Beijing Blokir Tayangan BBC di China, Menlu Inggris Mengecam Keras
Pemerintah China memblokir tayangan BBC World News di negaranya setelah, pekan lalu, Pemerintah Inggris mencabut lisensi televisi China Global Television Network (CGTN) di Inggris.
Oleh
BENNY D KOESTANTO
·5 menit baca
AFP/NOEL CELIS
Salah satu sudut ruangan kantor BBC Biro Beijing di Beijing, China, Jumat (12/2/2021).
BEIJING, JUMAT — Pemerintah China memblokir tayangan berita media Inggris, BBC World News, di China pada Jumat (12/2/2021), tepat sepekan setelah Beijing mengancam membalas aksi Pemerintah Inggris mencabut izin penyiaran media milik otoritas China, CGTN. Situasi ini dinilai dapat memperburuk hubungan kedua negara di tengah ketegangan pascapenerapan Undang-Undang Keamanan Nasional oleh China di Hong Kong dan larangan operasional perusahaan telekomunikasi China, Huawei, di Inggris oleh London.
Lembaga pengatur penyiaran China, Badan Radio dan Televisi Nasional, menyatakan bahwa BBC World News diblokir karena melanggar pedoman penyiaran China secara serius. Langkah itu diambil khususnya setelah BBC menurunkan laporan liputan tentang perlakuan otoritas terhadap warga minoritas Uighur di Xinjiang, China bagian barat.
Namun, keputusan Beijing itu dinilai sebagai balasan atas langkah London. Melalui regulator penyiarannya, Pemerintah Inggris pada 4 Februari mencabut lisensi media China Global Television Network (CGTN) di Inggris. Media milik Pemerintah China itu dinyatakan melanggar hukum Inggris tentang kepemilikannya oleh Star China Media Ltd. China menuding langkah London itu dipolitisasi.
Badan Radio dan Televisi Nasional di Beijing mengatakan, laporan BBC World News tentang China telah ”secara serius melanggar” pedoman siaran yang berlaku di China. Hal itu termasuk ”persyaratan bahwa sebuah berita harus jujur dan adil” dan tidak ”merugikan kepentingan nasional China”.
”Administrator tidak mengizinkan BBC untuk melanjutkan siaran di China dan tidak menerima pengajuan izin siaran pada tahun berikutnya,” demikian, antara lain, dinyatakan lembaga itu.
AP PHOTO/ANDY WONG
Mamatabudlla Matursun, mantan peserta pelatihan pendidikan vokasi dan pemusatan latihan di Xinjiang (tengah), berbicara dalam konferensi pers terkait Xinjiang, yang digelar di kantor Kementerian Luar Negeri di Beijing, China, Rabu (10/2/2021).
Radio Televisi Hong Kong (RTHK), lembaga penyiaran yang didanai publik di Hong Kong, bekas teritorial Inggris, juga membekukan tayangan berita BBC sejak Jumat ini, mengikuti langkah China.
Pemblokiran itu langsung direspons oleh manajemen BBC. Pihak BBC mengatakan kecewa dengan langkah Pemerintah China. Siaran BBC World News tidak akan dapat dinikmati pemirsa di seluruh wilayah daratan China. Sebelumnya, siaran BBC World News sudah disensor oleh Beijing, tidak tersedia di kebanyakan paket televisi kabel, dan hanya dapat dinikmati pemirsa di jaringan hotel internasional di China.
”BBC adalah penyiar berita internasional paling tepercaya di dunia dan melaporkan berita-berita dari seluruh dunia secara adil, tidak memihak, dan tanpa rasa takut atau mendukung kepentingan tertentu,” kata seorang juru bicara BBC.
Hingga kini, belum ada indikasi, apakah reporter BBC di China akan terpengaruh oleh keputusan pemblokiran tersebut atau tidak. Tahun lalu, pemerintah komunis China mengusir wartawan asing yang bekerja untuk media AS, The Washington Post, The Wall Street Journal, dan The New York Times, saat Beijing terlibat perseteruan sengit dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump.
Kecaman Inggris-AS
Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab menyebut larangan itu sebagai ”pembatasan kebebasan media yang tidak dapat diterima”. ”China memiliki beberapa pembatasan paling parah terhadap kebebasan media dan internet di seluruh dunia,” kata Raab. ”Langkah terbaru ini hanya akan merusak reputasi China di mata dunia,” lanjutnya.
Anggota parlemen Inggris, Tom Tugendhat, mengkritik langkah China sebagai sesuatu yang patut ”disesalkan, tetapi sama sekali tidak mengejutkan”. Tugendhat adalah pendukung hubungan Inggris-China dan telah membentuk Kelompok Riset China yang terdiri dari anggota parlemen yang berpikiran sama dengan dirinya.
”Meskipun ini merupakan tindakan balas dendam yang sebagian besar bersifat simbolis, memburuknya lingkungan jurnalisme di China menjadi perhatian kita semua,” katanya. ”Pendekatan (Partai Komunis China) yang semakin agresif terhadap media asing, sambil mempromosikan media negaranya sendiri di seluruh dunia, adalah masalah yang perlu mendapat pengawasan lebih jauh.”
AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS
Foto tanggal 30 Oktober 2017 ini memperlihatkan pintu masuk kantor pusat British Broadcasting Corporation (BBC) di London, Inggris.
Respons keras juga disampaikan Pemerintah Amerika Serikat di Washington. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, mengecam larangan atas BBC dan meminta China untuk mengizinkan seluruh warganya dapat bertukar pikiran dengan bebas atas akses informasi dari mana pun. ”Kami menyerukan kepada China dan negara-negara lain dengan kontrol otoriter atas penduduk mereka untuk mengizinkan akses penuh mereka ke internet dan media,” kata Price kepada pers.
Beberapa kali liputan BBC World News terkait dengan China menyinggung isu kaum minoritas Uighur. BBC juga pernah menayangkan film dokumenter tentang pandemi Covid-19 di China. Dalam liputannya, BBC menyebut dugaan China menutupi asal-usul pandemi Covid-19 di sekitar kota Wuhan pada akhir 2019.
Dalam laporannya terkait Uighur pada 3 Februari 2021, BBC memerinci tentang dugaan penyiksaan dan kekerasan seksual terhadap perempuan Uighur di kamp-kamp yang dibangun otoritas China. Investigasi panjang berdasarkan kesaksian saksi melaporkan klaim pemerkosaan secara sistematis, pelecehan seksual dan penyiksaan terhadap tahanan perempuan oleh polisi dan penjaga di Xinjiang yang terletak di wilayah barat China.
Wilayah tersebut adalah rumah bagi sebagian besar warga minoritas Muslim Uighur. Wilayah itu mengalami tindakan keras pasukan China dalam beberapa tahun terakhir sebagai respons atas kerusuhan yang dinilai Beijing bersifat separatis.
AP PHOTO/NG HAN GUAN, FILE
Sejumlah aparat keamanan berpatroli di kawasan Masjid Id Kah di Xinjiang, China, pada 4 November 2017.
Laporan tersebut juga menggambarkan penyiksaan dengan sengatan listrik. Sejumlah saksi mata mengungkapkan, kaum perempuan menjadi sasaran pemerkosaan secara berkelompok dan sterilisasi secara paksa atas mereka. ”Jeritan bergema di seluruh gedung,” kata salah seorang warga yang menjadi saksi kejadian.
Kelompok pegiat hak asasi manusia percaya, setidaknya satu juta warga Uighur dan warga Muslim yang berbahasa Turki lainnya ditahan di kamp-kamp di Xinjiang.
Kementerian Luar Negeri China telah menolak liputan BBC dan menyebut liputan itu sebagai hal yang palsu atau bohong. Pemerintah Inggris, sebaliknya, menyatakan liputan itu menunjukkan adanya tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan secara jelas. Kecaman keras atas fakta-fakta yang diungkap dalam liputan BBC itu juga dinyatakan Departemen Luar Negeri AS.
Setelah awalnya menyangkal keberadaan kamp-kamp tersebut, Pemerintah China belakangan mengakuinya. Beijing mengatakan kamp-kamp itu adalah pusat pelatihan pendidikan kejuruan yang bertujuan memerangi ekstremisme.
Otoritas China pada pekan lalu mengatakan, keputusan regulator Inggris, Ofcom, untuk memblokir siaran CGTN didasarkan pada ”prasangka ideologis dan alasan politik”. Ofcom mengatakan, pemegang lisensi CGTN, Star China Media Ltd, telah gagal menunjukkan bahwa mereka memiliki pengawasan editorial atas jaringan tersebut. (AFP/AP/REUTERS)
