Giliran Xiaomi Masuk Daftar Sanksi Amerika Serikat
Investor AS punya waktu sampai November 2021 untuk melepaskan saham-saham mereka di Xiaomi. Harga saham Xiaomi dilaporkan anjlok 8 persen.
Oleh
Kris Mada
·4 menit baca
WASHINGTO DC, JUMAT — Raksasa telekomunikasi China kembali menjadi sasaran sanksi Amerika Serikat. Setelah ZTE dan Huawei, kini giliran Xiaomi masuk dalam daftar sanksi Washington. Langkah AS itu memangkas harga saham Xiaomi hingga 8 persen.
Sanksi baru AS terhadap Xiaomi itu diumumkan Kementerian Pertahanan AS, Kamis (14/1/2021) siang waktu Washington atau Jumat dini hari WIB. Pentagon menuding Xiaomi bekerja sama dengan Tentara Pembebasan Rakyat China.
Sejak 1999, Pentagon diperintahkan menyusun daftar perusahaan yang dituding dimiliki, dikendalikan, atau bekerja sama dengan militer China. Sepanjang 2021, Pentagon memasukkan 35 perusahaan China dalam daftar itu.
Dalam pengumuman pada Kamis, Xiaomi tidak sendirian karena ada delapan perusahaan lain yang masuk daftar sanksi AS. Perusahaan itu adalah Comac, CNAH, Grand China Air, Amec, Gowin Semiconductor, Luokung, Beijing Zhongguancun Development Investment Center, dan Global Tone.
Investor AS punya waktu sampai November 2021 untuk melepaskan saham-saham mereka di sembilan perusahaan itu. Sebab, instruksi Presiden AS yang dikeluarkan pada 2020 melarang badan usaha dan warga AS menanamkan modal atau bertransaksi dengan lembaga-lembaga yang masuk daftar hitam di Kementerian Pertahanan AS.
Pengumuman Pentagon membuat harga saham Xiaomi anjlok. ”Reaksi pasar amat wajar karena investor AS harus melepas saham (di Xiaomi). Kondisi ini mungkin dalam jangka pendek karena sebenarnya amat kecil dampaknya pada operasi Xiaomi,” kata Wakil Presiden China Merchant Securities Kevin Chen.
Sebelum Xiaomi, AS lebih dulu menjatuhkan sanksi kepada ZTE dan Huawei karena tudingan bekerja sama atau dikendalikan militer China. Washington melarang seluruh produk buatan AS dan produk yang mengandung buatan AS dijual ke ZTE dan Huawei tanpa izin tertulis dari Washington.
Larangan berlaku untuk produk yang mengandung hak kekayaan intelektual yang dimiliki badan hukum atau warga AS. Larangan penjualan berlaku untuk badan usaha serta warga AS ataupun badan usaha dan warga di luar AS.
Dalam sebuah pernyataan resmi, Xiaomi - dirujuk dari https://blog.mi.com/en/2021/01/15/clarification-announcement/ - menegaskan, pihaknya selalu mematuhi hukum dan beroperasi sesuai aturan di negara tempat usaha. Perusahaan menegaskan kembali bahwa produknya hanya untuk kepentingan sipil dan komersial.
Manajemen Xiaomi menegaskan bahwa perusahaan itu bukan perusahaan militer China sebagai mana ditetapkan dalam Undang-undang Pengesahan Pertahanan Nasional (NDAA) AS yang jadi landasan penetapan sanksi Kemenhan AS pada Xiaomi. Xiaomi memastikan tidak dimiliki, dikendalikan, atau terafiliasi dengan militer China. Xiaomi menyatakan akan mengambil langkah yang dibutuhkan untuk melindungi perusahaan dan pemegang saham.
Sanksi Laut China Selatan
Selain Kemenhan, sanksi kepada perusahaan China juga diumumkan Kementerian Perdagangan AS. Kemendag menjatuhkan sanksi kepada CNOOC dan Skyrizon terkait klaim China di Laut China Selatan.
Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross mengatakan, CNOOC membantu Beijing mengintimidasi negara-negara di sekitar LCS. Sebab, CNOOC mengerahkan tim untuk mencari sumber migas di LCS. Adapun Skyrizon dituding memasok mesin untuk pesawat-pesawat militer China.
”Kecerobohan dan nafsu perang China di LCS serta tindakan agresifnya untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual serta teknologi untuk kepentingan militer menjadi ancaman bagi keamanan nasional AS dan masyarakat internasional,” tutur Ross dalam pernyataan resmi Kemendag AS.
Ia menuding CNOOC, salah satu perusahaan migas China, bertindak sebagai agen perisak bagi PLA di LCS. CNOOC mendapat keuntungan dari aktivitas militer China di LCS.
”Skyrizon, BUMN China, dan upayanya untuk mendapat serta mengembangkan versi sendiri dari teknologi militer luar negeri adalah ancaman serius bagi keamanan nasional dan politik luar negeri AS,” kata Ross.
Dengan masuk daftar sanksi AS, CNOOC dan Skyrizon dilarang membeli seluruh produk buatan AS dan produk yang mengandung buatan AS tanpa izin tertulis. CNOOC dan Skyrizon tetap tidak dapat membeli produk buatan AS dan produk yang mengandung suku cadang atau hak kekayaan intelektual buatan AS melalui badan usaha atau warga di luar AS.
Sanksi kepada perusahaan-perusahaan China menjadi salah satu langkah AS dalam perang dagang Beijing-Washington. Sejak diluncurkan Presiden AS Donald Trump pada 2018, perang dagang berdampak negatif pada AS.
Salah satunya, seperti ditemukan Dewan Bisnis AS-China (USCBC) dan Oxford Economic, adalah AS kehilangan lapangan kerja.
Pada 2022, perang dagang memangkas 732.000 lapangan kerja dan 320.000 lain pada 2025. Produk domestik bruto AS dapat terpangkas 1,6 triliun dollar AS dalam lima tahun ke depan.
Presiden USCBC Craig Allen mengatakan, penting untuk menimbang dampak kebijakan pada hubungan AS-China. ”Dalam kasus tarif, penting memahami dampak ekonominya,” katanya.
Kajian USCBC menunjukkan, ekspor ke China menghasilkan hingga 1,2 juta lapangan kerja dan perusahaan China membuka 197.000 lapangan kerja. Sementara perusahaan AS menanamkan 105 miliar dollar AS di China selama 2019.
”Dengan perkiraan China akan memengaruhi hingga sepertiga pertumbuhan global dalam satu dekade mendatang, menjaga akses pasar ke China sangat penting bagi kesuksesan perusahaan AS,” demikian kajian itu. (AP/REUTERS)