Setelah Dilantik Jadi Presiden, Biden Langsung Bekerja
”Ini hari Amerika. Ini hari demokrasi. Hari sejarah dan harapan,” kata Presiden AS Joe Biden (78) dalam pidatonya seusai diambil sumpahnya.
Oleh
KRIS MADA, BENNY D KOESTANTO, MH SAMSUL HADI
·5 menit baca
WASHINGTON, RABU — ”Hari baru di Amerika,” cuit Presiden Joe Biden melalui Twitter. Amerika Serikat—juga dunia —memasuki hari baru setelah Biden dilantik menjadi Presiden ke-46 AS di Gedung Capitol, Washington DC, AS, Rabu (20/1/2021). Ia langsung bekerja setelah dilantik.
”Ini hari Amerika. Ini hari demokrasi. Hari sejarah dan harapan,” kata Biden (78) dalam pidatonya seusai diambil sumpahnya. ”Melalui cobaan selama berabad-abad, Amerika teruji dan bangkit menghadapi tantangan. Hari ini kita merayakan bukan kemenangan seorang kandidat, melainkan (kemenangan) prinsip, prinsip demokrasi.”
Upacara pelantikan Biden terlaksana di luar kebiasaan dan jauh dari kemeriahan. Publik AS tak bisa memadati area National Malls dan menjadi penggembira, seperti pelantikan para presiden sebelumnya, karena pandemi Covid-19 dan isu keamanan pasca-kerusuhan di Capitol, 6 Januari lalu. Berbeda dengan tradisi sebelumnya, presiden pendahulu, Donald Trump, tak menghadiri upacara dan langsung pulang ke Florida setelah keluar dari Gedung Putih.
Pejabat Gedung Putih menyebutkan, Trump meninggalkan pesan tertulis bagi Biden. Tiga presiden sebelum Trump, yakni Bill Clinton, George W Bush, dan Barack Obama, serta mantan Wapres Mike Pence, hadir dalam upacara itu.
Setelah didahului dengan lantunan lagu kebangsaan AS oleh penyanyi Lady Gaga, pengampilan sumpah Wakil Presiden Kamala Harris oleh Hakim Agung Sonia Sotomayor, Biden (78) mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Hakim Agung John Roberts.
Guna memastikan kelancaran pelantikan, puluhan ribu tentara AS—termasuk sekitar 25.000 personel pasukan Garda Nasional— dikerahkan di Washington. Suasana tegang yang melingkupi AS membangkitkan memori serupa kala pelantikan Presiden Abraham Lincoln tahun 1861 dan Franklin D Roosevelt tahun 1945.
Kala itu Lincoln diam-diam diangkut ke Washington untuk menghindari para pembunuh pada malam Perang Saudara. Adapun Roosevelt dilantik secara sederhana dalam lingkup kecil di Gedung Putih.
Jen Psaki, yang segera menjadi juru bicara Gedung Putih, mengungkapkan, setelah dilantik, Biden akan langsung menandatangani 15 perintah eksekutif dan memorandum dengan fokus awal pada penanganan pandemi Covid-19 dan perubahan iklim. Biden juga akan mengumumkan kembalinya AS ke Kesepakatan Iklim Paris yang ditinggalkan AS pada era Trump.
Gelombang biru
Dengan dilantiknya Biden dan Harris, Partai Demokrat resmi menguasai tiga cabang utama pemerintahan AS, yakni presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Senat. Partai itu kini mengendalikan Gedung Putih dan Capitol.
Demokrat menguasai Capitol karena menjadi mayoritas di Senat dan DPR AS. Dari 433 anggota DPR AS, 222 diduduki Demokrat. Sementara dari 50 dari 100 senator AS merupakan politisi Demokrat atau berafiliasi dengan Demokrat. Adapun Gedung Putih dikendalikan politisi Demokrat, Biden dan Harris, yang dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden AS.
Sebagai wapres, Harris sekaligus menjadi Ketua Senat yang mempunyai hak suara jika terjadi kebuntuan dalam pemungutan suara di Senat. Dengan demikian, Demokrat memiliki 51 suara di Senat. Hal itu membuat Gelombang Biru—istilah yang kerap dipakai para Demokrat untuk menggambarkan kemenangan mereka—melanda AS.
”Persetujuan Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat diperlukan untuk meluluskan anggara belanja negara dan undang-undang lain,” kata William Liddle, Profesor Emeritus Ilmu Politik, Ohio State University, AS, kepada Kompas.
”Di awal pemerintahannya, Obama juga menikmati kekuasaan partainya (juga Demokrat) atas dua badan legislatif itu. Ia memanfaatkannya untuk meluluskan Affordable Care Act, Undang-Undang Pelayanan Kesehatan Terjangkau, suatu keberhasilan luar biasa dalam sejarah kebijakan sosial di Amerika.”
Namun, dominasi Demokrat di DPR memang rawan. Butuh sekurangnya 218 kursi untuk jadi mayoritas di DPR. Sementara dalam beberapa pekan mendatang, fraksi Demokrat di DPR AS akan kehilangan Deb Haaland yang menjadi Menteri Dalam Negeri, Marcia Fudge yang akan menjadi Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan, serta Cedric Richmond yang menjadi Direktur Penghubung Masyarakat di Gedung Putih. Kursi tiga orang itu, serta dua kursi kosong lain di DPR AS, akan diisi lewat pemilu khusus, Maret mendatang, di masing-masing daerah pemilihan.
Pergulatan Senat
Sementara di Senat, Demokrat bersiap mengambil kendali dari Republikan. ”Pelantikan presiden baru dan permulaan pemerintahan baru selalu membawa banyak kegiatan pada pemerintahan. Walakin, jarang sekali ada banyak pekerjaan untuk Senat selama periode peralihan ini,” kata Ketua Fraksi Demokrat di Senat AS Chuck Schumer.
Senat AS harus menghadapi setidaknya tiga tugas penting, yakni uji kelayakan dan kepatutan calon anggota kabinet Biden, pemakzulan Donald Trump, dan pembahasan tambahan stimulus 1,9 triliun dollar AS yang diusulkan Biden.
Menjelang peralihan kendali dari Republikan ke Demokrat, Ketua Fraksi Republikan Mitch McConnell mulai bermanuver. Ia, antara lain, mendesak Senat mempertahankan mekanisme debat dan pemungutan suara untuk mencari dukungan dari sekurangnya 60 senator. Mekanisme itu disebut filibuster dan perdebatan bisa berlangsung sampai lebih dari 24 jam tanpa henti. Adapun Demokrat ingin batas minimum yang lebih rendah.
”(Dengan aturan itu) sejumlah kecil anggota Senat Republik bisa mengalahkan rencana undang-undang yang diusulkan mayoritas,” ujar Liddle.
Biasanya, dalam kondisi Republikan dan Demokrat sama-sama mempunyai 50 senator, kendali atas komite-komite dibagi secara merata. Kondisi itu terjadi pada 2001 kala Demokrat dan Republikan sama-sama mempunyai 50 senator. Kini, perundingan soal pembagian kendali atas komite bisa rumit gara-gara tuntutan McConnell.
Tuntutan McConnell dikecam, antara lain, oleh Fix Our Senate, kelompok pemantau parlemen AS. Mereka menuding McConnell berusaha menghambat kinerja Senat dalam mendukung program Biden. Mekanisme yang dituntut McConnell dinyatakan sebagai perangkat terbaik untuk menghambat pengesahan program-program Biden. Dengan mekanisme itu, program Biden harus dibahas berjam-jam dan butuh dukungan sekurangnya 60 senator.