Maroko Perbaiki Hubungan dengan Israel dan Tetap Bersama Palestina
Raja Maroko Mohammed VI menyinggung adanya hubungan khusus dan kuat antara komunitas Yahudi Maroko dengan Kerajaan Maroko. Namun, Maroko tetap bersama Palestina.
Oleh
Luki Aulia
·3 menit baca
AFP/FADEL SENNA
Suku Maroko berdemonstrasi untuk mendukung Raja mereka di dekat titik perlintasan perbatasan antara Maroko dan Mauritania di Guerguerat yang terletak di Sahara Barat setelah intervensi angkatan bersenjata Kerajaan Maroko di daerah tersebut, Selasa (24/11/2020).
JERUSALEM, SABTU -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengundang Raja Maroko Mohammed VI ke Israel, sebagai kelanjutan dari kesepakatan normalisasi hubungan kedua negara.
Kedua pemimpin berkomunikasi intensif lewat telepon dan sama-sama ingin mengembangkan hubungan lebih dekat. Namun, Maroko tetap mendukung perjuangan Palestina.
"Proses dan mekanisme implementasi kesepakatan itu akan diatur selanjutnya," sebut pernyataan tertulis dari pemerintahan Netanyahu, sebagaimana dilaporkan kantor berita AFP, Sabtu (26/12/2020).
Maroko merupakan negara keempat Arab yang tahun ini menormalisasi hubungan dengan Israel setelah Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan.
AP/JAVIER BAULUZ
Petugas keamanan mengawasi para imigran asal Maroko yang dikumpulkan setelah mereka tiba di pantai Kepulauan Canary, Spanyol, Senin (23/11/2020). Dalam satu bulan terakhir lonjakan gelombang imigran yang berasal dari wilayah utara dan barat Afrika tiba di Kepulauan Canary.
Dalam pembicaraan melalui telepon, Raja Mohammed VI disebutkan menyinggung adanya hubungan khusus dan kuat antara komunitas Yahudi di Maroko dengan Kerajaan Maroko. "Tetapi posisi Maroko untuk isu Palestina tetap tidak berubah sama sekali," sebut pernyataan tertulis Kerajaan Maroko.
Namun Palestina mengecam kesepakatan kedua negara itu. Maroko mengingatkan Palestina bahwa hubungannya dengan Israel sebenarnya bukan hal baru. Maroko merupakan negara di Afrika Utara dengan komunitas Yahudi terbanyak yakni 3.000 orang.
Sebaliknya, di Israel terdapat 700.000 warga Yahudi yang berasal dari Maroko. Komunitas Yahudi datang ke Maroko setelah diusir oleh raja Katolik Spanyol pada 1492.
AFP/FADEL SENNA
Sebuah kendaraan tentara Maroko melaju di Guerguerat yang terletak di Sahara Barat setelah intervensi angkatan bersenjata kerajaan Maroko di daerah tersebut, Selasa (24/11/2020).
Pada tahun 1940-an, jumlahnya mencapai 250.000 orang, tetapi kemudian banyak yang pergi setelah Israel berdiri tahun 1948. Sampai sekarang sekitar 70.000 turis Israel berkunjung ke Maroko dalam satu tahun tetapi mereka harus masuk dari negara ketiga.
Empat kesepakatan bilateral Israel-Maroko yang ditandatangani, Selasa lalu, terkait kesepakatan rute penerbangan langsung kedua negara, pengelolaan air, koneksi sistem finansial, dan pembebasan visa bagi diplomat.
Kedua negara juga akan membuka kantor perwakilan secara resmi. Maroko menutup kantor perwakilannya di Tel Aviv pada tahun 2000 atau saat gejolak pemberontakan Palestina kedua dimulai.
Kedaulatan wilayah
Penandatanganan kesepakatan normalisasi hubungan Israel-Maroko dilakukan di Rabat, Maroko, Selasa lalu. Hadir di penandatanganan itu Jared Kushner, menantu yang juga penasihat Presiden AS Donald Trump, bersama penasihat keamanan Netanyahu, Meir Ben Shabbat.
AFP/FADEL SENNA
Suasana titik perlintasan perbatasan antara Maroko dan Mauritania di Guerguerat yang terletak di Sahara Barat setelah intervensi angkatan bersenjata kerajaan Maroko di daerah tersebut, Selasa (24/11/2020).
Delegasi AS-Israel bertemu Raja Mohammed VI di istana sebelum menandatangani deklarasi tiga pihak tentang keputusan Trump, 10 Desember lalu, untuk mengakui "kedaulatan" Maroko di wilayah sengketa Sahara Barat.
Sebagai bagian dari kesepakatan Israel-Maroko, Trump mendukung wilayah itu sebagai bagian dari Maroko.
Keputusan AS itu membuat marah kelompok pro kemerdekaan Front Polisario yang didukung Aljazair. Kelompok itu menguasai sekitar seperlima dari wilayah gurun yang dulu pernah menjadi wilayah jajahan Spanyol.
Kushner menjelaskan pengakuan AS terhadap kedaulatan Maroko atas Sahara Barat itu karena menolak status quo yang gagal dan tidak menguntungkan siapapun.
"Otonomi adalah pilihan satu-satunya tetapi ini akan butuh waktu. Butuh kerja sama dari semua pihak bersama PBB melalui negosiasi," kata Kushner. (REUTERS/AFP/AP/LUK)
