Dakwaan Pemakzulan Trump, Ujian bagi Republikan-Demokrat
Dampak pemakzulan tidak hanya akan dirasakan Presiden AS Donald Trump. Demokrat dan Republikan, jika salah melangkah dan mengkalkulasi, sama-sama akan terimbas oleh langkah politik itu pada pemilu 2022 dan 2024.
Oleh
kris mada
·6 menit baca
AFP/Stefani Reynolds
Ketua DPR AS Nancy Pelosi menandatangani berkas dakwan pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump di Gedung Capitol Washington, Rabu (13/1/2021).
Seperti pada awal 2020, para senator Republikan harus kembali membuat keputusan terkait dakwaan pemakzulan Presiden AS Donald Trump. Apa pun keputusan 50 senator Republikan, hasilnya akan berdampak bagi Trump, Republikan, dan juga Demokrat. Dampak terkait pemilu 2022 dan 2024 paling diperhatikan oleh semua pihak.
Dalam pemilu 2022 akan dipilih keseluruhan 435 anggota DPR AS, 34 dari 100 senator AS, dan 36 dari 50 gubernur. Sementara pemilu 2024 akan memilih presiden, keseluruhan 435 anggota DPR, 33 dari 100 senator, dan 9 gubernur. Selain posisi-posisi itu, ada jabatan-jabatan lain di negara bagian dan pemerintah daerah yang juga akan diperebutkan lewat kedua pemilu tersebut.
Pemilu 2022 bisa mengubah peta politik AS yang kini dapat disebut dikuasai oleh Demokrat melalui pemilu 2020. Kini, Gedung Putih dan Capitol dikontrol Demokrat. Sebelumnya, Demokrat hanya mengontrol DPR AS, sedangkan Republikan menguasai Gedung Putih dan Senat.
Kondisi-kondisi itu menjadi bagian pertimbangan para senator Republikan yang, bersama senator Demokrat, harus menjadi pemeriksa dalam sidang dakwaan pemakzulan kedua terhadap Trump. Pekan lalu, DPR yang dikuasai Demokrat telah menyetujui dakwaan pemakzulan terhadap Trump, yakni penghasutan terhadap pemberontakan. Berkas dakwaan dijadwalkan dikirimkan ke Senat pada Senin atau Selasa pekan ini.
STEFANI REYNOLDS/GETTY IMAGES/AFP
Fotografer mengambil gambar dokumen dakwaan pemakzulan terhadap Presiden AS Donald Trump sebelum ditandatangani di Capitol, Washington DC, AS, 13 Januari 2021.
Ketua Fraksi Republik di Senat, Mitch McConnell, mengindikasikan sidang dakwaan pemakzulan Trump akan dimulai selepas Biden dilantik. Hal itu memicu perdebatan apakah Trump tetap bisa dimakzulkan atau tidak.
“Kala proses pemakzulan telah dimulai di DPR, dakwaan pemakzulan dapat diteruskan di Senat. Saya tidak melihat ada masalah konstitusional,” kata Michael Gerhardt, pakar hukum dari University North Carolina.
Dengan demikian, Trump tetap dapat dimakzulkan meski periode jabatannya berakhir pada 20 Januari 2021 siang kala Joe Biden dilantik sebagai Presiden AS. Gerhardt merujuk pada pernyataan John Adams, Presiden ke-2 AS (memerintah 1797-1801) untuk menguatkan pendapatnya.
“Saya berjanji pada diri sendiri, selama masih hidup, saya menerima dakwaan pemakzulan oleh DPR untuk semua yang saya lakukan selama menjabat,” kata Adams, yang dikutip Gerhardt.
Keputusan Senat
Dalam sistem tata negara AS, status Trump saat ini tengah menghadapi dakwaan pemakzulan. Dalam sidang dakwaan pemakzulan, DPR menjadi penyidik dan penuntut, Senat menjadi juri untuk memutuskan termakzul bersalah atau tidak. Sidang dakwaan pemakzulan di AS dapat diikuti dengan pembebasan dari seluruh dakwaan atau dinyatakan bersalah. Andrew Johnson, Bill Clinton, dan Trump pernah didakwa pemakzulan dengan hasil akhir dibebaskan dari dakwaan. Pada 2021, Trump harus menunggu proses sidang di Senat yang harus membuat hingga tiga keputusan.
Untuk keputusan pertama, bersalah atau tidak, dibutuhkan dukungan dari sedikitnya 66 senator. Jika Trump dinyatakan bersalah, Senat harus membuat hingga dua keputusan tambahan, yakni mencopotnya dari jabatan dan melarangnya ikut pemilu. Untuk dua keputusan itu, hanya butuh dukungan sekurangnya 51 dari 100 senator.
“Peluang Trump maju di 2024 bukan hasil otomatis pemakzulan atau vonis Senat. Harus ada keputusan terpisah untuk mendiskualifikasinya dari menjadi pejabat di masa mendatang,” kata Brian Kalt, pakar hukum Michigan State University.
Selain soal peluang maju pada pemilu mendatang, ada juga perdebatan soal hak pensiunan jika Trump dicopot dari jabatannya. Hak itu, antara lain, uang pensiun dan bantuan dana pengawalan serta pendanaan.
Sebagian pakar hukum AS berpendapat Trump tetap mendapat semua haknya karena menyelesaikan seluruh masa jabatan. Sebagian lagi berpendapat Trump tidak bisa mendapat hak itu karena berstatus sebagai presiden yang dicopot, walau pencopotan dilakukan setelah masa jabatan berakhir.
Perdebatan hukum itu menjadi salah satu warna-warni politik AS selain dampak pemakzulan pada peta politik AS di masa mendatang. Perdebatan itu makin menghangat karena situasi dakwaan pemakzulan 2021 berbeda dengan dakwaan pemakzulan 2020.
AP/ALEX BRANDON
Presiden Amerika Donald Trump berjalan di sekitar tembok perbatasan AS-Meksiko di Alamo, Texas, yang baru selesai pembangunannya, Rabu (13/1/2021).
Dalam sidang dakwaan pemakzulan 2020, sebanyak 52 dari 53 senator Republikan mendukung Trump. Sementara pada dakwaan pemakzulan 2021, sedikitnya 2 dari 50 senator Republikan menentang Trump.
Ada dugaan sebagian senator Republikan marah kepada Trump gara-gara pendukung Trump menduduki Capitol pada 6 Januari lalu. McConnell termasuk yang disebut-sebut marah gara-gara pendudukan kantor parlemen AS itu. Sejumlah anggota DPR AS dari fraksi Republik juga marah dan mendukung dakwaan pemakzulan atas Trump.
Republikan dalam posisi sulit. Di satu sisi, mereka tahu Trump menjadi presiden Republikan dengan perolehan suara tertinggi. Selain itu, bukan hanya banyak, pendukung Trump sangat militan dan pendudukan Capitol salah satu buktinya. Dalam jajak pendapat terbaru, hingga 59 persen pemilih Republikan percaya Trump tidak bersalah dalam insiden 6 Januari lalu.
Fakta itu membuat sebagian Republikan khawatir kalah pada pemilu 2022 dan 2024 bila mengabaikan Trump. Kekhawatiran mereka tetap tidak berkurang sekalipun jika Senat memutuskan melarang Trump ikut segala jenis pemilu bila terbukti bersalah di sidang pemakzulan. Jika sampai Republikan mendukung pemakzulan, pendukung Trump bisa membalas dengan tidak memilih para politisi Republikan pada pemilu mendatang.
Di sisi lain, Republikan juga khawatir jika tidak bisa memisahkan diri dari Trump. Para donor mulai menghukum Republikan gara-gara insiden Capitol. Sejumlah donor memutuskan menghentikan sumbangan kepada beberapa politisi Republikan. Bahkan, sebagian meminta dana sumbangan dikembalikan.
Sasaran para pendonor terutama adalah para politisi Republikan yang menunjukkan kesetiaan pada Trump dan mendukung tudingan Trump bahwa pemilu 2020 dicurangi. Senator Missouri, Josh Hawley, sudah merayakan dampak kesetiaannya pada Trump. Sejumlah lembaga memutuskan kerja sama dengan politisi muda itu. Republikan tidak mau hal itu berlanjut sampai pemilu-pemilu mendatang.
Ujian Demokrat
Tentu, bukan hanya Republikan yang diuji lewat dakwaan pemakzulan kali ini. Biden bolak-balik mengatakan ingin DPR dan Senat memberi perhatian pada agenda kerjanya. Biden butuh persetujuan Senat untuk pengesahan anggota kabinet dan anggaran. Sejumlah pihak menganggap pernyataan Biden sebagai peringatan agar Senat tidak fokus hanya pada pemakzulan Trump.
Persetujuan Senat penting agar Biden bisa menjalankan agenda-agendanya. Kesuksesan agenda 2021-2022 amat penting untuk menunjukkan pemerintahan Demokrat bisa bekerja. Jika pemilih menilai Demokrat tidak mampu, pemilu 2022 bisa menjadi waktu penghukuman.
Demokrat sudah dihukum di pemilu 2020. Bentuknya adalah pengurangan kursi Dari 235 kursi hasil pemilu 2018 menjadi hanya 222 kursi di pemilu 2020. Pemilih Republikan disebut semakin solid gara-gara Demokrat agresif selama proses dakwaan pemakzulan 2020. Mereka mewujudkannya dengan memberi suara di pemilu. Dari memperoleh 50,8 juta suara di pemilu 2018, Republik meraup 72 juta suara di pemilu 2020.
AFP/SAUL LOEB
Para politisi di DPR AS pendorong dakwaan pemakzulan terhadap Presiden AS Donald Trump, dipimpin oleh Jamie Raskin, politisi Demokrat asal Maryland (kanan), berjalan di Statuary Hall seusai pemungutan suara dakwaan pemakzulan terhadap Trump di Capitol, Washington DC, AS, 13 Januari 2021.
Memang, hasil pemilu 2020 tetap membuat Demokrat menjadi mayoritas di DPR dan dapat disebut menguasai Senat. Konstitusi AS menetapkan wakil presiden sekaligus menjadi ketua Senat. Jika terjadi kebuntuan di pemungutan suara, hal yang mungkin tercipta karena kini Demokrat dan Republik sama-sama punya 50 dari 100 kursi di Senat, ketua Senat bisa memberi suara.
Jabatan tersebut kini dipegang oleh mantan senator Demokrat yang terpilih menjadi Wakil Presiden AS, Kamala Harris. Peta itu bisa berubah jika Demokrat dan Republikan salah melangkah dan mengkalkulasi proses pemakzulan Trump, lalu kemudian dihukum pemilih di pemilu 2022 dan 2024. (AP/REUTERS)
