Indonesia Galang Komunitas Internasional untuk Cari Solusi Krisis Myanmar
Indonesia terus menyampaikan kesediaan berkontribusi untuk menyelesaikan krisis Myanmar. Kesediaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi kepada AS, Eropa, China, dan sejumlah negara lain di Asia.
Oleh
kris mada
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Indonesia terus berupaya agar komunitas internasional memberi perhatian bagi keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar. Indonesia juga terus mendorong transisi demokrasi di Myanmar.
Upaya itu, antara lain, dilakukan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi lewat tukar pikiran dengan Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Szijjártó, Selasa (16/2/2021). Selain kepada Szijjártó, Retno juga menyampaikan pandangan Indonesia kepada Menlu AS Antony Blinken dan Menlu China Wang Yi.
”Saya sampaikan kepada Menteri Peter intensitas komunikasi yang kami lakukan,” kata Retno selepas menerima Szijjártó di Jakarta.
Szijjártó menemui Retno untuk membahas sejumlah isu dan kerja sama Indonesia-Hongaria. Dalam pembicaraan delegasi Jakarta-Budapest dibahas sejumlah isu, termasuk masalah Myanmar. Naypyidaw menjadi sorotan internasional setelah kudeta militer Myanmar, Tatmadaw, pada 1 Februari lalu.
”Saya menyampaikan bahwa bagi Indonesia, keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar harus menjadi prioritas utama. Upaya untuk mengamankan berlanjutnya transisi inklusif menuju demokrasi perlu terus dikedepankan,” ujar Retno.
”Saya juga menyampaikan bahwa mekanisme kawasan harus dapat bekerja lebih baik untuk secara konstruktif membantu penyelesaian isu yang sulit ini,” lanjut Retno.
Retno juga menekankan bahwa Indonesia terus menyampaikan kesediaan untuk berkontribusi. Selain kepada Szijjártó, Retno menyampaikan sikap Indonesia kepada sesama anggota ASEAN, Uni Eropa, Jepang, Australia, Inggris, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. ”Hari ini, saya berkomunikasi dengan Menlu AS dan besok dengan Menlu RRT,” ujarnya menyebut nama resmi negara China.
Retno juga kembali berkomunikasi dengan koleganya di Asia Tenggara. ”Sekali lagi, Indonesia akan terus berupaya berkontribusi secara konstruktif,” ujarnya.
Unjuk rasa berlanjut
Dari Myanmar dilaporkan, unjuk rasa menentang kudeta Tatmadaw terus berlanjut pada Selasa ini. Meski ribuan tentara dan polisi bersenjata lengkap dan diiringi aneka kendaraan tempur dikerahkan, pengunjuk rasa terus turun ke jalan.
Di Yangon, pengunjuk rasa menuntut pembebasan semua orang yang ditangkap Tatmadaw. Pada 1 Februari lalu, regu-regu Tatmadaw menangkap Presiden Win Myint, Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, ratusan politisi, dan warga sipil lain. Sampai sekarang, keberadaan Win Myint dan Suu Kyi tidak diketahui secara pasti.
Unjuk rasa melibatkan pelajar, pekerja, sampai biksu. Sejumlah biksu berunjuk rasa di depan kantor perwakilan PBB di Yangon. Warga juga berunjuk rasa di depan kantor bank sentral Myanmar.
Di Mandalay, ribuan pengunjuk rasa juga turun ke jalan. Mereka membawa poster bergambar Suu Kyi sembari meneriakkan ajakan kembali pada demokrasi. Di kota terbesar kedua Myanmar setelah Yangon itu, polisi tidak sebanyak di Yangon.
Sebelumnya, pada Senin, polisi dan tentara memukuli pengunjuk rasa di depan Myanmar Economic Bank Cabang Mandalay. Sejumlah orang juga melaporkan mendengar suara tembakan. Media setempat melaporkan, polisi melepaskan peluru karet kepada pengunjuk rasa.
Koran Global New Light of Myanmar melaporkan, Panglima Tatmadaw Jenderal Senior Min Aung Hlaing menyatakan bahwa Dewan Pemerintahan Negara akan menangani masalah dengan penuh kepedulian. Dewan Pemerintahan Negara dibentuk Tatmadaw selepas kudeta 1 Februari.
Selain unjuk rasa, Dewan Pemerintahan Negara juga membahas soal pemerintahan tandingan yang dibentuk para politisi Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Partai pimpinan Suu Kyi itu memenangi pemilu November 2020 yang ditolak oleh Tatmadaw. Pemerintahan tandingan bentukan NLD telah menghubungi komunitas internasional agar diakui sebagai pemerintahan sah Myanmar. (AP)