Pemimpin UE-Inggris Bertemu untuk Selamatkan Kesepakatan Perdagangan

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dijadwalkan bertandang menuju Brussel pekan ini sebagai bagian dari upaya terakhir untuk menyelamatkan peluang kesepakatan perdagangan antara Inggris dan Uni Eropa pasca-Brexit.

AP/KIRSTY WIGGLESWORTH

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson bergegas kembali ke kantornya setelah menghadiri pertemuan dengan parlemen di London, Rabu (9/9/2020).  Johnson dijadwalkan bertemu dengan Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen pekan ini untuk membahas perjanjian dagang Inggris-Uni Eropa pasca-Brexit.

LONDON, SELASA — Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan menuju Brussel bertemu dengan Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen dalam beberapa hari mendatang dalam upaya menyelamatkan harapan tercapainya kesepakatan perdagangan Inggris-Uni Eropa pasca-Brexit. Langkah itu ditempuh setelah putaran terakhir negosiasi kedua pihak, Senin (7/12/2020), masih menemui dinding tebal perbedaan pendapat.

Kepala negosiator UE Michel Barnier dan mitranya dari Inggris, David Frost, telah berbicara selama delapan bulan terakhir. Namun, kedua pihak tetap bergeming dengan sikap dan keinginannya masing-masing. Ada tiga hal utama yang masih menjadi bahan perdebatan sengit, yakni standar yang harus dipenuhi dalam ekspor-impor, hak penangkapan ikan, dan bagaimana perselisihan di antara kedua pihak dapat diselesaikan jika hal itu terjadi di masa depan.

Baca juga: Hubungan Uni Eropa dan Inggris Bisa Memburuk

”Pembicaraan berada di posisi yang sama seperti pada Jumat (4/12/2020) pekan lalu. Kami tidak membuat kemajuan nyata. Jelas ini sekarang harus berlanjut secara politik,” kata sumber pejabat senior Pemerintah Inggris.

”Sementara kami tidak menganggap proses ini akan ditutup, semuanya terlihat sangat rumit dan ada kemungkinan kesepakatan itu tidak tercapai,” kata pejabat tersebut.

AFP/KENZO TRIBOUILLARD

Ketua negosiator Uni Eropa, Michel Barnier, meninggalkan tempat perundingan dengan ketua negosiator Brexit Inggris di Brussels, Belgia, Senin (7/12/2020).

Beberapa pihak dari kalangan politisi khawatir, kesepakatan itu tidak tercapai. Saham dan nilai tukar poundsterling melemah pada awal pekan, menggambarkan kecemasan serupa.

Johnson dan Von der Leyen kembali berhubungan lewat telepon awal pekan ini. Von der Leyen pun secara langsung mengundang Johnson untuk hadir ke Brussel.

Von de Leyen pun secara langsung mengundang PM Johnson untuk hadir ke Brussel.

”Kami sepakat kondisi untuk menyelesaikan kesepakatan tidak ada karena perbedaan signifikan yang tersisa pada tiga masalah kritis: tata laksana di lapangan, tata kelola pemerintahan, dan urusan perikanan,” kata Johnson dan Von der Leyen dalam pernyataan bersama.

”Kami meminta kepala negosiator kami dan tim mereka mempersiapkan gambaran perbedaan yang tersisa untuk dibahas dalam pertemuan fisik di Brussel dalam beberapa hari mendatang.”

JULIEN WARNAND VIA AP

Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen meninggalkan podium seusai menyampaikan pernyataan menyusul pembicaraan via telepon dengan PM Inggris Boris Johnson di markas UE di Brussels, Belgia, 5 Desember 2020.

Johnson dijadwalkan menuju Brussel pekan ini. Namun, belum ada kejelasan apakah kunjungan Johnson akan jadi satu atau terpisah dengan Konferensi Tingkat Tinggi UE yang akan dimulai pada Kamis (10/12). Belum ada kejelasan juga, apakah Johnson akan bertemu dengan 27 pemimpin UE secara langsung.

Agenda KTT UE

Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengadakan panggilan video dengan Von der Leyen, Presiden Perancis Emmanuel Macron, dan Kanselir Jerman Angela Merkel. Mereka membahas agenda KTT UE sekaligus negosiasi Inggris-UE terkait pasca-Brexit.

Semua mata akan tertuju pada KTT itu ketika garis besar kesepakatan atau pengakuan kegagalan atas proses negosiasi UE-Inggris akan diajukan kepada para pemimpin negara-negara yang tergabung dalam UE.

FRANçOIS WALSCHAERTS / POOL / AFP

Presiden Dewan Eropa Charles Michel (kiri) di Brussels, Belgia, menggelar konferensi video dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron (kanan), 3 Desember 2020, menjelang KTT Uni Eropa, Kamis (10/12/2020).

Seorang diplomat senior UE mengungkapkan, semua pihak harus siap dengan semua kemungkinan. Para pemimpin UE akan ”menyambut baik kesepakatan” jika ada kesepakatan. Sebaliknya, mereka juga akan menuntut tindakan darurat yang mendesak jika pembicaraan UE-Inggris itu gagal.

Baca juga: Tiga Topik Tetap Mengganjal Negosiasi Uni Eropa-Inggris

”Ini akan menjadi jam-jam yang menentukan bagi masa depan hubungan kami di Inggris, dan saya kira kami berada pada momen untuk ’berhasil atau gagal sama sekali’,” kata diplomat itu.

Cabut klausul ”provokatif”

Pemerintah Inggris mengatakan, Senin, pihaknya siap mencabut klausul dalam undang-undang Brexit yang telah memprovokasi tindakan hukum oleh UE dalam negosiasi keduanya. Selain mencabut klausul itu, London juga dilaporkan bersedia ”menonaktifkan” dua klausul lainnya dari RUU Pasar Internal.

RUU tersebut akan secara sepihak membatalkan perjanjian perceraian Brexit, dengan mencabut hak Brussel tentang pengaturan perdagangan di masa depan antara Irlandia Utara dan Irlandia yang merupakan anggota UE.

RUU tersebut kembali diperdebatkan di Parlemen Inggris awal pekan ini. Muncul perdebatan, apakah RUU itu akan diteruskan atau dicabut karena berpotensi melanggar hukum internasional.  Para anggota parlemen pada Senin malam memilih mengembalikan bagian kontroversial itu dikeluarkan Majelis Tinggi.

AFP/KENZO TRIBOUILLARD

Ketua negosiator Brexit Inggris David Frost tiba di kantor Perwakilan Tetap Inggris untuk Uni Eropa dan konsulat Inggris setelah pertemuan dengan kepala gugus tugas dengan Inggris Komisi Eropa di Brussels, Belgia, Senin (7/12/2020).

Pemerintah Inggris juga berencana pada Selasa (8/12) ini untuk memperkenalkan RUU lain yang melanggar perjanjian guna menghapus Brussel dari segala pengawasan terhadap barang yang ”berisiko” memasuki pasar tunggal melalui Irlandia Utara dari daratan Inggris.

Ketentuan dalam dua RUU Inggris itu dimaksudkan untuk berlaku mulai 1 Januari setelah Inggris meninggalkan masa transisi pasca-Brexit. Pemerintah mengatakan, mereka menyediakan ”jaring pengaman hukum” untuk mengatur pasar internal Inggris dan menjaga stabilitas di Irlandia Utara jika UE-Inggris gagal mencapai kata sepakat. (AFP/REUTERS)