Jelang Lengser, Trump-Pompeo Tuding China Lakukan Genosida terhadap Uighur
Jelang lengser, Presiden AS Donald Trump dan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengumumkan bahwa China telah melakukan genosida terhadap Muslim Uighur di Xinjiang. Perlu usaha ekstra untuk membawanya ke pengadilan.
Oleh
Mahdi Muhammad
·5 menit baca
AFP/MANDEL NGAN
Dalam foto yang diambil pada 29 Mei 2020 ini, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo bersama Presiden Donald Trump menghadiri konferensi pers di Rose Garden, Gedung Putih, Washington, DC.
WASHINGTON, RABU — Hanya sehari jelang pelantikan Joe Biden yang akan menggantikannya sebagai presiden Amerika Serikat, Donald Trump dan Mike Pompeo menuding Pemerintah China melakukan genosida terhadap Muslim Uighur yang tinggal di Provinsi Xinjiang, China. Trump dan Pompeo meyakini bahwa Pemerintah China di bawah Presiden Xi Jinping telah melakukan usaha yang sistematis untuk memusnahkan Muslim Uighur.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, dalam pernyataannya, Selasa (19/1/2021), mengatakan, langkah itu diambilnya setelah penelitian dan pengamatan yang cermat atas fakta-fakta yang ada. Dalam pernyataannya, Pompeo mengatakan, partai berkuasa di China melakukan kejahatan kemanusiaan itu setidaknya sejak Maret 2017.
”Saya yakin genosida ini terus berlangsung dan kita menyaksikan upaya yang sistematis untuk menghancurkan Uighur oleh partai berkuasa di China,” kata Pompeo.
Langkah yang diambil Pompeo adalah sebuah langkah yang jarang dilakukan. Langkah Pompeo mengumumkan dugaan kejahatan kemanusiaan oleh partai berkuasa di China adalah sebagai tindak lanjut perdebatan internal yang intensif setelah kongres, pada 27 Desember lalu, mengesahkan aturan yang mensyaratkan waktu 90 hari bagi Gedung Putih untuk menentukan apakah pemerintah China melakukan kejahatan kemanusiaan atau genosida.
Calon pengganti Pompeo, Anthony Blinken, setuju dengan pernyataan Pemerintah AS soal kejahatan kemanusiaan terhadap Muslim Uighur di China. Dia menambahkan, AS seharusnya tidak mengimpor produk apa pun dari China yang terindikasi diproduksi dengan sistem kerja paksa di Xinjiang. ”Kita perlu memastikan bahwa kita tidak mengekspor teknologi dan alat yang dapat digunakan untuk melanjutkan penindasan mereka,” kata Blinken.
Kedutaan Besar China di Washington, dalam pernyataannya menyebutkan, yang disebut dengan genosida oleh Pemerintah AS adalah sebuah kabar bohong. ”Itu adalah lelucon yang digunakan untuk mendiskreditkan China,” kata Kedubes China, yang juga menolak adanya upaya campur tangan AS dalam urusan internal China.
Hubungan AS-China anjlok ke level terendah dalam beberapa dekade selama pemerintahan Presiden Donald Trump, yang didukung Partai Republik. Langkah Trump dan sekutunya, Pompeo, mengumumkan kejahatan kemanusiaan di Uighur dipastikan akan menjadi awal yang sulit bagi pemerintahan Biden untuk memperbaiki hubungan dengan pemerintahan Presiden Xi.
AP PHOTO/BURHAN OZBILICI
Muslim Uighur yang tinggal di Turki memprotes penindasan China terhadap Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, di Ankara, Turki, pada 5 Februari 2018.
Berbagai laporan telah memaparkan kondisi yang terjadi di dalam sebuah lokasi yang disebut Beijing sebagai ”pusat pendidikan kejuruan” di Xinjiang, yang dihuni oleh satu juta warga Uighur dan kelompok minoritas lainnya.
Kisah kekerasan Pemerintah China terhadap warga Uighur dan warga minoritas lainnya di China telah lama menyeruak ke dunia internasional. Bangunan ”pusat pendidikan kejuruan” biasanya dibatasi tembok tinggi, pagar kawat berduri, dan dijaga ketat aparat keamanan. Di dalamnya, warga minoritas dilaporkan dicuci otaknya untuk menyeragamkan kelompok minoritas secara paksa ke dalam kelompok mayoritas negara itu. Tindakan itu dikecam secara luas.
Akuntabilitas
Keputusan AS tidak secara otomatis memicu sanksi apa pun. Namun, hal itu berarti setiap negara harus berpikir keras untuk memberikan izin perusahaan yang ingin berhubungan langsung dengan Xinjiang, wilayah yang merupakan pemasok kapas global. Washington sendiri telah memberlakukan larangan terhadap semua produk kapas dan tomat asal Xinjiang.
AFP/OZAN KOSE
Mahmut, guru Matematika dari etnis Uighur, mengajar di sebuah sekolah di Distrik Silivri, pinggiran Istanbul, Turki, 29 November 2019. Di sana anak-anak Uighur mengikuti les sebelum dan sesudah sekolah reguler mereka untuk menjaga budaya dan bahasa mereka tetap hidup.
Dalam pernyataannya, Pompeo menyerukan kepada semua badan yuridis multilateral dan relevan yang sesuai untuk bergabung dengan AS sebagai bagian dari upaya mempromosikan pertanggungjawaban bagi mereka yang bertanggung jawab atas kekejaman ini.
Pada pertengahan Juli 2020, Pemerintah AS telah menjatuhkan sanksi kepada beberapa pejabat di wilayah Xinjiang yang dinilai bertanggung jawab atas perlakuan sewenang-wenang terhadap Muslim Uighur. Ketiga pejabat itu adalah Direktur Biro Keamanan Umum Xinjiang Wang Mingshan; mantan pemimpin senior Partai Komunis China di Xinjiang, Zhu Hailun; dan Ketua Partai Komunis China (PKC) Wilayah Xinjiang Chen Quanguo.
Upaya untuk membawa kasus ini ke pengadilan internasional tidak mudah. Pengadilan Kriminal Internasional memiliki kewenangan untuk menyelidiki dugaan kejahatan genosida, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya. Namun China, seperti halmya AS, bukan anggota pengadilan itu. Akibatnya, pengadilan bisa bergerak apabila situasi di Xinjiang dirujuk oleh Dewan Keamanan PBB.
China, yang merupakan anggota DK PBB, memiliki hak veto yang bisa menggugurkan upaya membawa pemerintahannya ke pengadilan kriminal internasional.
Panel Hak Asasi Manusia PBB, pada tahun 2018, menyatakan bahwa mereka telah menerima sejumlah laporan yang dapat dipercaya dari banyak sumber. Substansi laporan tersebut adalah adanya dugaan setidaknya 1 juta Muslim Uighur dan kelompok Muslim minoritas lainnya di China telah ditahan di Xinjiang. Para pemimpin agama dan aktivis kemanusiaan menyatakan kejahatan kemanusiaan, termasuk genosida, sedang terjadi di wilayah itu.
Departemen Luar Negeri telah menyatakan genosida terjadi dalam setidaknya lima situasi sejak berakhirnya Perang Dingin, yaitu di Bosnia pada 1993, Rwanda pada 1994, Irak pada 1995, Darfur, Sudan pada 2004, dan di daerah-daerah di bawah kendali ISIS di Irak pada 2016 dan 2017.
REUTERS/THOMAS PETER
Para pekerja melintasi sisi pagar pembatas yang secara resmi dikenal sebagai ”pusat pendidikan kejuruan” di Dabancheng, Xinjiang, China, 4 September 2018. China menjelaskan, kamp ”pendidikan ulang” itu menyediakan pendidikan atau pelatihan kejuruan.
Pejabat AS mengatakan Pompeo melihat banyak pelaporan dan bukti sumber terbuka sebelum membuat deklarasi. Namun, pejabat itu tidak merinci dokumen dan sumber yang dimaksud. Pompeo tahun lalu merujuk pada laporan peneliti Jerman, Adrian Zenz, bahwa China menggunakan sterilisasi paksa, aborsi paksa, dan keluarga berencana paksa.
Keputusan Pompeo memicu kritik dari lawan yang menggambarkannya sebagai langkah politik murni, mengutip keengganan pemerintahan Trump untuk membuat tekad yang sama atas kekejaman yang dilakukan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar.
Blinken pada hari Selasa berkomitmen menentukan apakah genosida telah terjadi di Myanmar.
Di bawah hukum internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan didefinisikan sebagai kejahatan yang meluas dan sistematis, sedangkan beban pembuktian genosida—maksud untuk menghancurkan sebagian populasi—bisa lebih sulit dibuktikan. (Reuters)
