Dalam 50 tahun terakhir, baru kali ini Jepang menandatangani kesepakatan soal kerja sama militer dengan negara asing. Terakhir kali kesepakatan sejenis ditandatangani Jepang dengan AS.
Oleh
Kris Mada
·4 menit baca
TOKYO, SELASA — Setelah enam tahun berunding, Australia dan Jepang menandatangani persetujuan pokok pada Kesepakatan Akses Timbal Balik. Fungsi kesepakatan itu, antara lain, menjadi dasar bagi kerja sama militer kedua negara. Persetujuan itu ditandatangani Perdana Menteri Australia-Jepang di tengah ketegangan kedua negara dengan China.
PM Jepang Yoshihide Suga dan PM Australia Scott Morrison menandatangani persetujuan itu di Tokyo, Selasa (17/11/2020). ”Jepang dan Australia adalah mitra strategis khusus,” ujar Suga.
Persetujuan itu diteken setelah Australia-Jepang ikut latihan perang bersama India-AS bulan lalu. Washington secara terbuka menyebut kelompok yang disebut sebagai Quad itu berupaya menangkal kebangkitan China.
Keempat anggota Quad kini berhadapan dengan China. AS-Australia terlibat perang dagang dan ketegangan diplomatik dengan China. Sementara India-Jepang bersengketa soal wilayah dengan China. Mereka juga sama-sama mengaku cemas dengan peningkatan kekuatan militer China di Laut China Selatan.
”Kami sama-sama bersekutu dengan AS. Kami juga sama-sama jadi mitra dagang penting dengan China dan punya hubungan kuat serta positif dengan semua negara di Indo-Pasifik, sama-sama percaya pada kedaulatan masing-masing,” kata Morrison.
Ia menyebut Persetujuan Pokok Kesepakatan Akses Timbal Balik (RAA) sebagai peristiwa amat penting dalam sejarah hubungan Australia-Jepang. ”Ini akan menjadi dasar utama (cara) Australia-Jepang menanggapi tantangan keamanan yang meningkat di kawasan di tengah keadaan yang semakin tidak pasti,” ujarnya.
Dalam pertemuan dengan Suga, menurut Morrison, juga dibahas isu perdagangan, pertahanan, dan keamanan. Pemerintahan Morrison kini dipusingkan dengan boikot China terhadap aneka komoditas ekspor bernilai ratusan miliar dollar AS dari Australia.
Perang dagang dilancarkan Beijing setelah Canberra bergabung dengan Washington dalam menekan China soal Laut China Selatan. Beijing menganggap Canberra menuding China bertanggung jawab dalam penyebaran Covid-19.
Sejumlah pejabat pertahanan Australia-Jepang menyebut, persetujuan pokok RAA akan menjadi dasar kerja sama Canberra-Tokyo di Laut China Selatan dan Laut China Timur. Laut China Timur memanas karena Jepang-China memperebutkan Pulau Senkakku.
Sudah lama
RAA sudah dirundingkan sejak 2014. Salah satu masalah pengganjal adalah permintaan Australia agar tentara yang ditempatkan di Jepang tidak divonis mati jika terlibat kejahatan serius. Tokyo menolak permintaan itu dan hanya menyetujui setiap kasus akan dinilai terpisah. Setelah persetujan pokok ditandatangani, parlemen Jepang akan meratifikasinya. Sementara Australia tidak butuh ratifikasi parlemen.
Dalam diplomasi, persetujuan pokok akan diikuti dengan pembahasan teknis dari isi kesepakatan atau perjanjian. Pemilihan kata dalam naskah perjanjian hingga perincian isi kesepakatan termasuk yang harus dirampungkan setelah persetujuan pokok diteken.
Selepas semua hal teknis disepakati, para pihak akan menandatangani naskah akhir dan setelah itu, apabila diperlukan, ratifikasi oleh parlemen. Di beberapa negara, kesepakatan internasional juga hanya bisa diterapkan apabila ada peraturan pelaksana dalam kerangka hukum nasional.
Dalam 50 tahun terakhir, baru kali ini Jepang menandatangani kesepakatan soal kerja sama militer dengan negara asing. Terakhir kali kesepakatan sejenis ditandatangani Jepang dengan Amerika Serikat beberapa tahun selepas Perang Dunia II. Tokyo mengizinkan Washington mengoperasikan pangkalan di Jepang.
Penandatanganan persetujuan pokok RAA dinilai sebagai tanda Jepang bersedia memperluas kerja sama militer selain dengan AS. Penandatanganan juga dinilai sebagai wujud keinginan Jepang untuk lebih berperan di kawasan.
Persetujuan pokok ditandatangani sebulan selepas Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi dan Menhan Australia Linda Reynolds bersepakat. Kishi dan Reynold setuju memulai pembahasan untuk akses timbal-balik bagi aset militer kedua negara. Tokyo setuju membantu Canberra jika militer Australia beroperasi di sekitar Jepang dan sebaliknya. Kishi menegaskan, perlindungan oleh Pasukan Bela Diri Jepang untuk Militer Australia (ADF) hanya diberikan di luar keadaan tempur dan perang.
Harapan kepada AS
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mendesak AS di bawah Joe Biden untuk tetap memerhatikan isu luar negeri. Washington diharapkan tetap terlibat dalam menjaga ketertiban di Indo-Pasifik. ”Jepang punya tantangan besar, AS tetap berkomitmen pada ketertiban di Indo-Pasifik, perubahan iklim, keamanan, dan masalah global lain,” katanya.
Di bawah Donald Trump, AS mundur dari Perjanjian Paris yang mengatur soal perubahan iklim. Washington juga memicu perang dagang dengan sejumlah sekutunya. ”Negara lain berharap Jepang berperan mendorong Washington terlibat dalam masalah internasional,” kata Motegi.
Jepang merupakan salah satu sekutu penting AS. Mereka sama-sama risau dengan China. ”Jepang harus sangat tegas mencegah upaya sepihak China mengubah keadaan di Laut China Timur dan Laut China Selatan dengan senjata,” ujarnya.
Ia menduga, AS mempertahankan sikap tegas terhadap China. Sebab, sentimen terhadap China amat tinggi baik di antara Republikan maupun Demokrat. ”Sayang sekali, ketegangan AS-China tidak akan bisa diselesaikan segera,” katanya. (AP/REUTERS)