.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Sabtu (20/2/2021) pekan lalu mengakui bahwa kemampuan inspeksi negaranya akan ”dikurangi 20-30 persen” ketika UU Iran terkait sanksi nuklir itu mulai berlaku.
Namun, Grossi menolak memberi perkiraannya tentang seberapa banyak kemampuan inspeksi IAEA akan berkurang. Namun, ia mengatakan, jumlah inspektur tidak akan diperkecil dan bahwa badan tersebut masih dapat melakukan beberapa pemeriksaan cepat.
Sebelumnya dari Washington telah ada sinyal Presiden AS Joe Biden berkomitmen untuk bergabung kembali dengan pembicaraan tentang program nuklir Teheran dalam pergeseran dari kebijakan ”tekanan maksimum” Trump atas Iran. Teheran telah berulang kali mengatakan siap untuk kembali ke komitmen nuklirnya, dengan syarat Washington mengambil langkah pertama, yakni dengan mencabut sanksi yang telah menambah penderitaan ekonomi di Iran.
Zarif memperingatkan bahwa jika sanksi atas Iran tidak dicabut, negaranya akan terus mengurangi komitmennya berdasarkan kesepakatan tahun 2015 dengan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan Jerman. Ia menyatakan timbunan uranium yang diperkaya akan meningkat. Ia pun menekankan bahwa Teheran memiliki hak dalam perjanjian untuk berhenti mematuhi komitmen ”secara total atau sebagian” jika pihak lain gagal untuk menghormati komitmen mereka. ”Kami masih dalam tahap parsial,” kata Zarif. ”Kita bisa saja total.”
Direktur Politik Uni Eropa Enrique Mora telah mengusulkan sebuah ”pertemuan informal” yang melibatkan Iran, dengan prinsip persetujuan Washington. Araghchi mengatakan pada Sabtu lalu bahwa Teheran sedang meninjau proposal tersebut dan mendiskusikannya dengan China dan Rusia. Sementara itu, Recep Tayyip Erdogan Presiden Turki mengatakan pada Minggu bahwa ada ”jendela peluang” untuk mencabut sanksi atas Iran. Ia menyebut pencabutan sanksi itu ”legal dan logis”. (AFP/REUTERS)
