Israel dan Palestina Berharap Kerja Sama dengan Pemerintahan Biden
Israel dan Palestina sama-sama berharap bisa bekerja sama lebih baik dengan pemerintah baru AS dalam menciptakan perdamaian di Timur Tengah.
Oleh
Musthafa Abd Rahman, dari Kairo, Mesir
·4 menit baca
AFP/AHMAD GHARABLI
Foto ini diambil dari sebuah desa Palestina di dekat kota Ramallah, Tepi Barat, yang diduduki Israel, memperlihatkan sebagian pandangan dari pemukiman Yahudi Givat Zeev, pada 10 Juni 2020. Setelah Joe Biden dilantik menjadi Presiden AS, 20 Januari 2021, Israel dan Palestina berharap bisa bekerja sama lebih baik dengan Biden dalam menciptakan perdamaian di kawasan itu.
Perdamaian di Timur Tengah, khususnya antara Palestina dan Israel, kini diletakkan di pundak Joe Biden. Palestina pun memulainya dengan menyiapkan rekonsiliasi faksi Fatah dan Hamas.
KAIRO, KOMPAS -- Israel dan Palestina langsung menyampaikan ucapan selamat kepada Joe Biden seusai pelantikannya menjadi Presiden Amerika Serikat. Israel dan Palestina sama-sama berharap bisa bekerja sama lebih baik dengan pemerintah baru AS dalam menciptakan perdamaian di Timur Tengah.
Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, Rabu (20/1/2021) malam, seperti dikutip kantor berita Palestina, WAFA, edisi Kamis, langsung menyampaikan ucapan selamat kepada Biden segera setelah presiden ke-46 AS itu selesai menjalani upacara pelantikan.
Abbas juga menyampaikan kesediaan Palestina untuk bekerja sama dengan Biden dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. Ia bersedia menggerakkan kembali proses perdamaian komprehensif dan adil yang bisa mewujudkan cita-cita rakyat Palestina dalam meraih kebebasan dan kemerdekaan.
Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyampaikan ucapan selamat kepada Biden. Ia berharap Biden semakin memperkuat aliansi AS-Israel dan terus memperluas perdamaian Israel dengan negara-negara Arab.
Seperti diketahui, Israel di masa akhir pemerintahan Presiden AS Donald Trump, disponsori Trump, berhasil menjalin hubungan diplomatik dengan empat negara Arab, yaitu Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, dan Maroko. Kesepakatan pembukaan hubungan diplomatik tersebut dikenal dengan sebutan Abraham Accord (Kesepakatan Ibrahim).
Israel berharap Biden mengikuti jejak Trump untuk membantu Israel memperluas hubungan diplomatik dengan negara-negara Arab lain tanpa harus menunggu tuntasnya isu Palestina.
Menurut harian Asharq al-Awsat, kemarin, Netanyahu mulai melakukan komunikasi dengan sejumlah pengusaha Yahudi untuk melobi Biden agar bisa lebih memenuhi aspirasi Israel terkait isu Iran, Palestina, dan Arab-Israel.
AFP/ALEX EDELMAN
Presiden AS Donald Trump berbicara kepada pemimpin Sudan dan Israel saat mengumumkan, Sudan akan menormalisasi hubungan dengan Israel di Gedung Putih di Washington DC, Jumat (23/10/2020).
Di antara pengusaha Yahudi yang dihubungi Netanyahu adalah Ronald S Lauder, yang dikenal sebagai pengusaha di AS dan menjabat Ketua Kongres Yahudi Internasional (WJC), serta Ketua Lembaga Yahudi untuk Israel Isaac Herzog, yang juga seorang pengusaha di Israel dan anggota Parlemen Israel (Knesset). Lauder dan Herzog dikenal dekat dengan Partai Demokrat.
Israel terakhir ini sering menggunakan jasa pengusaha Yahudi untuk melobi Pemerintah AS dan upaya membuka hubungan diplomatik dengan negara Arab. Dalam hubungan resmi Israel-UEA, tercatat ada jasa pengusaha Yahudi AS, Haim Saban, yang berada di balik hubungan resmi tersebut. Dalam hubungan resmi Israel-Maroko, ada jasa pengusaha Maroko Yahudi, Yariv Elbaz.
Adapun aspirasi Israel yang diinginkan Netanyahu bisa disampaikan Lauder dan Herzog kepada Biden dan Demokrat adalah, pertama, soal isu Iran. Israel menginginkan dalam perundingan mendatang AS-Iran soal isu nuklir juga dimasukkan agenda pembatasan senjata rudal balistik Iran dan keberadaan Iran di Suriah yang dianggap mengancam keamanan kawasan Timur Tengah.
Kedua, Israel menginginkan Biden tidak membatalkan keputusan Trump yang mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan pengakuan kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan.
Trump mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017 dan memindahkan kantor Kedubes AS dari Tel Aviv ke Jerusalem pada Mei 2018. Trump juga mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, Maret 2019.
Ketiga, Israel menghendaki Biden mengakui kedaulatan Israel atas semua permukiman Yahudi di Jerusalem Timur dan Tepi Barat, serta melindungi kepentingan Israel di forum PBB dengan menggunakan hak vetonya untuk mencegah keluarnya resolusi PBB yang merugikan Israel.
Fatah dan Hamas
Adapun Palestina telah menyiapkan langkah menghadapi era Biden dengan melakukan rekonsiliasi antara faksi Fatah dan Hamas agar daya tawar Palestina dalam perundingan dengan Israel semakin kuat di masa mendatang. Palestina telah memutuskan untuk menggelar pemilu presiden pada 31 Juli 2021, parlemen pada 22 Mei 2021, dan Dewan Nasional Palestina, 31 Agustus 2021.
Juru bicara Hamas, Fawzi Barhoum, mengatakan tidak menyesali kepergian Trump dari Gedung Putih karena telah menjadi sumber dan sponsor ketidakadilan, kekerasan, dan ekstremisme. Trump ditudingnya sebagai pendukung langsung pendudukan Israel dalam agresinya terhadap Palestina.
AFP/SAID KHATIB
Pendukung Hamas, Palestina, berunjuk rasa untuk menentang rencana Israel mengambil wilayah Tepi Barat, di Khan Yunis, Jalur Gaza 26 Juni 2020.
Barhoum berharap, sebagai pengganti Trump, Biden memiliki tanggung jawab untuk mengubah arah kebijakan di Timur Tengah, termasuk soal Israel-Palestina. Kebijakan Trump salah arah dan tidak adil terhadap rakyat Palestina dan turut menciptakan keamanan dan stabilitas di kawasan.
Menurut harian Asharq al-Awsat, Rabu (20/1), Abbas merencanakan akan mengirim delegasi ke AS, Rusia, beberapa negara Eropa dan Arab untuk menyampaikan ide penyelenggaraan konferensi damai internasional di Mesir.
Abbas telah mengirim Menteri Urusan Sipil Palestina Hussein Sheikh ke Moskwa untuk menemui Menlu Rusia Sergey Lavrov guna membahas kemungkinan menggelar konferensi damai internasional itu. Rusia disebut mendukung ide itu. Rusia pun meminta Palestina segera melobi Eropa dan AS untuk mendukung konferensi tersebut.
Sejak AS mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017, Palestina menolak peran tunggal AS dalam proses perdamaian Israel-Palestina karena memihak Israel dan itu merugikan Palestina.
Palestina menghendaki peran internasional dengan melibatkan Rusia, Eropa, dan China dalam konferensi damai internasional tersebut. Rusia, Eropa, dan China sampai saat ini menolak mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel.
