Kisah Gagalnya AS Menggiring Indonesia ke Forum Abraham Accord
Presiden AS Donald Trump menginginkan Indonesia, negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, menormalisasi hubungan dengan Israel. Namun, lobi AS gagal menggiring Jakarta bergabung dalam forum Abraham Accord itu.
Musthafa Abd Rahman, wartawan senior Kompas
Situs Bloomberg mengungkapkan, Presiden AS Donald Trump sangat menginginkan Indonesia, sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, bisa bergabung dalam forum Abraham Accord.
Dengan penduduk 267.670.543 dan sekitar 86,70 persen beragama Islam, hal itu menjadikan Indonesia negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Indonesia juga tercatat sebagai anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Forum Abraham Accord adalah himpunan negara-negara Arab dan Islam yang bersedia membuka hubungan diplomatik penuh dengan Israel melalui konsep pendekatan transaksional. Sampai saat ini sudah ada empat negara Arab yang tergabung dalam forum Abraham Accord, yaitu Uni Emirat Arab (UEA) yang membuka hubungan diplomatik penuh dengan Israel pada Agustus, Bahrain pada September, Sudan pada Oktober, dan Maroko pada awal Desember.
Transaksi AS dengan UEA dan Bahrain adalah dalam bentuk payung keamanan AS terhadap dua negara Arab Teluk kecil itu dalam menghadapi Iran. AS berhasil pula mencapai transaksi dengan Sudan dengan imbalan AS mencabut nama Sudan dari daftar negara pendukung teroris.
Adapun transaksi AS dengan Maroko adalah dalam bentuk pengakuan AS terhadap kedaulatan Maroko atas Sahara Barat. Trump, ketika mengumumkan pembukaan hubungan resmi Israel-UEA pada Agustus lalu, menyebutnya sebagai Abraham Accord (Kesepakatan Ibrahim).
Dari kiri, Menlu Bahrain Abdullatif al-Zayani, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden AS Donald Trump, dan Menlu UEA Abdullah bin Zayed Al-Nahyan menunjukkan dokumen penandatanganan Abraham Accord di Gedung Putih, Washington DC, 15 September 2020.
Media terkemuka Israel, The Jerusalem Post dan Yedioth Ahronoth, segera setelah pengumuman pembukaan hubungan resmi Israel-Maroko pada 10 Desember lalu menyebut bahwa kandidat negara berikutnya yang akan membuka hubungan resmi dengan Israel adalah Indonesia dan Kesultanan Oman.
Media sekelas The Jerusalem Post dan Yedioth Ahronoth tentu tidak sembarangan memberitakan sesuatu tanpa ada proses terkait berita itu yang sudah dideteksi oleh dua media besar Israel tersebut. Apalagi harian Yedioth Ahronoth dikenal punya akses kuat ke dinas intelijen luar negeri Israel, Mossad.
Harian The Jerusalem Post dan Yedioth Ahronoth sudah pasti mengetahui proses lobi atau komunikasi pemerintahan Presiden Trump dengan Pemerintah Indonesia dalam upaya membujuk Jakarta agar bersedia bergabung dalam forum Abraham Accord. Apa yang disinyalir The Jerusalem Post dan Yedioth Ahronoth itu mulai terkuak ke permukaan ketika situs Bloomberg, Selasa (22/12/2020), mengungkap proses komunikasi AS-Indonesia itu.
Baca juga : Kisah Kaum Yahudi di Kawasan Arab Teluk
Laman Bloomberg, mengutip pejabat eksekutif pada badan pengembangan untuk hubungan kerja sama keuangan dan internasional AS (DFC), Adam S Boehler, menyebutkan, Trump menawarkan bantuan dana 1 miliar-2 miliar dollar AS kepada Jakarta dengan imbalan kesediaan Jakarta membuka hubungan resmi dengan Israel.
”Kami sudah berbicara dengan pejabat Indonesia soal transaksi ini,” ungkap Boehler dalam wawancara dengan Bloomberg di Hotel King David, Jerusalem. ”Kalau mereka (para pejabat Indonesia) bersedia membuka hubungan resmi dengan Israel, mereka akan mendapat bantuan dana dari AS yang lebih besar dari yang diperoleh saat ini. Kami pun semua akan bahagia.”
Boehler mengklaim, apa yang dilakukan selama ini telah mendapat dukungan dari presiden AS terpilih Joe Biden. Disebut, Boehler menjadi salah satu anggota tim inti yang bertugas melakukan lobi dengan Jakarta agar Indonesia bersedia bergabung dalam forum Abraham Accord.
Warga Palestina, di Asira al-Qibliya, Tepi Barat, 18 September 2020, memprotes keberadaan permukiman warga Israel dan normalisasi hubungan negara itu dengan Bahrain serta Uni Emirat Arab. Mereka bentrok dengan para pemukim Israel.
Boehler, selain menjabat Direktur Eksekutif DFC, juga dikenal sebagai pengusaha papan atas di AS. Keterlibatan Boehler dalam proses lobi dengan Jakarta itu mengingatkan peran besar para pengusaha papan atas AS di balik semua transaksi dalam Abraham Accord.
Di balik hubungan resmi Israel-UEA, ada peran besar pengusaha AS keturunan Yahudi, Haim Saban. Sementara dalam pembukaan hubungan resmi Israel-Maroko, ada peran besar pengusaha Maroko keturunan Yahudi, Yariv Elbaz. Boehler kini berandil dalam pengelolaan dana bersama Israel-UEA dengan modal 3 miliar dollar AS yang bermarkas di Jerusalem.
Tim lobi dengan Jakarta dibentuk oleh penasihat politik Presiden Trump yang juga menantunya, Jared Kushner. Suami dari putri Trump, Ivanka, ini dikenal sebagai arsitek forum Abraham Accord yang sampai saat ini berhasil munghimpun empat negara Arab.
Baca juga : Isu Geopolitik dalam Hubungan Resmi Israel-UEA
Kushner juga dikenal sebagai arsitek kesepakatan yang diklaim Trump sebagai ”Transaksi Abad Ini” untuk proses perdamaian Israel-Palestina. Namun, proyek itu gagal karena Palestina menolak paket bantuan dana 50 miliar dollar AS dengan imbalan menerima Transaksi Abad Ini tersebut.
Boehler dalam wawancara dengan Bloomberg tidak menjelaskan apakah Jakarta menolak atau menerima tawaran transaksi tersebut. Ia juga tidak mengungkapkan, kapan mulai melakukan proses lobi dengan Jakarta, serta tidak menyampaikan pula nama pejabat Indonesia yang telah ditemui atau diajak berkomunikasi langsung.
Meski Boehler sudah menyampaikan tentang adanya proses lobi tersebut, Jakarta sampai saat ini menolak keras membuka hubungan resmi dengan Israel. Hal itu menunjukkan gagalnya upaya AS membujuk Jakarta membuka hubungan resmi dengan Israel.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F12%2F20201216-pb-kemlu3_1608098243.png){kind=logo}
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memaparkan perkembangan diplomasi Indonesia, Rabu (16/12/2020), di Jakarta. Indonesia terus meningkatkan pendekatan ke Pasifik, fokus membela Palestina, dan mendorong kerja sama penanganan Covid-19.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, seperti diberitakan Kompas edisi 18 Desember, menyatakan menolak membuka hubungan resmi dengan Israel. ”Hingga saat ini, tidak ada niatan Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina berdasarkan two state solution dan parameter internasional lain yang telah disepakati,” kata Retno seperti dilansir Kompas.
Presiden RI Joko Widodo, kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas, juga menegaskan kembali komitmen dan prinsip Indonesia dalam isu Palestina. ”Terlepas dari perubahan yang cepat terjadi di Timur Tengah, Indonesia tidak akan mengambil langkah apa pun untuk normalisasi hubungan dengan Israel sebelum perdamaian yang abadi dan komprehensif tercapai antara rakyat Palestina dan Israel,” tegas Jokowi seperti diberitakan Kompas.
Baca juga : Indonesia Penting bagi Perjuangan Kemerdekaan Palestina
Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyampaikan apresiasinya kepada Indonesia yang tetap mendukung perjuangan Palestina dan menolak normalisasi hubungan dengan Israel. Abbas, seperti dikutip Kompas, menegaskan, dukungan Indonesia bagi kemerdekaan Palestina berdasarkan solusi dua negara dan parameter internasional yang telah disepakati dijalankan secara konsisten.
