Sekjen PBB Desak Dunia Gagalkan Kudeta Militer di Myanmar
Sekjen PBB tengah berupaya menggalang dukungan global untuk mengambil langkah tegas atas kudeta di Myanmar.
Oleh
Luki Aulia
·3 menit baca
NEW YORK, RABU — Perserikatan Bangsa-Bangsa bertekad menggalang dukungan dari komunitas internasional untuk menekan militer Myanmar demi menghentikan kudeta, Senin lalu. Pemerintah Amerika Serikat juga tengah menyiapkan sanksi lagi kepada negeri yang baru saja hendak melanjutkan transisi demokrasi itu.
Upaya itu ditegaskan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Rabu (3/2/2021). ”Kami akan melakukan apa pun untuk memobilisasi semua aktor penting dan komunitas internasional. Ini betul-betul tidak bisa diterima, apalagi setelah pemilu dan setelah melalui transisi panjang ke arah demokrasi,” kata Guterres.
Militer Myanmar menahan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan sejumlah pejabat negara setelah melayangkan tuduhan kecurangan pemilu, November lalu. Kekuasaan kemudian diserahkan kepada pemimpin militer Jenderal Min Aung Hlaing dan pemerintahan militer menyatakan status negara dalam kondisi darurat selama satu tahun.
Dewan Keamanan PBB juga tengah menyiapkan pernyataan kecaman terhadap kudeta itu dan meminta militer menghormati aturan hukum dan hak asasi manusia serta segera membebaskan para tahanan. Namun, sikap resmi dari DK PBB itu masih harus disepakati melalui konsensus. Kemungkinan bahasa di dalam pernyataan DK PBB itu tidak akan tegas atau keras karena tetap harus mendapatkan dukungan dari China dan Rusia sebagai negara anggota DK PBB. Kedua negara itu yang biasanya menjadi pelindung Myanmar di DK PBB.
”Kami masih membahas langkah DK PBB selanjutnya terkait Myanmar. Kami sudah sepakat harus satu suara untuk isu ini,” kata Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward, yang kini memimpin DK PBB.
Untuk mencari kesalahan dan membenarkan penahanan Suu Kyi, kepolisian Myanmar menggugat Suu Kyi atas tuduhan menyimpan peralatan komunikasi yang diimpor secara ilegal, yakni enam radio walkie-talkie. Dengan kasus ini, militer memiliki dasar hukum untuk menahan Suu Kyi selama dua pekan. ”Jika terbukti bersalah, ancaman hukumannya maksimal tiga tahun penjara,” kata juru bicara Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), Kyi Toe.
Presiden Myanmar yang digulingkan, Win Myint, juga dituduh melanggar hukum tata kelola bencana alam. ”Sudah jelas militer akan mencari kesalahan para pemimpin NLD, khususnya Suu Kyi, untuk melegitimasi penahanan,” kata pengamat independen isu Myanmar, Larry Jagan.
Ratusan anggota parlemen juga diminta meninggalkan ibu kota dan kembali ke kampung halaman masing-masing dalam kurun waktu 24 jam.
Guterres menilai, jika memang Suu Kyi bersalah, kesalahannya selama ini adalah terlalu dekat dan terlalu melindungi militer. Ini bisa dilihat kaitannya dengan tindakan kekerasan militer terhadap komunitas minoritas Rohingya. Akibat kekerasan militer di negara bagian Rakhine, Myanmar, tahun 2017, lebih dari 700.000 warga Muslim Rohingya mengungsi ke Bangladesh.
”Saya berharap demokrasi tetap tumbuh di Myanmarn, tetapi untuk itu semua tahanan harus dibebaskan dan tatanan konstitusional harus dipulihkan,” kata Guterres. (REUTERS/AFP/AP)