Stabilitas kawasan harus diperhatikan ketika dunia mencari solusi demokratis atas kudeta militer di Myanmar.
Oleh
ADHITYA RAMADHAN
·5 menit baca
NEW YORK, SELASA — Upaya mencari jalan keluar yang demokratis dan berkelanjutan pascakudeta militer di Myanmar perlu memperhatikan stabilitas dan keamanan. Upaya ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan negara-negara tetangga Myanmar di kawasan.
”Kami ingin membahas ancaman jangka panjang bagi perdamaian dan keamanan, tentu melalui kerja sama erat dengan negara-negara tetangga Myanmar di Asia dan ASEAN,” kata Duta Besar Inggris untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Barbara Woodward yang pada bulan Februari 2021 ini sekaligus sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB.
Ke-15 anggota DK PBB dijadwalkan menggelar sidang tertutup membahas situasi di Myanmar, Selasa (2/2/2021). Perwakilan China di DK PBB berharap pertemuan tersebut menghasilkan sesuatu yang kondusif bagi stabilitas di Myanmar, bukannya justru memperumit situasi di sana.
Sementara itu, Jepang berharap dunia tetap menjalin komunikasi yang terbuka dengan jenderal yang berkuasa di Myanmar. Jika tidak, Myanmar bisa jadi jatuh ke dalam pelukan China.
”Jika kita tidak melakukan pendekatan yang baik, Myanmar bisa semakin jauh dari negara-negara bebas dan mendekat kepada China,” kata Menteri Pertahanan Jepang Yasuhide Nakayama.
Jepang yang merupakan negara donor utama yang memiliki hubungan erat dengan Myanmar menyerukan militer Myanmar membebaskan pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, dan para tokoh politik lainnya.
Langkah apa pun untuk menangguhkan kemitraan militer Jepang dengan Myanmar bisa berujung pada semakin menguatnya pengaruh China di Myanmar yang bisa mengancam keamanan di kawasan.
”Apabila kita hentikan, hubungan militer Myanmar dengan China akan semakin kuat dan mereka akan semakin jauh dari negara-negara bebas seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Inggris,” kata Nakayama.
Berbicara di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, menyampaikan, China berhubungan dengan ”semua pihak” menjelang pertemuan DK PBB. Wang juga mengatakan, tindakan komunitas internasional harus berkontribusi pada ”resolusi damai”.
China telah lama memiliki hubungan erat dengan militer yang berkuasa di Myanmar selama beberapa dekade. Tiga minggu sebelum melakukan kudeta, Jenderal Min Aung Hlaing bertemu dengan anggota Dewan Negara China, Wang Yi, di ibu kota Myanmar. Momen itu bisa dilihat sebagai potensi dukungan saat Myanmar menghadapi sanksi dari Barat.
Kementerian Luar Negeri China menyebut pertemuan itu sebagai ”hubungan persaudaraan”. ”China mengapresiasi bahwa militer Myanmar menjadikan revitalisasi nasional sebagai misinya,” kata Kemenlu China ketika itu.
China menolak mengatakan apakah mereka mendapat informasi bahwa militer Myanmar akan melakukan kudeta. Namun, para analis berpendapat pertemuan itu kecil kemungkinan memiliki pengaruh pada beberapa peristiwa.
”Transisi demokrasi Myanmar yang kacau dalam dekade terakhir telah berdampak besar pada kepentingan ekonomi China di negara itu,” kata Li Mingjiang, profesor di Rajaratnam School of International Studies di Nanyang Technological University, Singapura.
”Lebih dari apa pun, China menghendaki stabilitas di Myanmar, bukan kudeta,” tambah Li.
Adapun PBB khawatir kudeta militer di Myanmar akan semakin memperburuk kondisi sekitar 600.000 warga etnis Rohingya yang masih ada di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.
”Ada sekitar 600.000 warga Rohingya di Negara Bagian Rakhine, termasuk 120.000 orang yang dikurung di kamp. Mereka tidak bisa bergerak bebas dan memiliki akses sangat terbatas pada layanan kesehatan dan pendidikan dasar,” kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric.
”Jadi kekhawatiran kami adalah peristiwa itu mungkin membuat situasi jadi buruk bagi mereka,” ujar Dujarric.
Militer Myanmar merebut kekuasaan dengan mengudeta pemerintahan sipil demokratis Aung San Suu Kyi dan menyatakan Myanmar dalam keadaan darurat selama setahun, Senin (1/2/2021). Mereka juga menahan Suu Kyi dan sejumlah pemimpin politik lainnya karena ”kecurangan pemilu”.
Dujarric menyatakan, PBB menyerukan agar semua orang yang ditahan oleh militer Myanmar dibebaskan. Utusan Khusus PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener ”tetap terlibat aktif” dan kemungkinan akan memberikan pengarahan kepada Dewan Keamanan PBB.
Selasa pagi, jaringan telepon dan internet kembali pulih, tetapi pasar yang biasanya ramai kini menjadi sepi dan bandara ditutup. Bank-bank di Yangon kembali buka setelah menghentikan operasionalnya setelah jaringan internet yang buruk dan kemungkinan penarikan uang besar-besaran, Senin lalu. Warga khawatir pergolakan politik akan semakin memperburuk situasi ekonomi yang sudah terguncang akibat pandemi Covid-19.
Tindak kekerasan oleh militer Myanmar di Rakhine tahun 2017 menyebabkan lebih dari 700.000 warga Muslim Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Hingga kini mereka masih bertahan di kamp-kamp pengungsi. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterrez dan negara-negara Barat menuduh militer Myanmar melakukan pembersihan etnis. Militer Myanmar membantahnya.
Sebelumnya, Bangladesh berharap bahwa meski telah terjadi kudeta di Myanmar, proses repatriasi sukarela bagi pengungsi Rohingya yang mandek tetap dilanjutkan.
Bangladesh yang penduduknya mayoritas Muslim telah melindungi satu juta warga Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan di Myanmar. Sebagian besar warga Rohingya tidak diakui sebagai warga negara Myanmar.
”Kami telah gigih mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan dengan Myanmar dan bekerja dalam repatriasi yang sukarela, aman, dan berkelanjutan,” kata Kementerian Luar Negeri Bangladesh. ”Kami berharap proses ini dilanjutkan dengan sungguh-sungguh.”
Ratusan anggota parlemen Myanmar yang ditahan oleh militer, Selasa, dikurung di kompleks rumah dinas dan dijaga oleh tentara. Salah seorang anggota parlemen yang ditahan mengatakan, ia dan sekitar 400 orang lainnya terjaga sepanjang malam karena khawatir mereka mungkin dibawa. Secara keseluruhan, mereka baik-baik saja, tetapi tidak diizinkan meninggalkan kompleks rumah dinas. Suu Kyi tidak terlihat bersama mereka.
”Kami harus tetap terjaga dan waspada,” ujar seorang anggota parlemen yang enggan disebutkan namanya. Ia menambahkan, polisi berada di dalam kompleks rumah dinas, sedangkan tentara berada di luar kompleks. (REUTERS/AP)