Rezim Militer Tidak Biarkan Aung San Suu Kyi Bebas
Komunitas internasional menyerukan agar penindasan hak kebebasan dan hak asasi manusia rakyat Myanmar harus diakhiri segera. Junta diimbau untuk mengembalikan kekuasaan sipil.
Oleh
Luki Aulia
·4 menit baca
AFP/SAI AUNG MAIN
Pengunjuk rasa menggelar aksi menentang kudeta militer di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yangon, Myanmar, Selasa (16/2/2021). Gerakan pembangkangan sipil telah memasuki pekan kedua, terus meluas dengan tensi yang meningkat, dan diikuti sejumlah aksi pemogokan.
YANGON, RABU — Rezim militer Myanmar tampaknya tidak ingin membiarkan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi bebas lagi. Kepolisian negara itu kembali mengajukan tuntutan baru terhadap Suu Kyi, yakni melanggar undang-undang terkait kebijakan pembatasan Covid-19 dan tata kelola kebencanaan.
Sementara itu, massa penentang kudeta militer terus menyerukan untuk menggelar aksi protes yang lebih besar, Rabu (17/2/2021). Mereka ingin menunjukkan bahwa klaim militer yang menyebutkan junta mendapat dukungan publik yang luas untuk menggulingkan kepemimpinan sipil dan janji akan mengadakan pemilihan baru yang adil itu bohong besar.
Massa kelompok oposan yang terus menentang perampasan kekuasaan oleh jutan militer pun semakin membesar dan meluas. Mereka menyuarakan keraguan atas janji junta pada konferensi pers di hari Selasa bahwa akan ada pemilu yang adil dan akan menyerahkan kekuasaan kepada sipil.
Pengacara Suu Kyi, Khin Maung Zaw, Selasa (16/2/2021), menjelaskan ancaman hukuman tuntutan baru itu maksimal tiga tahun penjara. Namun, ia khawatir Suu Kyi akan bisa ditahan tanpa proses sidang dan tanpa batasan waktu karena junta militer mengubah hukum pidana, pekan lalu.
AFP/SAI AUNG MAIN
Pengunjuk rasa mengangkat tanda mendukung Gerakan Pembangkangan Sipil (CDM) saat aksi demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar, Senin (15/2/2021).
Tuduhan serupa juga diberikan kepada Presiden Myanmar Win Myint, yang juga dikenai tahanan rumah. Myint dituduh melanggar UU kebijakan pembatasan Covid-19 saat sedang berkampanye.
”Suu Kyi dan Win Myint kemungkinan akan muncul dalam konferensi video saat sidang 1 Maret mendatang,” kata Zaw yang sampai sekarang belum bisa menemui kedua kliennya itu. Sebelumnya dilaporkan, Suu Kyi dan Myint akan mengikuti sidang pengadilan secara daring pada Selasa kemarin dan Rabu ini.
Setelah kudeta militer 1 Februari lalu, junta militer menahan Suu Kyi di rumahnya di Naypyidaw dengan alasan atau tuduhan memiliki peralatan komunikasi jarak pendek secara ilegal.
”Kami sudah meminta semua tuduhan terhadap Suu Kyi dicabut dan segera dibebaskan,” kata juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa, Stéphane Dujarric.
AP
Tentara berdiri di samping truk militer ketika pengunjuk rasa antikudeta mengadakan unjuk rasa di luar gedung Bank Sentral Myanmar di Yangon, Senin (15/2/2021).
Dujarric menegaskan menambah tuntutan baru lagi terhadap Suu Kyi tidak akan mengubah desakan dan sikap PBB yang menentang upaya militer menghentikan transisi demokrasi dan menahan para pemimpin politik, aktivis, dan pengunjuk rasa.
China, negara tetangga dan teman dekat sekaligus penyuplai persenjataan Myanmar, sampai sekarang belum mengeluarkan kecaman terhadap kudeta militer Myanmar. Pengunjuk rasa menuding China malah mendukung junta militer.
Duta Besar China untuk ASEAN Chen Hai mengakui Beijing memang memiliki hubungan pertemanan yang baik dengan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi dan militer. Chen hanya berharap kedua belah pihak akan bisa menyelesaikan persoalan melalui dialog.
AP
Pengunjuk rasa antikudeta berdiri di depan kendaraan lapis baja yang dikerahkan di luar gedung Bank Sentral Myanmar di Yangon, Senin (15/2/2021).
Chen juga membantah tuduhan China membantu junta militer Myanmar mengendalikan lalu lintas jaringan internet Myanmar dan mengerahkan tentara China untuk ikut mengendalikan massa pengunjuk rasa di Myanmar. ”Tuduhan itu tidak masuk akal,” ujarnya.
Kekerasan
Melihat gelagat junta militer yang bertindak semakin tegas pada pengunjuk rasa, Pelapor khusus PBB untuk Myanmar, Tom Andrews, khawatir situasi politik dan keamanan akan semakin tidak terkendali seiring dengan potensi meningkatnya gejolak kekerasan di Myanmar.
PBB mendapatkan laporan mulai banyak tentara yang dikerahkan ke Yangon dari daerah-daerah sekitarnya.
”Belajar dari pengalaman masa lalu, pergerakan pasukan seperti itu biasanya diikuti dengan pembunuhan, orang-orang menghilang, dan penahanan dalam skala besar. Militer akan bisa melakukan kejahatan terhadap rakyat Myanmar,” kata Andrews.
AFP/SAI AUNG MAIN
Aksi unjuk rasa menentang kudeta militer di Myanmar mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian.
Juru bicara junta militer, Zaw Min Tun, menegaskan Suu Kyi dan Win Myint berada di ”tempat yang aman” dan dalam kondisi sehat. ”Mereka berada di rumah masing-masing dan tidak ditahan seperti orang pada umumnya,” ujarnya.
Amerika Serikat dan Inggris mengecam tuduhan baru yang dikenakan pada Suu Kyi dan mendesak Suu Kyi segera dibebaskan. Lebih dari 420 orang ditahan sejak kudeta dan dikhawatirkan akan semakin banyak yang ditahan karena militer kian keras menangani pengunjuk rasa.
”Saya ingin lebih banyak orang ikut unjuk rasa. Kami tidak mau terlihat lemah,” kata Thwe Ei Sann, mahasiswa pengunjuk rasa.
Kedubes China untuk Myanmar menyatakan, perkembangan akhir-akhir ini di Myanmar bukan sesuatu yang diinginkan oleh China.
Sampai saat ini baru AS yang mengumumkan menjatuhkan sanksi kepada para jenderal, salah satunya adalah Panglima Militer Myanmar (Tatmadav) Jenderal Senior Min Aung Hlaing. Hlaing memiliki pengaruh sangat besar dalam rantai bisnis militer di negara itu.
AP/LINN HTET
Aksi unjuk rasa rakyat Myanmar mendapat pengawalan ketat oleh polisi yang dibekali senjata laras panjang.
Juru bicara militer Myanmar, Zaw Min Tun, mengatakan, pihaknya sudah menduga akan ada sanksi yang diberikan. Meski demikian, junta militer tetap akan menjaga hubungan pertemanan dengan komunitas internasional.
Andres meminta komunitas internasional menekan junta militer lebih keras dan meminta junta militer membiarkan unjuk rasa damai dilakukan tanpa kekerasan atau penangkapan oleh militer. Jika junta militer tetap tidak mau mendengar, ia mendesak para pelaku usaha asing untuk memutuskan hubungan dengan Myanmar.
”Penindasan hak kebebasan dan hak asasi manusia rakyat Myanmar harus diakhiri segera,” ujarnya. (REUTERS/AFP/AP)
