AS Tidak Akan Cabut Sanksi atas Iran secara Sepihak
Perbedaan keinginan antara Washington dan Teheran menggarisbawahi tantangan diplomatik kedua pihak. Hal itu terjadi di tengah upaya Biden berupaya menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran.
Oleh
BENNY D KOESTANTO
·3 menit baca
AFP/BRENDAN SMIALOWSKI
Joe Biden didampingi Ibu Negara Jill Biden diambil sumpahnya sebagai Presiden AS, Rabu (20/1/2021), di Gedung Capitol, Washington DC. Biden menyatakan dirinya tidak akan mencabut sanksi atas Iran secara sepihak.
WASHINGTON, MINGGU — Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan dirinya tidak akan mencabut sanksi perekonomian atas Iran secara sepihak. Di tengah tuntutan Teheran agar sanksi itu segera dicabut, Biden menilai semua pihak harus menghormati dan sekaligus berkomitmen pada kesepakatan nuklir itu.
Dalam wawancara CBS yang ditayangkan pada Minggu (7/2/2021) apakah Biden akan menghentikan sanksi atas Teheran untuk meyakinkan Iran agar kembali ke meja perundingan terkait program nuklirnya, Biden dengan jelas menjawab, ”Tidak.” Wartawan itu kemudian bertanya apakah itu artinya Iran harus menghentikan pengayaan uraniumnya terlebih dahulu. Pertanyaan itu mendapat anggukan tegas dari Biden.
Perbedaan keinginan antara Washington dan Teheran itu menggarisbawahi tantangan diplomatik kedua pihak. Hal itu terjadi di tengah upaya Biden menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran. Kesepakatan itu dapat dikatakan buntu setelah presiden AS sebelum Biden, Donald Trump, memilih menarik diri.
Kesepakatan nuklir 2015 membuat Teheran membatasi kekuatan nuklirnya. Lewat kesepakatan itu, Teheran juga membiarkan pengawas internasional mengawasi program pengembangan nuklirnya sebagai imbalan diakhirinya sanksi ekonomi selama bertahun-tahun oleh negara-negara Barat. Kesepakatan nuklir 2015 yang melibatkan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB—Inggris, China, Perancis, Rusia, dan AS, ditambah Jerman—telah digantung sejak Trump memutuskan mundur dari kesepakatan itu.
Trump berargumen bahwa perjanjian itu tidak cukup membatasi program nuklir Iran dan dia mengeluhkan aktivitas ”yang membuat tidak stabil” di wilayah tersebut. Setelah penarikan diri AS, Teheran setahun kemudian menangguhkan kepatuhannya pada isi kesepakatan nuklir itu.
Pemerintahan Biden telah menyatakan kesediaan untuk kembali ke kesepakatan itu. Namun, Biden bersikeras bahwa Teheran harus terlebih dahulu melanjutkan kepatuhan penuh
Pemerintahan Biden telah menyatakan kesediaan untuk kembali ke kesepakatan itu. Namun, Biden bersikeras bahwa Teheran harus terlebih dahulu melanjutkan kepatuhan penuh. Pada 4 Januari lalu, Iran mengumumkan telah meningkatkan proses pengayaan uraniumnya hingga 20 persen, jauh di atas angka 3,67 persen, tingkat yang diizinkan oleh kesepakatan itu.
AFP PHOTO/HO/ KHAMENEI.IR
Dalam foto yang dirilis Kantor Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pada 13 Desember 2020 ini tampak Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Mohammad Bagheri menyerahkan tanda jasa kepada istri ilmuwan nuklir Iran, Mohsen Fakhrizadeh, yang terbunuh dalam sebuah serangan.
Sejak beberapa saat usai dilantik sebagai presiden, Biden telah menyuarakan dukungan untuk kembali ke kesepakatan nuklir itu. Pemerintahan Biden berpendapat bahwa tindakan Trump menjadi bumerang bagi AS. Akibat dari tindakan Trump itu, Iran justru menjauh dari kesepakatan nuklir.
Meski demikian, Biden bersikeras bahwa Teheran pertama-tama harus melanjutkan kepatuhan penuh dengan kesepakatan. Komunitas internasional di saat bersamaan memerhatikan bagaimana Biden akan menepati janjinya. Akan tetapi, kondisi itu tampak diperumit oleh desakan Iran agar sanksi dicabut terlebih dahulu.
Kebuntuan terlihat setelah pada Minggu Biden maupun pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei sama-sama bergeming dengan sikapnya. ”Jika mereka ingin Iran kembali pada komitmennya, AS harus sepenuhnya mencabut sanksi,” kata Ayatollah dalam pidato yang disiarkan televisi, Minggu. ”Kami kemudian akan memverifikasi jika memang sanksi dicabut dengan benar,” lanjutnya, seraya menyatakan hal itu adalah kebijakan definitif Iran.
Pemerintahan Biden tidak mengungkapkan dengan jelas rencananya terhadap Iran. Hal itu juga tidak termasuk dalam materi pidato luar negeri pertama Biden. Namun, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, pada Jumat (5/2/2021) pekan lalu, berbicara dengan koleganya dari Jerman, Perancis, dan Inggris untuk berbicara tentang isu kesepakatan nuklir Eropa dan kecaman terhadap penarikan sepihak oleh Trump. Mereka menghadapi tenggat yang ketat. Iran mengancam akan melarang pengawas internasional meninjau situs nuklirnya pada 21 Februari jika sanksi AS belum juga dicabut.
Mahkamah Internasional atau ICJ, Rabu (3/2/2021) lalu, memutuskan dapat mendengar upaya Iran untuk membatalkan sanksi nuklir AS. Putusan itu disambut gembira Pemerintah Iran, tetapi sebaliknya membuat Washington kecewa. (AP/AFP)
