Militer Tahan Aung San Suu Kyi dan Sejumlah Tokoh NLD
Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi dan sejumlah elite partai Liga Nasional untuk Demokrasi ditahan militer. Ada dugaan militer Myanmar melakukan kudeta. Jaringan telekomunikasi terganggu.
Oleh
Luki Aulia
·3 menit baca
NAYPYIDAW, SENIN — Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi (75) dan sejumlah tokoh senior Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) ditahan militer Myanmar, Senin (1/2/2021) pagi. Juru bicara NLD, Myo Nyunt, mengatakan, Suu Kyi, Presiden NLD Win Myint, dan beberapa pemimpin partai ditahan di dalam rumah mereka masing-masing saat militer menggerebek saat pagi-pagi.
”Dengan situasi seperti ini, kami asumsikan militer sedang melakukan kudeta. Saya meminta seluruh rakyat untuk tidak bertindak gegabah dan harus bertindak sesuai aturan hukum yang ada,” kata Nyunt.
Saat ini, layanan jaringan internet dan koneksi data serta layanan telepon lainnya di Yangon terputus. Layanan jaringan internet nasional Myanmar turun sampai 75 persen sejak Senin pagi pukul tiga.
Selama beberapa hari terakhir ini, hubungan pemerintah sipil dan militer kian tegang terkait hasil pemilu Myanmar. Sebelumnya, militer pernah menyatakan kemungkinan terjadi kudeta apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi.
Militer menuding pemilu yang dimenangi NLD curang. Komisi pemilihan Myanmar telah menolak tuduhan militer atas kecurangan suara dengan mengatakan tidak ada kesalahan yang cukup besar untuk memengaruhi kredibilitas pemungutan suara.
Parlemen Myanmar seharusnya mulai bersidang untuk pertama kali sejak pemilu tahun lalu, Senin pagi. Dari hasil pemilu pada November lalu itu, NLD menguasai 396 kursi dari 476 kursi yang ada di parlemen. Sementara militer sudah otomatis menguasai 25 persen dari total kursi yang ada, yang sudah ditentukan oleh konstitusi. Militer juga otomatis diberikan posisi menteri penting.
Saat ini, situasi kota besar di Myanmar lengang. Seorang saksi mata mengatakan, tentara telah dikerahkan di luar balai kota di Yangon.
MRTV, televisi yang dikelola negara, mengatakan dalam sebuah unggahan di Facebook, mereka tidak dapat melakukan siaran karena masalah teknis.
Sabtu lalu, menanggapi tuduhan hendak melakukan kudeta, pihak militer mengatakan, mereka akan melindungi dan mematuhi konstitusi dan bertindak sesuai hukum.
Desakan mitra
Menyikapi perkembangan terkini di Myanmar, Pemerintah Australia mendesak militer Myanmar agar membebaskan Aung San Suu Kyi dan para pemimpin terpilih lainnya.
”Kami menyerukan kepada militer untuk menghormati supremasi hukum, menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang sah, serta segera membebaskan semua pemimpin sipil dan lainnya yang telah ditahan secara tidak sah,” kata Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne.
Murray Hiebert, pakar Asia Tenggara pada Pusat Studi Strategis dan Internasional Washington, mengatakan, perkembangan di Myanmar saat ini merupakan tantangan bagi pemerintahan baru Presiden Joe Biden.
”AS baru-baru ini, pada hari Jumat, telah bergabung dengan negara-negara lain dalam mendesak militer untuk tidak melanjutkan ancaman kudeta. China akan mendukung Myanmar seperti saat militer mengusir Rohingya,” katanya.
Sementara itu, John Sifton, direktur advokasi Asia untuk Human Rights Watch, mengatakan, militer Myanmar tidak pernah tunduk kepada pemerintahan sipil dan meminta Amerika Serikat dan negara lain untuk menjatuhkan ”sanksi ekonomi yang tegas dan terarah” kepada kepemimpinan militer dan kepentingan ekonomi mereka.