Republikan Anggap Trump Bertanggung Jawab dan Harus Dapat Sanksi
Ketua DPR AS Nancy Pelosi menganggap pendudukan Capitol sebagai masalah pribadi. Baginya, pendudukan itu sama saja serangan terhadap orang-orang yang dianggapnya keluarga yakni para anggota DPR dan staf ahli anggota DPR.
Oleh
kris mada
·5 menit baca
AP PHOTO/DAVID ZALUBOWSKI
Pengunjuk rasa menyuarakan pemakzulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Minggu (10/1/2021), di Denver. Mereka juga mendesak anggota DPR AS, Lauren Boebert dan Doug Lanborn, mundur karena mendukung Trump.
WASHINGTON, SELASA — Sejumlah politisi Republikan menganggap Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertanggung jawab atas pendudukan Gedung Capitol. Karena itu, Trump yang didukung Republikan tersebut harus dikenai sanksi. Ketua Fraksi Republik di DPR AS Kevin McCarthy bersama dua anggota fraksi Republik di DPR AS, Peter Meijer dan Tom Reed, menganggap Trump bertanggung jawab atas insiden Rabu lalu.
Dalam rapat dengan sejumlah politisi Republikan pada Senin (11/1/2021) siang waktu Washington atau Selasa dini hari WIB, McCarthy kembali mengungkap keyakinannya bahwa Trump bertanggung jawab pada pendudukan Capitol oleh sejumlah pendukung Trump.
”Saya tegaskan kepada presiden, dia bertanggung jawab atas ucapan dan tindakannya. Saya meminta dia secara pribadi bertanggung jawab. Dia mengatakan kepada saya, dia memang turut bertanggung jawab,” ujar McCarthy sebagaimana diungkap lagi oleh sejumlah sumber dalam pertemuan itu.
Pada 6 Januari 2021, ribuan pendukung Trump menduduki Gedung Capitol selama beberapa jam. McCarthy bersama ratusan politisi Republikan dan Demokrat terperangkap dalam kantor parlemen itu kala pendudukan berlangsung. Wakil Presiden AS Mike Pence dan keluarganya ikut terperangkap di sana sebelum akhirnya dievakuasi.
Tolak pemakzulan
Sementara Reed, lewat opini di The New York Times, menyatakan siap bekerja sama dengan politisi Demokrat untuk mencari cara mencegah Trump menjabat lagi di masa mendatang. ”Saya berniat bergabung dengan teman-teman DPR untuk mengusulkan resolusi pengecaman untuk memastikan pertanggungjawaban dilakukan segera atas kejadian 6 Januari,” tulisnya.
Namun, ia tidak mendukung pemakzulan terhadap Trump. ”Kita tidak bisa menggesa penilaian karena ingin pembalasan atau, lebih buruk lagi, untuk mencapai tujuan politik tertentu,” ujarnya.
Pada Senin, fraksi Demokrat di DPR AS mengedarkan rancangan naskah pemakzulan terhadap Trump dengan tuduhan menghasut pemberontakan. DPR berencana menggelar pemungutan suara untuk naskah itu pada Rabu. ”Saya mau Trump diadili. Walakin, DPR seharusnya tidak memakzulkan dia,” tulisnya.
AP PHOTO/MANUEL BALCE CENETA, FILE
Pendukung Presiden Amerika Serikat Donald Trump menduduki Gedung Capitol, Rabu (6/1/2021). Pendudukan kantor parlemen AS itu terjadi kala Kongres AS bersidang untuk mengesahkan kemenangan Joe Biden pada Pemilu 2020. Trump dan pendukungnya menuding pemilu curang.
Baginya, pemakzulan kali ini akan tergesa dan tidak akan mengubah pendapat jutaan warga AS yang tidak mengakui keabsahan presiden terpilih Joe Biden. ”Saya memohon kepada pimpinan Kongres dan Pak Biden untuk merenungkan apa yang dipertaruhkan. Mari bekerja sama mencari solusi konstitusional untuk memastikan tidak ada orang yang berada di atas hukum,” tulis Reed.
Ketua Fraksi Republik di Senat Mitch McConnell mengatakan bahwa Senat tidak akan bisa memproses pemakzulan sebelum Trump selesai menjabat pada 20 Januari 2021. Walakin, konstitusi AS tidak secara tegas melarang pemakzulan dilakukan selepas masa jabatan seorang pejabat.
Adapun Peter Meijir mengatakan, sangat mempertimbangkan untuk memakzulkan Trump. Ia menyebut Trump tidak memenuhi syarat untuk terus menjabat. ”Saya lebih suka ada penyelidikan mendalam,” ujarnya.
Ultimatum Demokrat
Ketua Fraksi Demokrat di DPR AS Steny H Hoyer mengatakan, pemungutan suara untuk naskah pemakzulan akan dilakukan Rabu. ”Masalahnya bukan usulan pemakzulan akan diterima Senat atau tidak. Masalahnya adalah ada presiden yang dipercaya oleh sebagian besar kita terlibat dalam mendorong pemberontakan dan serangan pada gedung (Capitol) ini, demokrasi, dan mencoba membalikkan hasil penghitungan suara,” tuturnya.
AP PHOTO/J. SCOTT APPLEWHITE)
Ketua Fraksi Demokrat di DPR AS Leader Steny Hoyer berbicara kepada wartawan setelah pengajuan resolusi yang menuntut Presiden Donald Trump mundur dari jabatannya diblok oleh Partai Republik. Foto diambil di Capitol, Washington DC, Senin (11/1/2021).
Anggota fraksi Demokrat di DPR AS, Ted Lieu, menyebut bahwa Demokrat punya beberapa pilihan untuk Trump dan Pence. ”Kami lebih suka Trump mundur atau Wapres Pence menunjukkan kewarasan, setidaknya untuk diri dan keluarganya, menggunakan Amendemen Ke-25,” ujarnya. Amendemen Ke-25 mengatur wapres dan anggota kabinet AS bisa meminta presiden mundur karena dinilai tidak layak atau tidak cakap. Pence dilaporkan sangat marah atas pendudukan Capitol karena ia dan keluarganya harus terancam secara fisik di ibu kota AS sehingga terpaksa dievakuasi.
Namun, dalam pertemuan dengan Trump pada Senin, Pence disebut keberatan menggunakan Amendemen Ke-25. Selain itu, Trump dan Pence sepakat bahwa siapa pun yang melanggar hukum dan menyerbu Capitol tidak termasuk anggota gerakan ”Dahulukan Amerika”.
Karena Trump dan Pence menolak permintaan Demokrat, maka pemakzulan akan diproses. Apalagi, bagi Ketua DPR AS Nancy Pelosi, pendudukan Capitol juga menjadi masalah pribadi. Baginya, pendudukan itu sama saja dengan serangan terhadap orang-orang yang dianggapnya keluarga, yakni para anggota DPR dan staf ahli anggota DPR.
SAUL LOEB/POOL/AFP
Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi dan Wakil Presiden AS Mike Pence menghadiri sidang paripurna Kongres AS, Rabu (6/1/2021), di Gedung Capitol, Washington. Gedung itu diduduki ribuan pendukung Trump kala sidang berlangsung sehingga sidang harus ditunda dan para politisi serta pegawai Capitol harus diungsikan.
Seperti Pence, Pelosi dan beberapa politisi Demokrat serta staf juga terperangkap di salah satu ruangan Capitol selama pendudukan gedung itu oleh pendukung Trump. Ia menyaksikan sejumlah politisi dan staf Capitol menelepon keluarga mereka, lalu bersiap menyampaikan salam perpisahan. Kala pendudukan selesai, ia masih melihat trauma di wajah dan mata para politisi dan staf Capitol.
”Kita keluarga. Kata-kata itu terus diulangnya dalam telekonferensi. Dia membahas pegawainya, sangat khawatir pada stafnya dan staf politisi lain,” kata Madeleine Dean, salah satu politisi Demokrat yang ikut terperangkap bersama Pelosi dan ikut telekonferensi beberapa hari selepas pendudukan.
Pelosi juga menganggap Capitol sebagai tempat suci. Ia menganggap Capitol sebagai rumah sendiri karena rutin ke sana kala masih kecil dan menemani ayahnya yang menjadi anggota DPR sebelum Perang Dunia II.
”Sulit menanggapi masalah ini tanpa membawa emosi. Kami sangat berhasrat soal perlindungan dan pertahanan negara, kita sangat marah karena serangan ini dilakukan oleh panglima tertinggi,” ujarnya dalam pertemuan dengan anggota fraksi Demokrat di DPR AS.
Sumbangan
Sementara itu, gelombang penghentian sumbangan politik oleh perusahaan terus berlanjut. Penghentian itu bagian dari reaksi pelaku usaha selepas pendudukan Capitol. Sebagian memutuskan hanya menghentikan sumbangan sementara bagi 142 politisi Republikan yang menolak pengesahan kemenangan Biden. Sebagian perusahaan memutuskan menghentikan seluruh jenis sumbangan politik. Bahkan, ada perusahaan yang meminta sumbangan mereka dikembalikan.
AFP/JOSH EDELSON
Pengunjuk rasa di California menyuarakan dukungan pada pemakzulan terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tuntutan pemakzulan terhadap Trump terjadi setelah ribuan pendukung Trump menduduki kantor parlemen AS, Gedung Capitol, Rabu lalu.
”Luar biasa. Ini perusahaan menyatakan sudah cukup. Kapitalisme mencoba mendorong penyelamatan sistem politik yang gagap terhadap perilaku Trump,” kata Richard Levick, pemimpin perusahaan kehumasan di Washington.
Sumbangan dari pelaku usaha sangat penting. Pada 2020, mereka menyumbang 360 juta dollar AS dan 57 persen di antaranya mengalir ke politisi Republikan. (AP/REUTERS)
