Trump Tarik Lagi Pasukan AS di Afghanistan dan Irak
Presiden AS Donald Trump memutuskan untuk mengurangi kehadiran pasukannya di Irak dan Afghanistan dalam jumlah paling rendah selama 20 tahun terakhir.
Oleh
Mahdi Muhammad
·4 menit baca
REUTERS/OMAR SOBHANI
Pasukan Amerika Serikat berpatroli di pangkalan militer nasional Afganistan di Provinsi Logar 7 Agustus 2018.
WASHINGTON DC, RABU — Meski banyak kritik atas rencana pengurangan kehadiran jumlah pasukannya di Afghanistan dan Irak, Pemerintah Amerika Serikat bergeming. Presiden Donald Trump memutuskan untuk mengurangi jumlah pasukannya di dua negara Timur Tengah itu hingga 2.500 personel saja, jumlah terendah dalam 20 tahun terakhir.
Sebanyak 2.000 tentara AS akan ditarik dari Afghanistan pada 15 Januari 2021 atau lima hari sebelum serah terima jabatan antara Trump dan presiden terpilih Joe Biden. Di hari yang sama, 500 tentara AS akan ditarik dari Irak.
Penjabat Menteri Pertahanan AS Chris Miller, Selasa (17/11/2020) waktu Washington DC, mengatakan, AS telah mencapai tujuan yang ditetapkan pada 2001 setelah serangan Al Qaeda ke Washington DC dan New York. Tujuan itu ialah mengalahkan kelompok ekstremis dan membantu mitra dan sekutu untuk memimpin pertempuran terhadap kelompok teroris tersebut.
”Kami menyelesaikan perang sudah sudah berlangsung beberapa generasi dan membawa putra putri negara ini kembali ke tanah airnya,” kata Miller.
Penasihat Keamanan Gedung Putih Robert O’Brien mengatakan, penarikan pasukan AS di kedua negara tadi adalah bagian dari janji Presiden Trump untuk menghentikan perang panjang bagi Amerika.
”Empat tahun lalu Presiden Trump berjanji untuk menghentikan perang tanpa akhir pada rakyat AS. Hari ini baru saja diumumkan oleh Pentagon bahwa presiden menepati janji yang pernah disampaikannya pada rakyat AS,” kata O’Brien.
Getty Images/John Moore
Sejumlah senjata pasukan Taliban. Kapan perdamaian dan rekonsiliasi bisa diwujudkan dengan meletakkan senjata dan diganti dengan duduk bersama dalam meja perundingan? Tentu, kita sama-sama menunggu.
Keputusan untuk menambah jumlah pasukan yang ditarik dari kedua negara itulah yang ditengarai menjadi pertentangan antara Trump dan Mark Esper. Esper menentang keinginan Trump untuk mengurangi pasukan AS di Afghanistan, dari semula 4.500 menjadi 2.500 personel saja. Pertentangan itu berujung pada pemecatan Esper dari jabatannya sebagai menteri pertahanan.
Esper bersikeras untuk mempertahankan keberadaan 4.500 anggota pasukan AS di Afghanistan sesuai dengan nota kesepakatan damai antara AS dan Kelompok Taliban, 29 Februari lalu, dari semula 13.000 orang.
Keberadaan pasukan AS di Afghanistan juga sebagai bagian dari upaya mendukung pemerintahan Presiden Ashraf Ghani menjaga perdamaian hingga perundingan intra Afghanistan usai dan kedua pihak mencapai kata sepakat, termasuk soal pembagian kekuasaan di antara keduanya.
Setelah itu, pasukan AS secara perlahan akan meninggalkan Afghanistan pada Mei 2021.
Meski demikain, sampai dengan pemecatan Esper, Pentagon masih berpendapat bahwa Taliban tidak memenuhi janjinya untuk mengurangi serangan dan kekerasan bersenjata terhadap pasukan Pemerintah Afghanistan. Pengurangan pasukan AS di Afghanistan, dalam pandangan Pentagon, akan berdampak signifikan bagi kondisi keamanan di negara itu.
Seorang pejabat pertahanan senior AS, yang memilih berbicara dengan syarat anonim, menepis kekhawatiran soal kebangkitan Al Qaeda dan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS). Menurut dia, para pejabat Pentagon sepakat bahwa penarikan pasukan AS di kedua negara itu adalah langkah yang benar.
”Al Qaeda telah berada di Afghanistan selama beberapa dekade dan kenyataannya adalah kami bodoh jika mengatakan mereka akan pergi dalam waktu dekat,” katanya
Kritik atas Trump
Keputusan Trump dan Miller untuk menarik pasukan AS hingga dalam jumlah minimal, dikritik oleh politisi Partai Republik dan Partai Demokrat. Langkah ini dinilai sangat berbahaya.
SAMUEL CORUM/GETTY IMAGES/AFP
Pemimpin mayoritas senat dari Partai Republik Senator Mitch McConnell berjalan menuju ruang kerjanya jelang sidang pemakzulan Presiden Donald Trump, 30 Januari 2020.
Senator Mitch McConnell, pemimpin mayoritas Senat AS, memperingatkan pengurangan jumlah pasukan AS di Afghanistan dapat menyebabkan terulangnya peristiwa kepergian AS dari Vietnam di tahun 1975 yang memalukan. Sebaliknya, akan menjadi kemenangan propaganda bagi kelompok ekstremis yang selama ini dihadapi oleh AS di negara-negara itu.
McConnell juga mengingatkan, di masa transisi sekarang ini seharusnya pemerintah tidak mengambil keputusan atau kebijakan luar negeri yang memiliki risiko tinggi.
”Sangat penting di sini dalam beberapa bulan mendatang untuk tidak melakukan perubahan apa pun yang mengguncang dalam hal pertahanan atau kebijakan luar negeri,” kata McConnell.
Petinggi Partai Republik di Komite Angkatan Bersenjata Dewan Perwakilan Rakyat, Mac Thornberry, juga mengecam pengurangan jumlah pasukan AS di Afghanistan dan menilai hal itu sebagai sebuah kesalahan.
”Pengurangan lebih lanjut di Afghanistan akan melemahkan negosiasi di sana. Taliban tidak melakukan apa pun, tidak memenuhi persyaratan yang membuat pengurangan ini dibenarkan,” kata Thornberry.
REUTERS / PARWIZ
Tentara Taliban berjalan beriring saat mereka merayakan gencatan senjata di Distrik Ghanikhel Provinsi Nangarhar, Afghanistan, Sabtu (16/6/2018) lalu. Kelompok Taliban, Minggu (17/6/2018), mengatakan, tidak akan memperpanjang kesepakatan gencatan senjata tiga hari yang sebelumnya telah disepakati dengan Pemerintah Afghanistan.
Ketua DPR Nancy Pelosi juga mengungkapkan kekhawatiran senada. Penarikan pasukan AS tanpa koordinasi dengan NATO dan dilakukan dengan tergesa-gesa berisiko membuat Afghanistan kembali menjadi lahan subur jaringan terorisme lagi.
Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg juga memperingatkan, ”Afghanistan dapat kembali menjadi platform bagi teroris internasional untuk merencanakan dan mengatur serangan di tanah air kita.”
Pandangan sedikit berbeda disampaikan Adam Smith, perwakilan Partai Demokrat di Komite Angkatan Bersenjata DPR AS. Smith menyatakan mendukung langkah tersebut selama dilakukan dengan perhitungan yang matang dan dilakukan secara bertanggung jawab agar stabilitas di kawasan tetap terjaga. (AFP/REUTERS)
