Somalia memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Kenya yang diduga mencampuri urusan politik dalam negerinya.
Oleh
ADHITYA RAMADHAN
·3 menit baca
STRINGER/AFP
Perempuan ambil bagian dalam demonstrasi menentang Perdana Menteri Somalia Mohamed Hussein Roble, di Mogadishu, 15 Desember 2020.
MOGADISHU, RABU — Pemerintah Somalia memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Kenya, Selasa (15/12/2020). Mogadishu menuduh negara tetangganya itu telah mencampuri urusan politik dalam negeri Somalia.
”Somalia memanggil pulang semua diplomatnya dari Kenya dan memerintahkan diplomat Kenya untuk meninggalkan Somalia dalam tujuh hari,” kata Menteri Informasi Somalia Osman Dube kepada kantor berita pemerintah.
Dalam pernyataan tertulisnya yang dibacakan di Radio Mogadishu, Dube menyatakan bahwa Nairobi telah ikut campur urusan dalam negeri Somalia. Namun, tidak ada penjelasan lebih jauh soal itu.
”Ini adalah jawaban atas pelanggaran politik terus-menerus dan campur tangan terbuka Kenya dalam kemerdekaan Somalia,” kata Dube. Pemerintah Kenya sendiri tidak menanggapi pernyataan Dube ini.
Somalia telah mengirim surat keberatan atas Kenya kepada Otoritas Antarpemerintah dalam Pembangunan (IGAD), blok kawasan berisi delapan negara. IGAD akan membahas sengketa ini di Djibouti hari Minggu mendatang.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Kenya, Cyrus Oguna, menuturkan, pemerintahnya telah membentuk komite ”untuk mencari solusi perselisihan diplomatik ini.”
Ia juga menambahkan bahwa negaranya telah ”sangat baik dan akomodatif” kepada sekitar 200.000 warga Somalia yang menempati kamp pengungsi di wilayah timur Kenya.
AP PHOTO/BRIAN INGANGA
Dua anak kecil berjalan melewati mural berisi informasi tentang virus korona jenis baru, di Nairobi, Kenya, Kamis, 30 April 2020.
Pemutusan hubungan diplomatik oleh Mogadishu ini dilakukan menyusul kunjungan dua hari Muse Bihi Abdi, Presiden Somaliland, kawasan yang memisahkan diri dari Somalia. Kunjungan itu berakhir pada Senin (14/12/2020).
Selama lawatan itu, Abdi dan Presiden Kenya Uhuru Kenyatta menjanjikan ”komitmen tak tergoyahkan untuk memperdalam hubungan bilateral” antara Kenya dan Somaliland.
Somaliland memisahkan diri dari Somalia pada 1991 ketika Somalia jatuh ke dalam konflik para panglima perang. Meski minim pengakuan internasional, Somaliland tetap mempertahankan pemerintahannya, mata uangnya, dan sistem keamanannya sendiri.
Walau demikian, Mogadishu tetap menganggap Somaliland sebagai bagian dari wilayah Somalia. Beberapa putaran perundingan untuk mencari kemungkinan reunifikasi kedua belah pihak telah gagal.
Perundingan pada Februari lalu mempertemukan Presiden Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed yang biasa dipanggil ”Farmaajo” dengan Muse Bihi Abdi, Presiden Somaliland. Pertemuan itu dimediasi peraih Hadiah Nobel Perdamaian, Perdana Menteri Etiopia Abiy Ahmed, di Adis Ababa. Namun, pertemuan itu tidak menghasilkan sesuatu yang signifikan.
Bulan lalu, Somalia mengusir duta besar Nairobi dan menarik duta besarnya setelah menuduh Nairobi turut campur dalam proses pemilu di Jubbaland, satu dari lima negara bagian semiotonom di Somalia yang berbatasan dengan Kenya.
Di samping itu, tahun lalu Kenya menarik duta besarnya setelah Mogadishu memutuskan untuk melelang blok eksplorasi minyak dan gas di lepas pantai. Namun, hubungan kedua negara beberapa bulan kemudian membaik.
Ketegangan diplomatik Somalia-Kenya ini bisa merusak kerja sama perang melawan kelompok teroris Al-Shabaab di Somalia, dengan Kenya menjadi penyumbang utama pasukan pada Operasi Militer Uni Afrika di Somalia (AMISOM) dalam memerangi kelompok teroris yang terkait Al Qaeda dengan mengirimkan 3.600 personelnya.
Foto yang dirilis Uni Afrika-PBB pada 7 oktober 2012 ini memperlihatkan prajurit Kenya yang tergabung dalam Misi Uni Afrika di Somalia berpatroli sepanjang jalan di kota Kismayo, sekitar 500 kilometer arah selatan Mogadishu.
Selain itu, pemutusan hubungan diplomatik ini juga terjadi di tengah demonstrasi antipemerintah yang pecah di Mogadishu. Para pengunjuk rasa mengecam Farmaajo karena menunda pemilu parlemen.
Semula pemilu dijadwalkan digelar awal bulan ini, tetapi muncul ketidaksepakatan soal komposisi dewan pemilihan. ”Kami tidak ingin seorang diktator, kami tidak ingin Farmaajo,” teriak ratusan demonstran yang menuntutnya mundur. Sejumlah demonstran membawa poster bertuliskan ”Farmaajo adalah kutukan”.
Orang-orang bersenjata berpakaian preman mengawal pengunjuk rasa, tetapi kemudian terlibat baku tembak dengan polisi sehingga mendorong pengunjuk rasa untuk lari demi keselamatan mereka. Salah seorang saksi, Halima, menyampaikan, dirinya melihat dua orang terluka dalam insiden itu. (REUTERS/AFP/AP)
