Kesepakatan Pasca-Brexit Diputuskan Akhir Pekan Ini
Pembahasan kesepakatan pasca-Brexit antara Inggris dan Uni Eropa terus menemui jalan buntu. Pemimpin Inggris dan UE memperkirakan sudah ada keputusan soal kesepakatan tersebut akhir pekan ini.
Oleh
ADHITYA RAMADHAN
·3 menit baca
NIKLAS HALLE'N/AFP
Foto tanggal 31 Agustus 2020 ini menunjukkan seorang demonstran anti-Brexit mengibarkan bendera Inggris dan Uni eropa saat unjuk rasa di luar Downing Street di London, Inggris.
BRUSSELS, KAMIS — Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan pemimpin eksekutif Uni Eropa telah sepakat memberi ruang hingga Minggu untuk menyepakati perjanjian perdagangan setelah terus gagal menyelesaikan perselisihan di antara keduanya setelah jamuan makan malam selama 3 jam di Brussels, Rabu (9/12/2020).
Dalam waktu tiga minggu setelah keluar dari Uni Eropa, Inggris tidak lagi terikat dengan regulasi perdagangan Uni Eropa. Kegagalan menyepakati kesepakatan baru, mulai dari sektor perdagangan hingga energi, akan mengganggu perbatasan, mengejutkan pasar keuangan, dan menimbulkan kekacauan rantai pasok di dunia yang sudah terdampak parah oleh pandemi Covid-19.
”Kami sepakat bahwa tim (negosiasi) harus segera bertemu kembali untuk mencoba menyelesaikan isu penting ini,” kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen setelah makan malam yang ia gambarkan ”hidup dan menarik”.
”Kami akan mengambil keputusan akhir pekan ini,” ujar Ursula sambil menambahkan bahwa posisi Inggris dan UE masih ”jauh”.
Dengan tingginya ketakutan akan akhir tanpa kesepakatan setelah krisis Brexit selama lima tahun, seorang pejabat senior Inggris mengatakan, diskusi para pemimpin di Brussels ”jujur”.
”Masih ada jurang yang lebar di antara kedua sisi dan masih belum jelas apakah ini bisa dijembatani,” kata sumber yang enggan disebutkan namanya itu.
Boris dan Ursula berharap hasil yang baik dengan menyuntikkan momentum politik dalam lanjutan pembicaraan kesepakatan pasca-Brexit yang buntu, terutama dalam bidang perikanan dan beberapa aspek kunci lainnya. Namun, keduanya terus memberikan pandangan yang berlawanan.
Perdagangan senilai sekitar 1 triliun dollar AS dalam setahun bakal dipertaruhkan jika tidak dicapai kesepakatan antara Inggris dan UE.
AFP/PAUL FAITH
Kendaraan pengangkut peti kemas melewati pos pemeriksaan di Pelabuhan Larne, di Co Antrim, Irlandia Utara, 6 Desember 2020. Pelabuhan yang menangani kapal penumpang dan kargo dari Skotlandia akan memiliki pos kontrol perbatasan baru sebagai konsekuensi dari Brexit.
Rabu lalu, Boris mengatakan bahwa Brussels ingin Inggris patuh pada undang-undang UE baru di masa depan atau secara otomatis dihukum. UE juga mendesak London menyerahkan kontrol atas perairan Inggris yang kaya sumber daya perikanan.
”Saya tidak yakin syarat seperti itu yang harus diterima perdana menteri negara ini,” kata Boris di hadapan anggota parlemen Inggris. Ia mengatakan, kesepakatan yang baik masih bisa dicapai apabila UE menghapus permintaan itu. Inggris akan tetap makmur dengan atau tanpa kesepakatan.
Akan tetapi, Kanselir Jerman Angela Merkel, pemimpin terkuat di UE, mengatakan kepada majelis rendah Bundestag, UE tidak akan mempertaruhkan integritas pasar tunggalnya dengan 450 juta konsumen untuk mengakomodasi Inggris.
”Kita harus punya posisi yang setara, tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga besok dan seterusnya. Jika tidak, kompetisi yang tidak adil muncul di mana kita tidak bisa mengendalikan perusahaan kita,” kata Merkel.
Negosiator UE Michel Barnier dan negosiator Inggris David Frost telah mempersempit jarak di antara keduanya selama delapan bulan negosiasi. Namun, Inggris berkeras ingin merebut kembali kedaulatannya akhir tahun ini setelah integrasi ekonomi setengah abad.
Sumber-sumber di UE menyebutkan bahwa kedua orang itu bersama tim negosiasinya masing-masing akan bertemu kembali pada Kamis (10/12) sebelum pertemuan puncak para pemimpin Eropa digelar.
Kompas
Pimpinan negosiator Inggris untuk Brexit, Lord David Frost, tiba di Stasiun St Pancras di London sebelum bertolak ke Brussles untuk melanjutkan putaran negosiasi Brexit dengan Uni Eropa, Minggu (6/12/2020).
Amerika Serikat
Washington memperingatkan London bahwa keluarnya negara itu dari UE berarti Inggris tidak bisa menerapkan tarif terhadap AS dalam perselisihan subsidi industri penerbangan.
Perwakilan Dagang AS (USTR) menyebutkan, di bawah aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Inggris tidak memiliki otoritas untuk memungut tarif dalam sengketa subsidi pabrik pesawat Boeing dan Airbus.
”Hanya UE yang menggugat AS di WTO, Inggris dalam kapasitasnya sebagai negara tidak membawa kasus ini,” kata USTR. ”Untuk itu, Inggris tidak memiliki kewenangan untuk berpartisipasi dalam sengketa ini karena bukan lagi bagian dari UE.” (REUTERS/AFP/AP)
