RI-Singapura Berharap ASEAN Dorong Rekonsiliasi Nasional
Pemerintah Singapura dan Indonesia menyatakan keprihatinan yang serius atas situasi di Myanmar dan mendukung pertemuan informal tingkat menteri luar negeri se-Asia Tenggara atau ASEAN.
Oleh
Luki Aulia
·4 menit baca
AFP/YE AUNG THU
Kerumunan pengunjuk rasa memblokir jalan utama selama demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar, Rabu (17/2/2021).
ASEAN diyakini bisa mendorong rekonsiliasi nasional di Myanmar. Terkait itu, Indonesia dan Singapura mendukung pertemuan para menlu ASEAN, bekerja menuju resolusi damai.
SINGAPURA, KAMIS -- Pemerintah Singapura dan Indonesia menyatakan keprihatinan yang serius atas situasi di Myanmar dan mendukung pertemuan informal tingkat menteri luar negeri se-Asia Tenggara atau ASEAN.
Pertemuan itu perlu dengan mempertahankan dialog dan bekerja menuju resolusi damai dan rekonsiliasi nasional di Myanmar, termasuk untuk membawanya kembali ke jalur transisi demokrasi.
Menurut Kementerian Luar Negeri Singapura (MFA), pernyataan tersebut terungkap dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan dan mitranya, Menlu RI Retno LP Marsudi, di Singapura, Kamis (18/2/2021). Mereka bertukar pandangan soal perkembangan Myanmar.
”Mereka menyatakan keprihatinan yang serius atas situasi tersebut dan juga mengungkapkan harapan, semua pihak yang terlibat akan mempertahankan dialog dan bekerja menuju resolusi damai dan rekonsiliasi nasional di Myanmar, termasuk kembali ke jalur transisi demokrasi,” demikian pernyataan MFA, seperti dilaporkan situs berita The Straits Times.
Vivian mendesak semua pihak yang terlibat di Myanmar untuk menahan diri sepenuhnya dan mengambil langkah cepat meredakan situasi. ”Dia menekankan, tak boleh ada kekerasan terhadap warga sipil tak bersenjata. Secara khusus, peluru tajam tak boleh ditembakkan kepada warga sipil tak bersenjata dalam keadaan apa pun,” demikian pernyataan MFA.
AP PHOTO
Polisi berjaga di dekat warga yang berunjuk rasa menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar Kamis (18/2/2021). Demonstrasi terus terjadi di Myanmar meskipun ada peringatan dan ancaman pembubaran oleh militer.
Retno juga sependapat dan berterima kasih kepada Vivian yang menerimanya. ”Menlu Vivian dan saya berbicara, antara lain, tentang persiapan pertemuan pemimpin dan sejumlah masalah ASEAN, termasuk Myanmar,” cuit Retno.
Mengutip MFA, The Straits Times melaporkan, Vivian dan Retno membahas kemungkinan langkah selanjutnya bagi ASEAN untuk menangani situasi yang berkembang di Myanmar, termasuk bagaimana mendorong dialog inklusif dengan semua pemangku kepentingan utama, termasuk mitra eksternal. ASEAN diyakini bisa mendorong dialog dan memulihkan krisis politik di Myanmar.
Kedua menlu juga menyatakan dukungan yang kuat agar diadakan pertemuan informal para menlu ASEAN tentang situasi Myanmar secepat mungkin untuk memfasilitasi pertukaran pandangan yang konstruktif dan mengidentifikasi jalan penyelesaian ke depan. Rencana itu tidak mudah karena prinsip non-interferensi yang dipegang teguh ASEAN.
Militer Myanmar merampas kekuasaan sipil dalam kudeta 1 Februari 2021, menggulingkan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dan para pemimpinnya. Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, dan Presiden Win Myint ditangkap dan dikenai tahanan rumah oleh junta militer yang kini berkuasa.
Unjuk rasa menentang kudeta sejak dua pekan lalu masih berlangsung hingga kemarin dengan massa terus membesar. Bahkan, dalam unjuk rasa di Yangon, kota terbesar di Myanmar, massa makin berani memblokade jalan dengan mobil, sepeda motor, dan pagar manusia. Mereka juga menuntut pembebasan Suu Kyi dan ratusan politisi NLD lain dari tahanan.
AFP/SAI AUNG MAIN
Pengunjuk rasa memblokir jembatan dengan mobil mereka dalam aksi demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar, Rabu (17/2/2021).
Aksi kelompok peretas
Protes tidak hanya dilakukan dalam bentuk aksi-aksi di jalan raya dan pembangkangan sipil, tetapi juga melalui dunia maya. Kelompok yang menyebut dirinya ”Peretas Myanmar” kemarin menyerang situs-situs resmi pemerintah, seperti bank sentral, laman propaganda militer Myanmar, stasiun TV yang dikelola pemerintah (MRTV), otoritas pelabuhan, serta badan pangan dan obat-obatan.
”Kami memperjuangkan keadilan bagi Myanmar dengan berunjuk rasa di situs pemerintah,” kata kelompok itu di Facebook.
Pengamat keamanan siber dari RMIT University, Australia, Matt Warren, menilai, para peretas berusaha menarik perhatian banyak orang dengan menyerang situs-situs penting.
”Mereka melakukan serangan siber memang untuk merusak situs web sebagai bentuk protes menolak layanan pemerintah. Mereka mau menyadarkan pemerintah saja,” ujarnya.
Serangan siber ini dilakukan pada hari keempat junta militer membatasi konektivitas jaringan internet. Kelompok pemantau penggunaan internet seluruh dunia asal Inggris, NetBlocks, menyebutkan, konektivitas internet sempat turun hingga tersisa 21 persen, tetapi dipulihkan kembali menjelang jam kerja.
”Ini memicu kebingungan dan ketakutan publik sekaligus membahayakan keselamatan publik,” tulis NetBlocks di Twitter.
AP PHOTO
Pengunjuk rasa penentang kudeta militer berorasi di depan massa di Yangon, Myanmar Kamis (18/2/2021). Demonstrasi terus terjadi di Myanmar meskipun ada peringatan dan ancaman pembubaran oleh militer.
Di jalan-jalan, para pengendara sepeda motor memblokade jalanan agar aparat kesulitan bergerak. Begitu pula pengendara mobil, taksi, dan bus.
Situasi di kota kedua terbesar Myanmar, Mandalay, tegang ketika polisi dan tentara bentrok dengan pengunjuk rasa yang memblokade jalur rel kereta. Empat masinis ditahan karena ikut berunjuk rasa. Militer juga mengeluarkan perintah menangkap enam selebritas karena mengajak rakyat berunjuk rasa. Hingga kini, hampir 500 orang telah ditangkap.
Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar Tom Andrews khawatir kekerasan aparat keamanan akan meningkat karena sudah menggunakan peluru karet, amunisi, dan meriam air. Ia mengajak komunitas internasional untuk memberi tekanan diplomatik dan sanksi ekonomi. China bisa berperan penting ikut menekan Myanmar. (REUTERS/AFP/AP/LUK/CAL)
