Teheran memutuskan terus mengurangi komitmen pada Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Sebab, pihak lain di kesepakatan itu tidak kunjung menjalankan komitmen. Bahkan, AS terus menambah sanksi untuk Iran.
Oleh
Kris Mada
·3 menit baca
PARIS, KAMIS — Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Perancis akan menggelar rapat darurat pada Kamis (18/2/2021). Mereka akan membahas ancaman Iran untuk menghentikan akses bagi pengawas nuklir mulai 21 Februari 2021.
Senin (15/2/2021), Kementerian Luar Negeri Iran mengumumkan akan membatasi akses pengawas nuklir internasional. Menyikapi pengumuman itu, Kemenlu Perancis menyatakan akan menjadi tuan rumah rapat darurat.
Peneliti senior pada European Council on Foreign Relations, Ellie Geranmayeh, tidak yakin pertemuan itu akan menghasilkan dampak penting secara politik atau ekonomi. ”Tenggat ini sudah diketahui selama berbulan-bulan dan ketiadaan pencabutan sanksi ekonomi memaksa pemimpin Iran bertindak lebih lanjut,” ujarnya.
Ia merujuk pada fakta pada Desember lalu Iran telah mengumumkan soal tenggat 21 Februari 2021. Teheran memutuskan terus mengurangi komitmen pada Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
Lewat kesepakatan pada 2015 itu, Iran setuju program nuklirnya diawasi untuk memastikan nuklir hanya dipakai untuk keperluan sipil. Teheran juga setuju dengan pembatasan sejumlah aktivitas terkait nuklir. Sebagai imbalan, AS, China, Inggris, Jerman, Rusia, dan Jerman setuju mencabut sanksi ekonomi pada Iran. Mereka juga akan menjalin hubungan dagang dengan Iran.
Pengurangan komitmen
Iran secara bertahap telah memenuhi kewajibannya. Sebagian reaktor dihentikan operasinya. Sebaliknya, AS malah keluar secara sepihak dari JCPOA pada Mei 2018 lalu menerapkan aneka sanksi baru terhadap Iran. Washington juga mengancam menjatuhkan sanksi kepada siapa pun yang bertransaksi dengan Teheran.
Ancaman AS menjadi salah satu penyebab Eropa tidak kunjung memenuhi kewajibannya di JCPOA. Eropa masih terus mencari cara bertransaksi dengan Iran tanpa terkena sanksi AS.
Dengan alasan pihak lain tidak memenuhi kewajibannya, Teheran pun mengurangi komitmennya pada JCPOA. Sejumlah reaktor diaktifkan ulang dan pengayaan uranium serta produksi air berat ditingkatkan.
Senin (15/2/2021), Kemenlu Iran mengumumkan akan membatasi akses pengawas nuklir internasional. Kanselir Jerman Angela Merkel menelepon Presiden Iran Hassan Rouhani untuk membahas masalah itu. Kepada Rouhani, Merkel menyebut Iran gagal memenuhi tanggung jawab yang disepakati dalam JCPOA. Merkel meminta Iran menunjukkan isyarat positif demi menciptakan kepercayaan dan meningkatkan peluang solusi diplomatik.
Sementara juru bicara Kemenlu AS, Ned Price, mengatakan, Iran seharusnya bekerja sama penuh dan tepat dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). ”Iran harus membatalkan langkahnya (mengurangi komitmen pada JCPOA) dan menahan diri dari melakukan tindakan yang terkait jaminan IAEA,” ujarnya.
AS di bawah Joe Biden berjanji akan kembali ke JCPOA. Syaratnya, Iran terlebih dulu memenuhi seluruh kewajibannya di JCPOA. Teheran menolak itu. Iran mau semua sanksi dikurangi dulu.
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei meminta AS dan pihak lain menunjukkan bukti, bukan sekadar janji. ”Kali ini (Iran) tidak akan puas dengan janji dan kata-kata. Sekarang hanya tindakan. Kalau kami melihat tindakan dari pihak lain, kami akan bertindak juga,” ujarnya. (AP/AFP)