Rabu Besok, Demokrat Ajukan Dakwaan Pemakzulan Jilid II terhadap Trump
Partai Demokrat resmi mengajukan resolusi berisi tudingan bahwa Presiden AS Donald Trump menghasut massa dalam kerusuhan di Capitol. Namun, mereka menanti apakah Wapres Mike Pence bersedia mengupayakan Trump lengser.
Oleh
Mahdi Muhammad
·5 menit baca
WASHINGTON, SELASA — Kubu Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat berencana melakukan dakwaan pemakzulan untuk kedua kalinya terhadap Presiden Donald Trump, Rabu (13/1/2021) besok, jika Wakil Presiden AS Mike Pence dan kabinet tidak bereaksi atas desakan untuk melakukan Amendemen ke-25 Konstitusi AS. Para politisi Demokrat mengajukan proses dakwaan pemakzulan itu kecuali jika Trump mengundurkan diri atau dilengserkan dengan mekanisme Amendemen ke-25.
Ketua Mayoritas DPR Steny Hoyer menyampaikan kepada para koleganya di Demokrat bahwa DPR akan mengajukan dakwaan pemakzulan, Rabu besok, jika Wapres Pence tidak menerapkan Amendemen ke-25 tersebut. Proses ini akan membuat Trump, presiden dari kubu Republik, sebagai satu-satunya Presiden AS yang dikenakan dakwaan pemakzulan dua kali.
Adanya dakwaan pemakzulan itu akan memaksa Senat menggelar persidangan untuk memutuskan apakah akan menyatakan Trump bersalah dan dilengserkan dari jabatannya. Jika terus berlangsung, proses ini diperkirakan tidak akan selesai sampai masa jabatan Trump berakhir sebelum pelantikan presiden terpilih Joe Biden, 20 Januari mendatang. Penetapan bersalah oleh Senat akan menutup peluang, misalnya, Trump mencalonkan diri dalam Pemilu 2024.
Proses dakwaan pemakzulan oleh kubu Demokrat terhadap Trump itu terkait dengan pendudukan para pendukung Trump di Gedung Capitol, Washington DC, pekan lalu, saat para anggota Kongres akan bersidang mengesahkan hasil pemilihan presiden. Hal tersebut terjadi setelah Trump memerintahkan para pendukungnya mendatangi Capitol sambil terus berulang kali menyatakan klaim bahwa ia dicurangi dalam pemilu 3 November lalu.
Pada Senin (11/1/2021) waktu setempat, Demokrat secara resmi mengajukan dakwaan pemakzulan terhadap Trump dengan tuduhan bahwa Trump ”menghasut pemberontakan”. ”Presiden menjadi ancaman langsung bagi konstitusi kita, negara kita, serta rakyat Amerika, dan harus dilengserkan dari jabatannya secepatnya,” kata Nancy Pelosi, Ketua DPR AS.
Demokrat, Senin kemarin, juga mengajukan sebuah resolusi dalam sidang para anggota DPR AS. Resolusi itu berisi seruan kepada Wapres Pence dan kabinetnya agar mencopot Trump dengan alasan Trump tidak layak untuk menjabat. Resolusi itu dimungkinkan berdasarkan Amendemen ke-25 Konstitusi AS.
Para anggota Republik di DPR menolak resolusi tersebut. Langkah balasan oleh Partai Republik itu kemudian disusul dengan langkah kubu Demokrat mengajukan dakwaan pemakzulan Trump karena Trump dinilai telah menghasut dan mendorong pemberontakan.
Kecaman Pelosi
Pelosi mengecam tindakan Republikan di DPR yang menolak dan memblokir resolusi usulan Demokrat. Dia menuduh Partai Republik memberikan peluang pada sebuah tindakan penghasutan yang tidak tertahankan, tidak stabil, dan gila yang terus berkelanjutan.
”Keterlibatan mereka membahayakan Amerika, mengikis demokrasi kita, dan itu harus diakhiri,” kata Pelosi dalam sebuah pernyataan.
Pemimpin Mayoritas DPR Steny Hoyer mengatakan kepada koleganya sesama anggota DPR bahwa rakyat AS memiliki seorang presiden yang dipercayai berpartisipasi aktif mendorong dan menghasut orang untuk melancarkan pemberontakan dengan menduduki Gedung Capitol.
Serangan tersebut, menurut Hoyer, tidak hanya dimaknai sebagai serangan terhadap gedung semata, tetapi juga terhadap demokrasi. Pendudukan itu terjadi ketika para senator akan bersidang untuk mengesahkan hasil pemilihan presiden AS yang dimenangi oleh Joe Biden.
Partai Republik menilai langkah Demokrat untuk meminta DPR mengadopsi resolusi tidak bisa dilakukan begitu saja. ”DPR AS tidak boleh mengadopsi resolusi yang menuntut pencopotan presiden yang terpilih, tanpa dengar pendapat, debat, atau rekaman suara,” kata perwakilan Republikan, Alex Mooney, yang mengajukan keberatan.
Biden belum secara terbuka mendukung pemakzulan. Namun, di Delaware, seusai menerima suntikan kedua vaksin Covid-19, Biden menyatakan, pandangannya soal Trump sudah jelas. ”Saya sudah jelas bahwa Presiden Trump tidak boleh menjabat. Titik,” kata Biden.
Sikap Pence
Pence dan anggota kabinet sejauh ini belum bereaksi terhadap desakan Demokrat di DPR. Namun, seorang pejabat senior pemerintahan menyatakan bahwa Pence dan Trump, Senin (11/1/2021) malam, telah bertemu dan berdiskusi mengenai kondisi politik dalam negeri, terutama mengenai desakan Demokrat untuk memakzulkan Trump. Pejabat senior yang tidak disebutkan namanya itu menyatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, Trump dan Pence sepakat bahwa Pence tidak akan menanggapi desakan melakukan Amendemen ke-25 Konstitusi AS.
Upaya pemakzulan ini adalah upaya kedua yang dilakukan Demokrat. Pada Desember 2019, Pelosi dan Demokrat mencoba melakukan pemakzulan pada Trump terkait upaya Trump menggali keburukan Biden dengan menekan Pemerintah Ukraina. Trump bebas dengan dukungan Partai Republik yang menguasai mayoritas Senat. Dia dibebaskan oleh Senat mayoritas Republik.
David Cicilline, anggota Kongres yang mengusulkan resolusi itu di DPR, mengakui bahwa tindakan Trump itu adalah upaya kudeta, upaya penggulingan pemerintah. ”Kami memiliki tanggung jawab sebagai anggota Kongres untuk menanggapinya,” kata Cicilline.
Walaupun nanti akhirnya upaya dakwaan pemakzulan itu tidak mendapat dukungan dua pertiga anggota Senat, Demokrat memandang langkah itu sebagai langkah yang bermanfaat. Tindakan itu bisa berujung pada diskualifikasi Trump yang mempertimbangkan pencalonan kembali sebagai presiden pada 2024, untuk memegang jabatan publik lagi.
Peringatan FBI
Terkait pelantikan presiden terpilih Joe Biden, 20 Januari mendatang, Biro Investigasi Federal AS (FBI) telah mengeluarkan peringatan yang menyebutkan bahwa protes oleh kelompok-kelompok bersenjata akan dilaksanakan menjelang pelantikan Biden di Gedung Capitol, 20 Januari. Peringatan ini dikeluarkan karena adanya dugaan ancaman kekerasan akan dilakukan oleh para pendukung Trump, setidaknya akan berlangsung hingga hari-H pelantikan.
Untuk melindungi ibu kota AS, pasukan Garda Nasional diberi kewenangan untuk menurunkan hingga 15.000 anggotanya ke Washington. Turis juga dilarang mendekat dan mengunjungi Monumen Washington hingga 24 Januari.
Kepala Biro Pengawal Nasional Jenderal Daniel Hokanson mengatakan kepada wartawan bahwa dia mengharapkan sekitar 10.000 tentara di Washington sudah bersiap, Sabtu (16/1/2021), membantu persiapan keamanan, logistik, dan komunikasi jelang pelantikan. Dia mengatakan jumlahnya bisa meningkat menjadi 15.000 jika diminta oleh otoritas lokal.
Seorang anggota parlemen, Senator Chris Murphy, mengatakan, dirinya mengirim surat kepada penjabat sekretaris pertahanan apakah pengamanan ibu kota cukup dilakukan oleh Garda Nasional atau membutuhkan pasukan aktif lainnya.
Biden menyatakan, dirinya tidak khawatir kegiatan pengambilan sumpah jabatan dilakukan di luar gedung, seperti ssebelumnya. ”Saya tidak takut mengambil sumpah di luar,” kata Biden.
Wali Kota Washington Muriel Bowser juga telah meminta Departemen Dalam Negeri AS untuk membatalkan izin pertemuan publik hingga 24 Januari. Bowser, kepada Sekretaris Keamanan Dalam Negeri Chad Wolf, menyerukan pendekatan baru terhadap keamanan setelah apa yang dia sebut minggu lalu sebagai ”serangan teroris yang belum pernah terjadi sebelumnya.” (AFP/Reuters/AP)