AS Tetap Lunak ke Israel dan Keras ke China
Dari lima calon anggota kabinet yang diuji, Antony Blinken bersama Janet Yellen dan Avril Haines relatif tidak mendapat penolakan. Sementara Lloyd Austin dan Alejandro Mayorkas ditentang.
WASHINGTON DC, RABU — Politik luar negeri Amerika Serikat di bawah Joe Biden akan tetap lunak dengan memberi ruang lega kepada Israel dan sikap keras pada China. AS, misalnya, akan mempertahankan kedutaan besarnya untuk Israel di Jerusalem dan perang dagang dengan China diperkirakan takkan surut cepat.
Calon Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memastikan itu dalam uji kelayakan dan kepatutan di Senat AS, Selasa (19/1/2021) siang waktu Washington atau Rabu dini hari WIB.
Selain Blinken, calon anggota kabinet yang diuji Senat adalah Janet Yellen (Menteri Keuangan), Alejandro Mayorkas (Menteri Keamanan Dalam Negeri), Lloyd Austin (Menteri Pertahanan), dan Avril Haines (Direktur Intelijen Nasional). Mereka diuji secara terpisah oleh komite berbeda.
Baca juga : Kabinet Biden Terkendala
Konstitusi AS mewajibkan seluruh anggota kabinet dan sejumlah jabatan lain mendapat persetujuan Senat. Calon anggota kabinet yang mendapat persetujuan penuh di komite tidak perlu menunggu pemungutan suara lewat sidang paripurna Senat.
Sebaliknya, calon yang tidak mendapat persetujuan penuh di komite harus menunggu pemungutan suara seluruh 100 senator melalui rapat paripurna.
Dalam uji kepatutan terhadap Blinken, senator Republiken asal Texas, Ted Cruz, menanyakan soal kedutaan besar AS untuk Israel. Blinken memastikan Kedubes AS untuk Israel tetap di Jerusalem.
Pemerintahan Donald Trump memindahkan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Jerusalem pada Mei 2018. Sebelumnya, Trump memutuskan mengakui seluruh Jerusalem sebagai ibu kota Israel.
Langkah itu dikecam banyak pihak karena dianggap melanggar kesepakatan internasional. Berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan Jerusalem dibagi dua untuk Palestina dan Israel.
Blinken tidak berpendapat soal keputusan Trump terkait Israel. Ia hanya membenarkan keputusan Trump untuk keras terhadap China. Walakin, ia tidak setuju dengan cara Trump yang memusuhi China.
Baca juga : Pelibatan Kembali AS di Asia pada Era Biden Beri Harapan pada Indonesia
”Kita harus memulai mendekati China dengan posisi kuat, bukan lemah. Posisi kuat kala bekerja sama, bukan meremehkan, sekutu kita. Posisi kuat kala terlibat dan memimpin lembaga internasional, bukan keluar dan menyerahkan arena pada China untuk menentukan aturan dan norma yang membayangi lembaga-lembaga itu,” tuturnya dalam uji kepatutan.
Kendala
Dari lima calon anggota kabinet yang diuji, Blinken bersama Yellen dan Haines relatif tidak mendapat penolakan. Mereka diperkirakan akan lancar menjalani uji kepatutan dan kelayakan.
Dengan demikian, mereka diharapkan sudah disetujui menjadi menteri kala Biden dilantik pada Rabu siang waktu AS atau Kamis dini hari WIB.
Situasi berbeda dihadapi Austin dan Mayorkas. Senator Republiken asal Utah, Mitt Romney, berharap Mayorkas segera disetujui Senat. Sebab, kondisi AS saat ini membutuhkan pejabat definitif yang bertanggung jawab pada keamanan dalam negeri.
”Visinya untuk meningkatkan keamanan sibernatika, hal penting menurut saya,” ujarnya.
Baca juga : Semakin Retaknya Rumah Demokrasi, Peringatan Keras bagi AS
Sementara senator Republiken asal Missouri, Josh Hawley, menentang penunjukan Mayorkas. Sebab, Mayorkas tidak mau berkomitmen pada kelanjutan pembangunan pagar perbatasan AS-Meksiko.
Di masa Trump, pembangunan pagar itu jadi salah satu agenda untuk membendung laju imigran gelap. Sejumlah jajak pendapat menunjukkan, sedikitnya 60 persen pemilih Republiken menilai AS terancam oleh imigran.
Dengan penolakan Hawley, senator yang juga menolak pengesahan Kongres AS atas kemenangan Biden, Senat harus menggelar sidang paripurna untuk membuat keputusan terkait Mayorkas. Rapat itu paling cepat bisa digelar pada Rabu sore, selepas pelantikan Biden dan tiga senator.
Kini, tiga dari 100 kursi Senat kosong. Salah satu kursi kosong setelah senator California, Kamala Harris, mundur Senin kemarin menjelang pelantikan dirinya sebagai Wakil Presiden AS.
Pengganti Harris, Alex Padilla, direncanakan dilantik pada Rabu bersama Raphael Warnock dan Jon Ossoff dari Georgia. Warnock dan Ossoff baru dilantik karena Georgia harus mengulang pemilihan anggota Senat pada Desember 2020. Dalam pemilu November, tidak ada calon yang meraih sekurangnya 50 persen suara.
Penolakan Hawley diprotes oleh juru bicara tim peralihan kekuasaan yang dibentuk Biden, Sean Savett. Ia mengingatkan Hawley bahwa calon Menteri Keamanan Dalam Negeri dengan mudah disetujui di masa pemerintahan Barack Obama dan Trump.
Baca juga : Dakwaan Pemakzulan Trump, Ujian bagi Republikan-Demokrat
”Ancaman senator Hawley untuk mengganggu praktik lazim dan mencoba membiarkan posisi ini kosong amat berbahaya, khususnya dalam situasi krisis seperti sekarang dan tidak boleh ada waktu terbuang,” ujarnya.
Senator Demokrat dari Michighan, Gary Peters, mendesak koleganya segera mengesahkan Mayorkas. Dengan demikian, Mayorkas bisa mulai bekerja di hari pelantikan Biden.
Aturan jeda
Kendala juga dihadapi Austin yang baru pensiun pada 2016. Padahal, aturan di AS mewajibkan jeda sekurangnya 7 tahun dari tanggal pensiun hingga tanggal pengangkatan mantan tentara ke jabatan sipil.
Karena pencalonan Austin dilakukan sebelum jeda terpenuhi, Senat dan DPR harus memberi persetujuan khusus untuk mantan Panglima Komando Tengah AS itu.
Senator Demokrat dari Connecticut, Richard Blumenthal, dan senator Republiken dari Arkansas, Tom Cotton, memastikan tidak akan menyetujui penunjukkan Austin sebagai Menhan.
”Saya mendukung izin khusus bagi Jenderal Mattis empat tahun lalu, hal yang segera saya sadari sebagai kesalahan dan sejak itu saya sesali. Sayang sekali, saya harus mengumumkan saya menolak izin khusus untuk periode jeda 7 tahun,” kata Cotton.
Senator Demokrat dari New Hampshire, Jeanne Shaheen, juga menyinggung soal penunjukkan James Mattis sebagai Menhan oleh Trump pada 2017. Ia menyebut Mattis menawarkan pandangan militer yang berbeda.
Baca juga : Biden Tunjuk Eks Komandan Serangan ke Irak-Afghanistan Jadi Menteri Pertahanan
Sementara senator Demokrat Massachusetts, Elizabeth Warren, menekankan bahwa kendali sipil atas militer adalah prinsip dasar AS. Meski demikian, ia belum bersikap terbuka atas penunjukkan Austin.
Dalam pernyataan kepada Senat, Austin berjanji akan tetap mengutamakan pejabat sipil di Kemenhan. ”Saya tidak akan di sini, meminta dukungan Anda, jika saya merasa tidak mampu atau tidak berniat menjawab pertanyaan rakyat tempat saya mengabdi, atau terlalu takut menyampaikan pendapat pada anda atau presiden,” ujarnya. (AP/AFP/REUTERS/RAZ)