Sebagian Republikan menentang keinginan Trump yang ingin membatalkan rancangan undang-undang pertahanan. RUU memerintahkan Trump menjatuhkan sanksi kepada Turki.
Oleh
kris mada
·4 menit baca
REUTERS/OMAR SOBHANI
Tentara AS berpatroli dekat markas tentara Afghanistan pada 2018.
WASHINGTON, SENIN — Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengancam akan membatalkan anggaran pertahanan 2021. Sejumlah politisi Republikan mendukung sikap Trump. Sebagian lagi menentang Trump karena undang-undang yang mengatur anggaran pertahanan itu dinilai akan memperkuat AS.
Trump pertama kali melontarkan ancaman membatalkan undang-undang tentang anggaran pertahanan (NDAA) AS pada pekan lalu. Pada Minggu (13/12/2020) siang waktu Washington atau Senin dini hari WIB, ia kembali melontarkan ancaman itu. ”Pemenang terbesar dari UU pertahanan kita adalah China. Saya akan memveto itu,” tulisnya di media sosial.
Ancaman dilontarkan lagi setelah Senat dan DPR AS menyetujui RUU itu. Dari 432 anggota DPR AS, 335 mendukung RUU itu. Sementara dari 100 senator, 84 mendukung RUU itu. Jumlah pendukung RUU menunjukkan sebagian politisi Republikan, partai yang mengusung Trump di pemilu 2016 dan pemilu 2020, menyetujui RUU tersebut. Sebab, Demokrat hanya punya 47 kursi di Senat dan 238 kursi di DPR AS sekarang. Sisanya diduduki Republikan.
Trump punya 10 hari untuk memutuskan jadi memveto RUU itu atau tidak. Jika Trump menveto, Kongres tetap bisa mengesahkan. Kini, RUU itu akan dibahas di Kongres, lembaga sejenis MPR di Indonesia dengan anggota terdiri dari seluruh senator dan anggota DPR AS. Sedikitnya 67 senator dan 289 anggota DPR yang menjadi anggota Kongres harus mendukung RUU itu di Kongres. Jumlah dukungan itu diperlukan untuk membatalkan veto Trump.
Kompas
Tentara AS dalam latihan bersama anggota NATO di Georgia pada Agustus 2017.
Jika NDAA disetujui, anggaran pertahanan AS akan bernilai 740 miliar dollar AS. Dana itu antara lain dipakai untuk menaikkan penghasilan tentara hingga 3 persen. Dana itu juga dipakai untuk operasi militer AS di dalam dan luar negeri serta meningkatkan persenjataan AS.
Anggota Komite Angkatan Bersenjata DPR AS Mike Gallagher menyebut, AS kini di ambang perang dingin baru dengan China. NDAA, menurut politisi Republikan itu, memungkinkan AS mengambil langkah penting untuk menghadapi tantangan dan memenangi persaingan.
Sementara senator Republikan dari Dakota Selatan, John Thune, menyebut NDAA membantu AS bertahan dari China dan Rusia. ”Penting untuk segera mengesahkan RUU ini,” ujarnya.
Alasan penolakan
Trump menolak NDAA karena beberapa alasan. Pertama, NDAA tidak mengatur penghapusan Pasal 230 UU Kelayakan Komunikasi (CDA). Pasal itu menetapkan bahwa penyedia dan pengguna jasa internet tidak bisa diperlakukan sebagai penerbit yang bertanggung jawab atas materi dari pihak lain.
Aturan itu menjadi pelindung sejumlah perusahaan internet di AS. Gedung Putih di bawah Trump menuding pasal itu membantu penyebaran informasi palsu secara sengaja dan mengancam keamanan nasional.
REUTERS FILES. REUTERS/FILE PHOTOS
File foto logo Facebook, Google, dan Twitter dalam sebuah kombinasi foto Reuters.
Trump juga menolak NDAA karena memberi batasan bagi presiden untuk menggunakan anggaran pertahanan bagi pembangunan pagar perbatasan AS-Meksiko. Selama ini, anggaran pertahanan menjadi salah satu alternatif pendanaan proyek itu.
Alasan penolakan lain adalah NDAA juga mengatur perubahan nama pangkalan militer. Pangkalan militer AS diminta menghapuskan nama para pemimpin pasukan Konfederensi. Pasukan itu adalah salah satu pihak dalam perang saudara AS abad ke-19. Pasukan terdiri dari milisi negara-negara bagian yang menolak penghapusan perbudakan. Penggunaan nama para pemimpin pasukan dinilai sebagai bentuk pelestarian rasisme.
NDAA pun memerintahkan penilaian lebih banyak sebelum AS menarik pasukan dari Afghanistan dan Jerman. Perintah itu dinilai bisa menghambat keinginan Trump memulangkan mayoritas tentara AS dari Afghanistan dan Jerman pada Desember 2020.
Aturan di NDAA adalah perintah kepada Presiden AS untuk menjatuhkan sanksi kepada Turki selambat-lambatnya 30 hari sejak Ankara mengoperasikan sistem pertahanan udara yang dibeli dari Rusia. Ankara telah mengumumkan pembelian sistem pertahanan udara S-400 buatan Moskwa.
Para mitra Ankara di Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) meminta Turki membatalkan pembelian itu. Turki menolak permintaan NATO. Sampai sekarang, AS belum menjatuhkan sanksi kepada Turki atas pembelian itu.
Republikan terpecah soal sikap Trump atas NDAA. Selain Gallagher dan Thune, dukungan terhadap NDAA juga ditunjukkan Mitch McConnell, ketua fraksi Republikan di Senat. Seperti Thune, McConnell menyebut NDAA diperlukan untuk menangkal China. Ia mendesak Senat mengesahkan NDAA. ”NDAA akan membuat pasukan kita siap menangkap China dan kuat di Indo-Pasifik,” ujarnya.
Senator lain dari Republikan, Lindsey Graham, mendukung Trump. Dukungannya terutama untuk penghapusan Pasal 230 UU CDA. ”Perusahaan teknologi besar adalah satu-satunya industri di AS yang tidak digugat karena praktik usahanya dan tidak diatur secara benar. Ini harus diakhiri,” tulisnya di media sosial.
Ketua fraksi Republik di DPR AS, Kevin McCarthy, mengatakan bahwa ia dan sejumlah Republikan di DPR akan mendukung veto Trump. Meski demikian, ia mengaku mendukung NDAA. (AP/REUTERS)
