Gelar Pemilu Provinsi, Ujian Pertama Demokrasi Thailand
Rakyat Thailand berharap, pada pemilu daerah tingkat provinsi kali ini akan muncul pemimpin baru yang prodemokrasi.
Oleh
Pascal S Bin Saju
·3 menit baca
REUTERS/ATHIT PERAWONGMETHA
Para pelari mengacungkan salam tiga jari saat mengikuti Run Against Dictatorship, Minggu (12/1/2020), di sebuah taman umum di Bangkok, Thailand. Mereka menuntut Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha mundur.
NONTHABURI, MINGGU — Rakyat Thailand memberikan suara pada pemilihan daerah di tingkat provinsi di luar Bangkok, Minggu (20/12/2020). Pemilu serempak di 27 provinsi ini menjadi ujian pertama bagi demokrasi di negara monarki tersebut sejak pemilu nasional yang kontroversial tahun lalu.
Pemilu daerah di tingkat provinsi merupakan yang pertama sejak Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha berhasil mempertahankan kekuasaan untuk periode kedua pada pemilu Maret 2019. Periode pertama kekuasaannya direbut dari Perdana Menteri Yingluck Shinawatra melalui kudeta militer pada Mei 2014.
Sejak kudeta itu, pemerintahan militer yang dipimpin Prayuth, yang secara resmi dikenal sebagai Dewan Penjaga Ketertiban Nasional untuk Perdamaian Nasional (NCPO) Thailand, menangguhkan konstitusi. Prayuth ditunjuk dan dilantik menjadi Perdana Menteri Thailand pada 22 Mei 2014.
Lima tahun setelah kudeta, digelar pemilu secara demokratis pada 24 Maret 2019. Hasil pemilu yang diumumkan pada Mei tahun lalu itu menunjukkan partai promiliter menguasai majelis rendah dan majelis tinggi sehingga Prayuth pun kemudian menjadi PM Thailand untuk kedua kalinya.
GOVERNMENT HOUSE VIA AP
Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha di kantornya di Bangkok, Thailand, Rabu, 21 Oktober 2020.
Rakyat Thailand berharap, pada pemilu daerah di tingkat provinsi kali ini akan muncul pemimpin baru. ”Itu tugas saya untuk memilih,” kata Korkiet Akaraparn, pegawai bank berusia 27 tahun, yang memberikan suara dalam pemilihan provinsi pertamanya di Nonthaburi, di pinggiran ibu kota Bangkok.
”Saya berharap akan ada orang baru dari pemilu ini yang membawa perubahan,” kata Korkiet Akaraparn.
Petugas pemungutan suara melaporkan jumlah pemilih yang stabil meskipun terjadi lonjakan kasus harian Covid-19 terbesar di Thailand, Sabtu kemarin, di sebuah provinsi di luar Bangkok. Pemungutan suara ditutup pada pukul 17.00 dengan hasil penghitungan diharapkan diketahui pada Minggu malam.
Selain digelar di tengah pandemi, pemilu tingkat provinsi ini juga dilakukan ketika Thailand terus-menerus menghadapi gelombang aksi unjuk rasa. Massa pengunjuk rasa prodemokrasi menuntut pengunduran diri Prayuth, amendemen konstitusi, dan reformasi monarki.
Salah satu partai yang mengajukan kandidat adalah Gerakan Progresif, partai yang berakar pada Partai Maju Masa Depan yang dipimpin Thanathorn Juangroongruangkit. Thanathorn telah muncul sebagai penantang paling vokal terhadap Prayuth dan mendukung aksi protes menuntut Prayuth mundur karena diduga kuat merekayasa hasil pemilu tahun lalu.
Prayuth membantah tudingan yang menyebutkan dia merekayasa pemilu untuk mempertahankan kekuasaan pada 2019. Meskipun partai yang mendukung Thanathorn di parlemen tidak secara resmi mengajukan calon dalam pemilihan provinsi, kontestan dalam pemilu di seluruh negeri menyatakan kesetiaan mereka kepada partai yang dipimpin Thanathorn.
Pemilu kali ini juga menjadi ujian bagi Partai Pheu Thai, inkarnasi ketiga dari partai yang didirikan mantan perdana menteri populis, Thaksin Shinawatra. Sebagai oposisi, Pheu Thai tetap menjadi partai terbesar di parlemen Thailand.
AFP/JACK TAYLOR
Setelah Pemerintah Thailand mengeluarkan keputusan darurat, ribuan pengunjuk rasa prodemokrasi memadati persimpangan Ratchaprasong, Bangkok, Thailand, Kamis (15/10/2020).
Thaksin, yang jarang berkomentar di depan umum tentang pengasingan diri sejak digulingkan pada 2006, telah mengunggah komentarnya di Twitter. Ia mendorong orang-orang untuk mendukung Partai Pheu Thai menjelang pemilihan daerah provinsi kali ini.
Pemerintah provinsi bertanggung jawab atas penyediaan layanan lokal dan rencana pembangunan serta menjalankan anggaran mereka sendiri. (REUTERS/AFP)
