Cap Teroris Ditanggalkan AS, Houthi Petik Kemenangan Kedua dari Biden
Hubungan dengan Houthi harus dijalin jika ingin memberi bantuan kemanusiaan ke Yaman. Houthi menguasai pintu masuk utama ke Yaman. Hal itu akan sulit dilakukan jika status teroris dikenakan pada kelompok tersebut.
Oleh
Kris Mada
·3 menit baca
AP/HANI MOHAMMED
Milisi Houthi memegang senjata mereka dalam pertemuan yang bertujuan memobilisasi lebih banyak pejuang untuk gerakan Houthi yang didukung Iran, di Sana’a, Yaman, Kamis, 20 Februari 2020.
WASHINGTON, MINGGU — Kelompok pemberontak Houthi di Yaman kembali mendapat kemenangan dari pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden. Setelah mengakhiri dukungan militer untuk menyerang Yaman, Biden mempertimbangkan pencabutan status teroris kepada Houthi.
Seorang pejabat di Departemen Luar Negeri AS mengonfirmasi peninjauan status itu pada Jumat (5/2/2021) siang waktu Washington atau Sabtu dini hari WIB. ”Tindakan kami sepenuhnya karena dampak kemanusiaan (yang ditimbulkan) oleh keputusan menjelang akhir pemerintahan sebelumnya, di mana telah ditegaskan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi kemanusiaan akan memicu krisis kemanusiaan internasional,” demikian pejabat yang tidak berkenan diungkap namanya itu.
PBB memang pernah memperingatkan bahwa penetapan Houthi sebagai organisasi teroris akan memicu kelaparan terburuk di Yaman. Pemerintahan AS di bawah Donald Trump menetapkan Houthi sebagai organisasi teroris pada 19 Januari 2021 atau sehari sebelum Biden dilantik. Keputusan itu akan membuat pihak mana pun dilarang berhubungan dengan Houthi. Jika tetap berhubungan, pihak tersebut akan terkena sanksi.
Padahal, hubungan dengan Houthi harus dijalin jika ingin memberi bantuan kemanusiaan untuk warga Yaman. Sebab, Houthi mengendalikan sebagian Yaman dan sejumlah akses masuk utama negara itu.
Houthi, antara lain, mengendalikan Pelabuhan Hodeidah, pintu masuk bagi hingga 80 persen impor Yaman, dan Bandara Sana’a, akses utama transportasi udara untuk aneka keperluan. Hampir seluruh kebutuhan pangan Yaman harus diimpor.
Memang, pemerintahan Trump mengecualikan kelompok penyalur bantuan kemanusiaan dari larangan berhubungan dengan Houthi. Transaksi terkait obat, peralatan kesehatan, dan produk pertanian juga diizinkan. Walakin, PBB meminta penetapan status teroris terhadap Houthi dicabut.
Senator Demokrat, Chris Murphy, dan juru bicara PBB, Stephane Dujarric, gembira dengan keputusan itu. ”Penetapan itu menghentikan pasokan obat dan pangan kepada Yaman serta menghambat perundingan (untuk solusi) politik,” ujar Murphy.
Dukungan
Sebelum pencabutan status teroris, pemerintahan Biden telah terlebih dulu menghentikan dukungan bagi serangan koalisi Arab Saudi terhadap Yaman. Selama bertahun-tahun, AS memasok aneka persenjataan dan informasi intelijen kepada koalisi Arab Saudi yang membombardir Yaman sejak 2015.
AFP
Salah satu kendaraan milisi Houthi di Hodeida, Yaman, hancur akibat serangan udara pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi, Jumat (13/9/2018).
Alih-alih melemahkan Houthi, serangan-serangan itu malah menewaskan lebih dari 100.000 warga sipil Yaman dan membuat jutaan warga lain kehilangan tempat tinggal. Aneka fasilitas sipil Yaman juga hancur karena serangan yang menggunakan senjata pasokan AS itu.
Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken mengatakan, posisi AS terhadap Houthi tidak berubah. Kelompok yang dituding disokong Iran itu akan tetap dimintai pertanggungjawaban atas aneka tindakannya. Selain dalam perang Yaman, AS juga menuntut pertanggungjawaban Houthi atas aneka serangan ke sejumlah lokasi di Arab Saudi.
Soal peninjauan status Houthi, Blinken sudah mengungkapnya sejak masih dalam proses uji kelayakan sebagai calon menlu. Setelah dilantik, Blinken meneruskan peninjauan status Houthi dengan alasan kemanusiaan. Peninjauan itu untuk memastikan kelompok kemanusiaan internasional bisa menyalurkan bantuan kepada Houthi.
Meski mencabut dukungan untuk invasi Yaman, AS memastikan akan terus mendukung Arab Saudi menjaga keamanan nasionalnya. Washington tengah mempertimbangkan tambahan tiga pangkalan militer di Arab Saudi. Penambahan itu berarti peningkatan jumlah tentara dan persenjataan AS di Arab Saudi. (AP/AFP/REUTERS)
