Politik Bebas Aktif Jadi Kunci RI Bisa Kerja Sama dengan China dan AS
Prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dipraktikkan oleh Indonesia memungkinkan Indonesia bisa menjalin kerja sama dengan siapa saja
Oleh
Luki Aulia
·3 menit baca
AFP/JIM WATSON
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani tindakan CARES, paket penyelamatan 2 triliun dollar untuk memberikan bantuan ekonomi di tengah wabah Covid-19, di Kantor Oval Gedung Putih, Washington DC, pada 27 Maret 2020.
JAKARTA, KOMPAS — Indonesia memiliki peluang yang terbuka luas untuk menjalin kerja sama dengan Amerika Serikat, terutama di bidang ekonomi, setelah Joe Biden terpilih sebagai presiden AS.
Prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dipraktikkan oleh Indonesia memungkinkan Indonesia bisa menjalin kerja sama dengan siapa saja, termasuk dengan AS dan China yang saat ini tengah berselisih paham.
Hal ini mengemuka dalam diskusi kelompok terfokus ”Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Kepentingan Ekonomi NKRI di Era Joe Biden” yang diselenggarakan Brain Society Center (BS Center) bekerja sama dengan MPR RI, Rabu (2/12/2020).
”Dengan politik bebas aktif itu, Indonesia tidak bisa didekte orang lain. AS menuding Indonesia dekat dengan China. Padahal, itu sah-sah saja. Dengan Biden yang akan memimpin AS, Indonesia berharap kebijakan-kebijakan Presiden AS Donald Trump akan bisa dikoreksi, ddi antaranya, seperti hubungannya dengan China,” tutur Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.
Dengan Biden, Bambang berharap hubungan Indonesia dan AS akan menjadi lebih baik sehingga berbagai persoalan bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Pasalnya, kepentingan Indonesia juga bersinggungan dengan AS, seperti isu sengketa Laut China Selatan.
”Kemampuan negosiasi kita harus andal untuk membangun kemitraan strategis dan meningkatkan hubungan kerja sama ekonomi,” kata Bambang.
Indonesia mempunyai daya tarik tersendiri baik bagi AS maupun China terutama karena merupakan pasar besar bagi produk-produk dari dua negara itu. Sayangnya, yang terjadi selama ini, posisi Indonesia lemah karena hanya menjadi pasar.
Untuk bisa ikut mengambil peran penting dalam tatanan perekonomian global, Indonesia harus berubah menjadi negara produsen. Mau tidak mau daya saing Indonesia harus ditingkatkan.
AJ MAST FOR GENERAL MOTORS
Pekerja sedang melakukan persiapan di pabrik General Motors (GM) di Kokomo, Indiana, AS, pada Selasa (7/4/2020). Pabrik ini akan digunakan untuk memproduksi ventilator dengan bekerja sama dengan perusahaan alat kesehatan Ventec Life Systems.
Perbaiki iklim usaha
Untuk itu, pakar hukum internasional dan Rektor Universitas Ahmad Yani Hikmahanto Juwana mengatakan, Indonesia harus memperbaiki iklim usaha dan iklim investasinya agar produktivitas meningkat. Indonesia takkan ditinggalkan AS karena mengkhawatirkan China akan makin dekat ke Indonesia.
Karena keduanya sedang berselisih paham, Indonesia diwanti-wanti agar tidak menjadi pion. ”Keuntungan politik bebas aktif itu, Indonesia bisa bekerja sama dengan siapa saja untuk kepentingan nasional,” kata Hikmahanto.
Tatanan global
Duta Besar RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2004-2007, Makarim Wibisono, mengatakan, politik bebas aktif Indonesia itu tak hanya menguntungkan Indonesia dari sisi ekonomi saja, tetapi Indonesia juga bisa ikut berperan aktif menjaga tatanan global dan menyelesaikan berbagai persoalan dunia.
SUMBER: UNCTAD
Kondisi perdagangan maritim dan lalu lintas perdagangan barang melalui pelabuhan dalam Tinjuan Perdagangan Maritim 2020.
Bersama-sama dengan AS, Indonesia bisa ikut berpartisipasi menjaga ketertiban dunia dan menyelesaikan berbagai persoalan dunia, termasuk Covid-19. Indonesia juga bisa menawarkan kepada AS untuk memperkuat lagi peran organisasi-organisasi internasional, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
”Tugas Biden akan berat karena harus menyelesaikan masalah-masalah yang ditinggalkan oleh pemerintahan Trump. Apalagi, Biden ingin AS kembali menjadi pemimpin dunia,” kata Makarim.
Makarim memperkirakan pada periode awal pemerintahannya, Biden akan mengonsolidasikan sumber-sumber kekayaan nasional AS terlebih dahulu, seperti sumber minyak. Sebab, AS mau menjadi pemimpin dunia.
”Kalau mau menjadi bos lagi, AS harus mempunyai sumber daya yang besar dan Indonesia bisa menawarkan itu karena kita mempunyai kekayaan sumber nikel yang luar biasa,” ujarnya.
Direktur Paramadina Graduate School of Diplomacy Siskha Prabawaningtyas juga menilai, kekayaan perikanan dan kelautan Indonesia juga bisa menjadi bekal, selain nikel.
Indonesia berperan penting dalam perekonomian dunia dan diharapkan bisa mengambil peran penting dan berinisiatif untuk bersama-sama AS membangun tatanan global pascapandemi Covid-19.
”Di AS, ada ’mesin’ yang tidak berjalan sehingga ini bisa jadi peluang Indonesia. Apalagi mengingat kekuatan dunia akan bergeser ke kawasan Asia,” kata Siskha.
KOMPAS/PRIYOMBODO
Truk-truk pengangkut kontainer hilir mudik di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (28/9/2019). Ketidakpastian perekonomian global akibat perang dagang AS dengan China berdampak pada kinerja ekspor-impor yang menurun.
Salah satu peran aktif Indonesia dalam menyelesaikan persoalan dunia bisa dilakukan melalui diplomasi vaksin yang sudah mulai dilakukan oleh Pemerintah Indonesia saat ini.
Diplomasi vaksin ini akan menghidupkan industri kesehatan dan obat-obatan yang akan membantu proses pemulihan pascapandemi Covid-19.
”Diplomasi vaksin ini penting karena sejalan dengan upaya Biden yang juga bertekad fokus pada penanganan pandemi,” ujarnya.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2F20191009_ENGLISH-ANAPOL_F_web_1570628910.jpg){kind=logo}
