Macron-Tokoh Muslim Sepakati Piagam tentang Relasi Muslim-Negara di Perancis
Pemerintah Perancis dan pemimpin Muslim Perancis menyetujui penataan hubungan antara Islam dan negara. Piagam prinsip ini terutama ditujukan untuk memerangi sektarianisme dan ajaran radikal.
Oleh
Mahdi Muhammad
·4 menit baca
LUDOVIC MARIN / POOL / AFP
Mohammed Moussaoui (kiri), Ketua Dewan Keimanan Muslim Perancis (CFCM), menandatangani ”piagam prinsip-prinsip” di samping Presiden Perancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Perancis, Senin (18/1/2021).
PARIS, SELASA — Presiden Perancis Emmanuel Macron memuji sikap para pemimpin dan tokoh Muslim Perancis yang telah menyetujui sejumlah hal yang tercantum dalam piagam prinsip, terutama yang ditujukan untuk memerangi sektarianisme dan paham radikal di kalangan Muslim Perancis. Isi piagam itu juga memberikan kewenangan kepada Dewan Nasional Imam untuk memeriksa para imam yang akan bertugas di negara tersebut.
”Ini adalah komitmen yang jelas, tegas, dan tepat untuk mendukung republik,” kata Macron, Senin (18/1/2021).
Dia menilai, substansi piagam prinsip merupakan teks yang benar-benar mendasar untuk menata hubungan antara negara dan masyarakat Muslim di Perancis.
Pasca-kerusuhan November lalu, yang terjadi setelah pembunuhan Samuel Paty karena korban memperlihatkan kartun Nabi Muhammad SAW di ruang kelas sebagai bagian dalam pelajaran tentang kebebasan berbicara, Presiden Macron mendesak Dewan Keimanan Muslim Perancis (CFCM) untuk bertindak terhadap kelompok-kelompok Islam politik.
Pembunuhan Paty juga memicu tindakan keras terhadap sejumlah masjid, asosiasi Muslim, serta para pengurusnya yang dinilai memiliki paham radikal dan bahkan dinilai menjadi basis kelompok ekstremis.
Dalam pernyataan yang dirilis kantor kepresidenan, Macron seusai pertemuan dengan CFCM menyebutkan, substansi piagam menawarkan klarifikasi tentang bagaimana komunitas Muslim bisa dikelola. Presiden CFCM Mohammed Mussaoui menyatakan, piagam yang berisi 10 hal itu menyatakan dengan jelas bahwa prinsip keimanan seorang Muslim sangat sesuai dengan prinsip-prinsip republik.
LUDOVIC MARIN / POOL / AFP
Mohammed Moussaoui (keempat dari kiri), Ketua Dewan Keimanan Muslim Perancis (CFCM), menyerahkan ”piagam prinsip-prinsip” kepada Ketua Masjid Agung Paris Chems-Eddine Hafiz di dekat Presiden Perancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Perancis, Senin (18/1/2021).
Isi piagam itu sendiri disepakati setelah utusan pemerintah dan anggota dewan mengadakan pertemuan selama berminggu-minggu, pasca-pembunuhan Paty. Dalam pertemuan Sabtu (16/1/2021), Pemerintah Perancis yang diwakili Menteri Dalam Negeri Gerald Darmain dan anggota CFCM sepakat tentang isi piagam.
Terpuji
Moussaoui mengatakan, delapan federasi CFCM, yang mewakili berbagai kelompok Islam, menyetujui piagam tersebut. Namun, masih ada tiga kelompok lagi belum menandatangani kesepakatan tersebut. ”Mereka membutuhkan sedikit lebih banyak waktu untuk menjelaskan apa artinya (piagam itu) bagi pengikut mereka,” ujarnya.
Seorang pejabat di lingkaran istana kepresidenan mengatakan, beberapa anggota CFCM yang keberatan dengan ”restrukturisasi” Islam agar sesuai dengan hukum dan nilai-nilai Perancis.
Hakim El Karoui, seorang penulis dan ahli Islam di Perancis, menyebut niat penandatanganan piagam itu sebagai sebuah hal yang terpuji. Tetapi, dia juga menyoroti ketegangan internal CFCM, terutama karena lima asosiasi dibiayai oleh negara asing dan tiga federasi yang berhaluan Islamis.
Franck Fregosi, seorang pakar Islam di lembaga penelitian CNRS, mengatakan bahwa tidak ada negara lain dan juga tidak ada agama lain di Perancis yang memiliki piagam yang sebanding. ”Saya tidak yakin bahwa teks ini, bahkan setelah ditandatangani, akan mendapat dukungan luas dari Islam di lapangan,” katanya.
Kompas
Komikus asal Perancis Noredine Allam, Greg Blondin, dan Karim Allam yang membuat serial komik ”The Muslim Show”, dalam foto 10 Maret 2014. Komik ini menggambarkan kehidupan Muslim di negara Barat dengan cara humoris dan sederhana.
Imam masjid di kota barat daya Bordeaux, Tariq Oubrou, mengatakan bahwa piagam itu telah dikembangkan dari belakang ke depan. ”Seharusnya ulama dan teolog Muslim yang menulis teks, lalu menyerahkannya ke CFCM, bukan sebaliknya,” katanya.
Isi piagam
Piagam tersebut menolak ”menginstrumentalisasi” Islam untuk tujuan politik dan menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pada saat yang sama, piagam itu juga mencela praktik-praktik lama, seperti sunat perempuan, kawin paksa, dan ”sertifikat keperawanan” untuk pengantin wanita. Isi piagam juga menyebutkan bahwa tidak ada keyakinan agama apa pun yang dapat digunakan sebagai pengecualian dari kewajiban warga negara.
Substansi piagam juga menyebutkan secara eksplisit penolakannya terhadap rasisme dan anti-Semitisme serta memperingatkan bahwa masjid tidak diciptakan untuk menyebarkan pidato nasionalis yang membela rezim asing.
Macron, dalam keterangannya, menyatakan, pihak berwenang berencana untuk mengusir sekitar 300 imam di Perancis yang berasal dari Turki, Maroko, dan Aljazair. Tidak ada keterangan lebih lanjut terkait alasan pengusiran tersebut.
LUDOVIC MARIN / POOL / AFP
Mohammed Moussaoui (kedua dari kiri), Ketua Dewan Keimanan Muslim Perancis (CFCM), menyampaikan pernyataan di samping Ketua Masjid Agung Paris Chems-Eddine Hafiz (kedua dari kanan) setelah menandatangani ”piagam prinsip-prinsip” yang disepakati dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Perancis, Senin (18/1/2021).
Kesepakatan piagam itu muncul saat komisi di parlemen memulai debat, Senin (18/1/2021), atas rancangan undang-undang baru guna memerangi radikalisme Islam yang ”merusak” dengan langkah-langkah untuk memastikan pemisahan ketat Perancis atas badan-badan agama dan negara di ruang publik.
Undang-undang tersebut akan memperketat aturan tentang berbagai masalah, mulai dari pendidikan berbasis agama hingga poligami. Macron bersikeras bahwa tujuannya adalah untuk melindungi semua warga negara Perancis tanpa menstigmatisasi 4 juta hingga 5 juta Muslim di negara itu, jumlah terbesar di Eropa. (AFP)
