Massa Petani India Naik Traktor dan Tunggang Kuda Serbu New Delhi
Pertanian menopang kehidupan separuh lebih dari 1,4 miliar jiwa penduduk India. Namun, pengaruhnya bagi perekonomian sudah berkurang sejak 30 tahun lalu.
Oleh
Luki Aulia
·4 menit baca
AP PHOTO/ALTAF QADRI
Seorang petani menari di depan traktor saat puluhan ribu petani India berpawai dalam sebuah unjuk rasa besar di New Delhi, India, Selasa (26/1/2021). Para petani mendobrak barikade polisi selama perayaan Hari Republik India dengan berkonvoi mengendarai traktor. Sebagian lagi menunggang kuda dan berjalan kaki.
NEW DELHI, RABU — Puluhan ribu petani India menyerbu ibu kota New Delhi dalam sebuah unjuk rasa besar pada Selasa (26/1/2021). Mereka membawa serta 10.000 traktor dan sebagian lain menunggang kuda serta berjalan kaki untuk menentang Undang-Undang Reformasi Agraria India.
Para petani mendobrak barikade polisi dengan traktor mereka tanpa memedulikan gas air mata yang dilemparkan aparat kepolisian. Mereka lalu menyerbu masuk Benteng Merah saat India memperingati Hari Republik.
Para petani mengibarkan bendera persatuan petani dan bendera agama dari benteng, di mana perdana menteri biasanya mengibarkan bendera nasional untuk memperingati kemerdekaan India. Hal ini dianggap sebagai tindakan simbolis mengambil alih monumen nasional.
Para petani menuntut UU Reformasi Agraria itu dicabut. Di belakang petani bertraktor, ribuan petani lain mengikuti dengan berjalan kaki dan menaiki kuda sambil mengecam Perdana Menteri India Narendra Modi.
Satu petani dilaporkan tewas karena ditembak polisi. Namun, menurut polisi, petani itu tewas karena truknya terguling.
AP PHOTO/ALTAF QADRI
Massa petani bergerak menuju Benteng Merah yang bersejarah setelah mendobrak barikade polisi selama perayaan Hari Republik India di New Delhi, India, Selasa (26/1/2021). Puluhan ribu petani berkonvoi dengan menggunakan traktor, sepeda motor, bajai, serta menunggang kuda dan kendaraan lain untuk menentang reformasi pertanian yang dinilai merugikan petani.
Selama hampir dua bulan terakhir para petani yang mayoritas Sikh dari Negara Bagian Punjab dan Haryana, dua wilayah pertanian terluas di India, berkemah di pinggiran New Delhi serta memblokade jalan raya yang menghubungkan New Delhi ke kota-kota di wilayah utara.
Tuntutan mereka sejak awal tetap sama, pencabutan UU Reformasi Agraria yang akan mengomersialisasikan pertanian dan menghilangkan pendapatan petani.
”Kami tidak akan menyerah. Kami mau menunjukkan kekuatan petani,” kata Satpal Singh, petani yang membawa traktor beserta seluruh keluarganya itu.
Polisi antihuru-hara menembakkan gas air mata dan meriam air untuk menahan traktor para petani. Semua jalan diblokade dengan truk dan bus berukuran besar supaya para petani tak masuk ke pusat kota.
Namun, upaya itu gagal karena ribuan petani berhasil menerobos masuk sampai ke monumen-monumen penting. ”Kami akan lakukan apa yang kami inginkan. Pemerintah tidak bisa seenaknya memaksakan hukum pada orang miskin,” kata Manjeet Singh, salah satu petani.
Otoritas India juga menghentikan operasional kereta dan memblokir jaringan layanan internet. Pemerintah India tetap berkeyakinan menyatakan bahwa UU Reformasi Agraria atau pertanian yang disahkan parlemen, September 2020, akan menguntungkan petani dan meningkatkan produksi lewat investasi swasta.
AFP/PRAKASH SINGH
Iring-iringan traktor yang dikendarai para petani India ini pernah dilakukan dalam unjuk rasa serupa untuk menentang reformasi pertanian pemerintah pusat di Jalan Tol Kundlin Manesarn Palwal (KMP) di Kundli di Negara Bagian Haryana, India, Kamis (7/1/2021).
Kemah protes
Para petani sudah mencoba berunjuk rasa ke New Delhi, November lalu, tetapi dicegat aparat keamanan. Sejak itu, para petani berkemah di pinggir kota tanpa peduli musim dingin dan mengancam akan mengambil alih kota jika UU itu tidak dicabut. Pemerintah lalu menawarkan amendemen UU dan menunda implementasinya sampai 18 bulan.
Namun, para petani tetap menolak dan akan berunjuk rasa ke parlemen pada 1 Februari 2021 saat parlemen membahas rencana anggaran baru pemerintah.
Kelompok yang mengorganisasi unjuk rasa itu, Samyukt Kisan Morcha atau Front Persatuan Petani, menyatakan, mereka yang berpartisipasi dalam unjuk rasa itu tidak melakukan kekerasan selama protes.
”Yang berbuat rusuh itu elemen-elemen antisosial yang masuk ke dalam gerakan damai ini. Tujuan kami mendapat dukungan dari rakyat, bukan mengambil alih Delhi,” sebut pernyataan tertulis dari kelompok itu.
Unjuk rasa petani ini menjadi tantangan terberat bagi Modi. Sejak kembali berkuasa untuk periode kedua, pemerintahan Modi kerap digoyang beragam persoalan.
Perekonomian merosot, perselisihan sosial meluas, protes terhadap UU yang diskriminatif terjadi di mana-mana, dan gugatan rakyat atas penanganan pemerintah terhadap pandemi Covid-19.
AP/Manish Swarup
Para petani meneriakkan jargon-jargon perjuangan saat melakukan unjuk rasa di perbatasan New Delhi-Haryana, India, Senin (14/12/2020).
Sumber kehidupan
Sektor pertanian penting bagi India karena menopang kehidupan lebih dari separuh penduduk India yang berjumlah 1,4 miliar jiwa. Namun, pengaruh pertanian pada perekonomian sudah berkurang sejak 30 tahun terakhir.
Setelah menghasilkan sepertiga dari produk domestik bruto India, petani sekarang hanya menyumbang 15 persen perekonomian dengan nilai 2,9 triliun dollar AS.
Menurut Biro Catatan Kejahatan Nasional, lebih dari separuh petani terbelit utang dan 20.638 orang bunuh diri pada 2018 dan 2019. Banyak faktor yang membuat mereka bunuh diri, seperti hasil panen yang buruk, bahan kimia pertanian yang mahal, dan pemberi pinjaman utang yang riba.
UU yang kontroversial itu memperparah kebencian petani yang selama ini sering mengeluh karena merasa diabaikan oleh pemerintah. Modi menuduh partai-partai oposisi yang sengaja memicu kemarahan petani dengan menyebarkan kabar bohong.
Sementara sejumlah pejabat partai Modi menyebut para petani antinasional, label yang diberikan kepada orang-orang yang memprotes Modi atau kebijakan-kebijakannya.
AFP/NARINDER NANU
Para petani sebelumnya telah menolak tawaran pemerintah untuk mengubah beberapa ketentuan yang diperdebatkan dari undang-undang pertanian baru, yang menurut mereka telah menderegulasi harga tanaman dan hasil panen.
Pakar pertanian, Devinder Sharma, menilai petani tidak hanya memprotes UU itu, tetapi juga desain ekonomi India secara keseluruhan. ”Kemarahan petani sudah menumpuk. Banyak ketidakadilan di India dan petani makin miskin. Para pembuat kebijakan sudah gagal dan mengambil hak petani. Petani hanya menuntut apa yang menjadi haknya,” ujarnya.
Petani khawatir UU itu akan berujung pada kartel dan komersialisasi pertanian sehingga membuat petani semakin rentan dengan keserakahan korporat dan menghancurkan kehidupan mereka. (REUTERS/AP/LUK)
