Tokoh Agama Desak Biden soal Bansos ke Puerto Riko
Penduduk Puerto Riko berstatus warga negara AS. Walakin, warga Puerto Riko tidak bisa memilih presiden dan anggota DPR serta Senat AS. Meski berstatus sebagai wilayah AS, Puerto Riko bukan negara bagian AS.
Oleh
kris mada
·3 menit baca
AFP/RICARDO ARDUENGO
Seorang petugas kesehatan memberikan suntikan vaksin Moderna di pusat vaksinasi Pengawal Nasional Puerto di San Juan, Senin (8/2/2021).
WASHINGTON, RABU — Para tokoh agama di Amerika Serikat mendesak Presiden Joe Biden untuk mewujudkan janji terkait bantuan sosial bagi Puerto Riko, wilayah persemakmuran yang terorganisasi di bawah AS. Puerto Riko terletak di sebelah timur Republik Dominika di Karibia timur laut.
Mereka mendesak Biden untuk mencabut gugatan Pemerintah AS di masa Donald Trump yang menghalangi pengucuran bantuan 2,3 miliar dollar AS untuk 300.000 orang lanjut usia, difabel, dan tidak mampu di Puerto Riko. Wilayah AS berpenduduk 3,2 juta orang itu kini terpukul parah oleh pandemi Covid-19.
Desakan itu disampaikan lewat surat yang dikirimkan ke Gedung Putih pada Selasa (16/2/2021) siang waktu Washington atau Rabu (17/2/2021) dini hari WIB. Salah satu tokoh yang ikut meneken surat itu adalah Uskup Agung Roberto Gonzalez dari San Juan, ibu kota Puerto Riko, selaku Kepala Catholic Charities USA.
Bersama para pemimpin dari gereja lain di AS, Uskup Agung Gonzalez meminta Biden untuk menggunakan perintah eksekutif dan mendukung langkah Kongres untuk mendorong lebih banyak proyek farmasi dan manufaktur lainnya ke Puerto Riko.
Bersama sejumlah tokoh agama lainnya, Gonzalez juga menyoroti soal minimnya kucuran anggaran dari AS ke Puerto Riko. Terletak di Karibia dan berjarak hampir 1.700 kilometer dari daratan terdekat AS, Puerto Riko merupakan salah satu wilayah AS bersama Guam, Mariana Utara, Samoa Amerika, hingga Kepulauan Virgin.
Penduduk Puerto Riko berstatus warga negara AS dan bisa menjadi tentara AS. Walakin, warga Puerto Riko tidak bisa memilih presiden dan anggota DPR serta Senat AS. Bantuan federal kepada San Juan juga terbatas.
Bahkan, pada April 2020, pemerintahan AS di bawah Trump mengajukan banding untuk menghalangi pengucuran tunjangan atau bantuan sosial bagi orang tidak mampu atau suplemental social security income (SSI) senilai total 2,3 miliar dollar AS.
AFP/RICARDO ARDUENGO
Seorang warga lanjut usia didorong menggunakan kursi roda setelah mendapatkan vaksin dalam program vaksinasi Covid-19 prioritas untuk lansia di pusat vaksinasi Pengawal Nasional Puerto Riko di San Juan, Senin (8/2/2021).
SSI merupakan tunjangan khusus untuk kaum difabel dan orang lanjut usia, yang berusia di atas 65 tahun. Tunjangan itu bisa didapat warga Washington DC dan 50 negara bagian AS. Sementara warga wilayah AS lain, seperti Puerto Riko dan Kepulauan Virgin serta Guam, tidak bisa mendapatkan SSI.
Sampai sekarang, gugatan banding soal SSI belum ditarik oleh pemerintahan Biden. Karena itu, Uskup Gonzalez dan rekan-rekannya menyurati Biden.
Gonzalez dan rekan-rekannya mengingatkan bahwa Biden pernah berjanji akan membuat kebijakan yang lebih adil untuk San Juan.
”Hampir 60 persen anak Puerto Riko, warga AS, hidup dalam kemiskinan dan akan diuntungkan dari langkah ini,” tulis Gonzalez dan kawan-kawan soal perluasan program federal, seperti Medicare, bantuan makanan bergizi, hingga SSI.
Selama kampanye pemilu 2020, Biden memang bolak-balik menyampaikan keinginan mengakhiri situasi menyedihkan di Puerto Riko. Wilayah AS itu nyaris bangkrut karena salah urus dan dananya habis untuk pemulihan selepas bolak-balik diterjang topan. Terjangan badai merusak hampir seluruh bangunan dan infrastruktur publik di Puerto Riko.
Utang Puerto Riko lebih dari 70 miliar dollar AS. Pemerintah federal berusaha mendampingi San Juan untuk merundingkan ulang utang-utang itu.
Pada 2017, San Juan mengajukan kebangkrutan karena tidak sanggup membayar tumpukan utangnya. (REUTERS)
