Skandal Pesta Bunga Sakura Bisa Menyeret Abe dan Suga
Selain menyeret sang sekretaris, mantan PM Jepang Shinzo Abe dan PM Yoshihide Suga bisa terseret skandal pembiayaan pesta bunga sakura.
Oleh
ADHITYA RAMADHAN
·4 menit baca
POOL/AFP/FRANCK ROBICHON
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe saat berbicara dalam jumpa pers di rumah dinasnya di Tokyo, 28 Agustus 2020.
TOKYO, KAMIS — Pesta bunga sakura Jepang pada masa pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe kini menjadi skandal yang menyeret sekretarisnya. Jaksa penuntut di Tokyo, Kamis (3/12/2020), meminta Abe memberikan keterangan secara sukarela jika jaksa membawa sekretaris di kantornya ke meja hijau terkait penggunaan dana politik yang tidak dilaporkan sebesar 40 juta yen atau setara dengan Rp 5,4 miliar.
Abe mengundurkan diri karena alasan kesehatan pada September lalu. Ia mendapat kecaman setelah kantornya diduga membiayai acara jamuan makan malam para pendukungnya dalam pesta bunga sakura yang disponsori pemerintah. Jika dugaan benar, pengeluaran yang tidak dilaporkan termasuk pelanggaran hukum di Jepang.
Koran Yomiuri Shimbun melaporkan, sekretaris kantor Abe (tidak disebut namanya) menyampaikan kepada penyidik bahwa anggaran pemasukan dan pengeluaran ”harus dimasukkan dalam laporan pembiayaan politik” meski ”umumnya tidak dilakukan”.
Jaksa penuntut sedang mengembangkan kasus atas dugaan kegagalan pelaporan 12 juta yen dari kontribusi pesta bunga sakura selama lima tahun—lewat penjualan tiket—dan tambahan 8 juta yen yang dikeluarkan kantor Abe untuk menutupi kekurangan biaya pesta bunga sakura itu.
Investigasi ini dilakukan menyusul pengaduan sekelompok pengacara dan akademisi yang meminta kejaksaan Tokyo menyelidiki kemungkinan keterlibatan Abe dan pemimpin dari kelompok politiknya dalam menyubsidi pesta yang digelar tahun 2018. Tindakan tersebut melanggar undang-undang dana kampanye dan pemilu.
Politisi Jepang dilarang memberikan apa pun kepada konstituennya yang bisa diartikan sebagai hadiah. Aturan ini sangat tegas sampai-sampai dua menteri di jajaran kabinet Abe harus mundur karena memberikan barang-barang seperti melon, kepiting, dan bahkan kentang kepada konstituen di daerah pemilihannya.
Sementara itu, stasiun televisi resmi Pemerintah Jepang, NHK, menyebutkan, kelompok politik tersebut membayar lebih dari 8 juta yen untuk acara tersebut selama lebih dari lima tahun sampai 2019.
Abe yang belum menanggapi permintaan jaksa penuntut itu telah membantah ada sesuatu yang salah dengan makan malam tersebut. Ia mengatakan, para tamu termasuk konstituennya hadir pada makan malam dimaksud atas biaya sendiri.
Berulang kali Abe juga menyampaikannya di hadapan parlemen bahwa ”tak ada pendapatan atau belanja yang perlu ditambahkan dalam laporan dana politik”. Ia membantah kantornya telah menalangi kekurangan biaya pesta yang tidak terpenuhi dari penjualan tiket.
Kejaksaan Tokyo, yang tidak mau berkomentar lebih jauh soal kasus ini, telah meminta keterangan dari sekretaris Abe. Mengetahui jaksa penuntut sedang membangun kasus atas dugaan dana politiknya, minggu lalu Abe mengatakan, dirinya sadar akan hal ini dan berjanji kantornya akan sepenuhnya kooperatif dengan jaksa.
Merusak citra
Selain menyeret sang sekretaris, Abe sendiri juga bisa tersandung kasus ini. Bahkan, skandal ini juga dapat membahayakan posisi Perdana Menteri Yoshihide Suga yang dipandang sebagai tangan kanan Abe selama Abe menjabat perdana menteri dan membela Abe di hadapan parlemen.
Menurut seorang anggota parlemen dari Partai Demokrat Liberal (LDP) yang dekat dengan Abe dan Suga, penyidikan kasus ini bisa memakan korban jangka panjang. ”Jika sekretaris Abe ditangkap dan Abe dimintai keterangan, itu akan merusak citra LDP,” katanya.
KYODO NEWS VIA AP
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe (kiri) berbicara dengan Yoshihide Suga (kanan) yang kala itu masih jadi Skeretaris Kabinet di majelis rendah di Tokyo, Jepang, Desember 2016.
Abe mundur pada September 2020 karena alasan kesehatan setelah menjadi perdana menteri terlama di Jepang. Namun, sejumlah kritik mengatakan Abe mundur diduga terkait dengan skandal pesta bunga sakura tersebut.
Saat menjabat sebagai perdana menteri, Abe melewati beberapa skandal di pemerintahannya, termasuk pesta bunga sakura, sebuah tradisi budaya puluhan tahun yang diadakan untuk menghormati dewa dan pencapaian yang telah diraih.
Pemerintahan Abe dituduh mengundang banyak pendukung politiknya dan bahkan mengundang seorang anggota mafia Yakuza yang terkenal di Jepang. Sementara pemerintah membantah ada yang salah dengan pesta itu, Suga mengatakan dirinya tidak akan menggelar acara itu tahun depan.
Menurut Japan Times, Suga mengatakan bahwa apabila ada pernyataannya tentang dana politik pesta bunga sakura di parlemen yang berbeda dengan fakta yang ada, ia akan bertanggung jawab. Tidak jelas apa yang dimaksud dengan bertanggung jawab itu. Namun, di masa lalu, itu sering kali berarti pengunduran diri meski Suga tidak memberikan sinyal akan mengambil langkah itu.
Posisi Suga sebagai orang dekat Abe memunculkan kekhawatiran akan dampak skandal ini terhadap pemerintahan Suga. Bisa jadi ia akan mendapat tekanan publik dan politik. (AFP/REUTERS/AP/ADH)
