Donor Desak Lebanon Segera Bentuk Pemerintahan Baru
Korupsi parah menjadi salah satu alasan para donor menolak memberikan bantuan melalui Pemerintah Lebanon. Para donor meminta reformasi sistem ekonomi dan politik Lebanon.
Oleh
kris mada
·3 menit baca
AFP/JOSEPH EID
Sebagian Beirut, ibu kota Lebanon, hancur akibat ledakan di pelabuhan pada Agustus 2020. Insiden itu memperburuk krisis di Lebanon. Donor bersedia membantu Lebanon asal elite negara itu mau membentuk pemerintahan baru yang mereformasi sistem politik dan ekonomi. Sampai sekarang, permintaan donor belum dipenuhi.
PARIS, KAMIS — Para donor meminta Lebanon segera membentuk pemerintahan baru yang bisa menerapkan reformasi ekonomi dan politik di negara itu. Tanpa itu, Lebanon tidak akan kunjung mendapat kucuran bantuan untuk pemulihan ekonominya.
Desakan disampaikan Presiden Perancis Emmanuel Macron dalam telekonferensi para donor Lebanon, Rabu (2/12/2020) waktu Paris atau Kamis dini hari WIB. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres juga mendesak pelaksanaan reformasi di Lebanon.
Macron mengatakan, telekonferensi kemarin untuk memungkinkan pelengkapan penyediaan tanggap darurat. Walakin, ia mengingatkan bahwa janji dalam telekonferensi tidak akan menghilangkan komitmen politisi Lebanon untuk segera membentuk pemerintahan baru. Pemerintahan baru juga harus menerapkan reformasi. Tanpa itu, bantuan internasional tidak akan dikucurkan.
AFP
Pengunjuk rasa Lebanon bentrok dengan polisi antihuru-hara selama demonstrasi antipemerintah di pusat kota Beirut, Lebanon, Selasa (1/9/2020).
Sejak Oktober 2019, Lebanon telah beberapa kali berganti perdana menteri. Setelah rangkaian unjuk rasa dan gagal mendapat dukungan untuk mereformasi pemerintahan, Saad Hariri mundur pada Oktober 2019. Ia menjadi pelaksana tugas PM sampai Hassan Diab disetujui parlemen pada Januari 2020. Karena gagal mendapat dukungan untuk aneka program kerja, Diab mundur pada Agustus 2020 dan masih menjadi pelaksana tugas PM sampai sekarang.
Awalnya, Muhammad Adib diusulkan menjadi PM pengganti Diab. Karena gagal mendapat dukungan parlemen, Adib mundur. Hariri pun menawarkan diri untuk kembali maju. Walakin, sampai sekarang faksi-faksi politik Lebanon tetap belum menyetujui pembentukan pemerintahan baru.
Struktur Sektarian
Sampai sekarang, Lebanon masih mempertahankan struktur ekonomi dan politik primordial. Selain karena dukungan, seseorang bisa menjadi pejabat karena latar belakang agama dan sukunya. Selain itu, ekonomi dan politik Lebanon juga masih dikuasai orang atau kelompok yang sudah menjabat sejak puluhan tahun lalu.
Sejak 2019, warga Lebanon menuntut perubahan. Apalagi, korupsi sangat parah sehingga layanan publik amat buruk. Meski unjuk rasa berbulan-bulan dan ada desakan pendonor, para elite Lebanon tetap menolak mengubah struktur ekonomi dan politik negara itu. Guterres sampai mengingatkan, reformasi penting untuk memfasilitasi pemulihan dan pembangunan ulang Lebanon.
AFP
Polisi antihuru-hara Lebanon menahan seorang pengunjuk rasa saat demonstrasi antipemerintah di pusat Beirut, Lebanon, Senin (1/9/2020).
Korupsi parah menjadi salah satu alasan para donor menolak memberikan bantuan melalui Pemerintah Lebanon. Bantuan diberikan kepada perwakilan masyarakat dan swasta yang terlibat dalam upaya pemulihan Lebanon.
Sebagian besar bantuan yang dijanjikan komunitas internasional belum dikucurkan ke Lebanon gara-gara reformasi belum dilakukan. Selain reformasi politik dan ekonomi, para pendonor juga mendesak audit menyeluruh terhadap bank sentral Lebanon. Auditor yang sudah dilibatkan dalam proses itu, Alvarez & Marsal, mundur pada November 2020. Sebab, auditor tidak mendapat data untuk melakukan tugasnya.
Lebanon sangat membutuhkan bantuan asing setelah ledakan di Pelabuhan Beirut beberapa bulan lalu. Selain pelabuhan, sebagian Beirut juga hancur dalam insiden yang belum kunjung terang asal-muasalnya itu. Para pendonor menegaskan, tidak ada pengucuran dana untuk pembangunan ulang Beirut sampai elite Lebanon mau mereformasi ekonomi dan politik.
Para pendonor hanya mau memberi dana jika Lebanon membentuk pemerintahan yang berkomitmen pada transparansi, bekerja dengan baik, dan mau membangun lebih baik. Pendonor mendesak pembentukan pemerintahan yang bekerja bagi seluruh warga Lebanon, bukan demi kepentingan sektarian.
Sementara Presiden Lebanon Michel Aoun mengakui ada hambatan dalam reformasi yang didorong Perancis. Namun, Lebanon harus bekerja keras mewujudkan reformasi untuk mengatasi krisis yang semakin memburuk di negara itu.
”Saya yakin, berapa pun biayanya, untuk mematuhi audit keuangan untuk mengakhiri sistem politik, ekonomi, dan pemerintahan yang korup dan menyandera,” ujarnya.
Lebanon kini merundingkan bantuan 246 juta dollar AS dari Bank Dunia untuk keperluan darurat. Perundingan dijadwalkan berakhir pekan ini dan belum ada tanda hasil akhirnya. Aoun menyebut, bantuan darurat amat penting bagi seluruh rakyat Lebanon.
Sementara Direktur Pelaksana Lembaga Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva menekankan, Lebanon membutuhkan kerangka kerja keuangan dan strategi yang dapat dipercaya untuk memulihkan perbankan. IMF berjanji terlibat dalam reformasi di Lebanon, terutama untuk mengatasi kesulitan pembayaran di sistem keuangan, perbaikan perbankan, penguatan tata kelola serta transparansi. Salah satu kendala untuk aneka perbaikan itu adalah ketiadaan pemerintahan definitif. (AP/REUTERS)
