China Peringatkan 15 Anggota Parlemen Prodemokrasi Hong Kong
Lima belas anggota parlemen di Dewan Legislatif Hong Kong mundur sebagai kelanjutan gerakan prodemokrasi sejak China memberlakukan UU Keamanan Nasional tahun ini.
Oleh
Luki Aulia
·3 menit baca
ANTHONY WALLACE/AFP
Kursi-kursi yang seharusnya diisi anggota parlemen prodemokrasi terlihat kosong di ruang utama selama pertemuan Dewan Legislatif Hong Kong, Kamis, 12 November 2020. Lima belas anggota parlemen prodemokrasi mundur sebagai protes atas pemecatan empat rekan mereka sesama anggota parlemen yang disetujui Beijing.
Pemerintah China memperingatkan pengunduran diri massal anggota parlemen prodemokrasi Hong Kong jelas menunjukkan sikap menentang dan menantang Beijing. Lima belas anggota parlemen mundur, Kamis (12/11/2020), sebagai protes atas pemecatan empat anggota parlemen prodemokrasi yang disetujui Beijing.
Lima belas anggota parlemen prodemokrasi Hong Kong mengundurkan diri, kemarin. Langkah ke-15 anggota parlemen itu telah memicu kemarahan Kantor Urusan Hong Kong dan Makau di Beijing.
Pengunduran diri 15 anggota parlemen itu merupakan kelanjutan gerakan prodemokrasi Hong Kong sejak China memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional tahun ini.
”Sikap itu menunjukkan sikap keras melawan pemerintah pusat dan terang-terangan menantang kekuasaan pemerintah. Kami mengecam tindakan itu,” sebut pernyataan tertulis Kantor Urusan Hong Kong dan Makau di Beijing itu.
Pernyataan tertulis itu juga menegaskan, jika anggota parlemen kubu oposisi hendak memanfaatkan strategi ini untuk mendukung gerakan radikal dan meminta pasukan asing untuk ikut campur serta mengacaukan situasi keamanan Hong Kong, tindakan itu keliru.
Bagi para anggota parlemen prodemokrasi, Parlemen Hong Kong hanya lembaga ketuk palu yang loyal pada Beijing. Anggota parlemen prodemokrasi, Lam Cheuk-ting, mengingatkan rakyat Hong Kong bahwa selama ini tidak pernah ada perdebatan apa pun. Kini, situasi berubah setelah munculnya bibit-bibit gerakan demokrasi, tetapi terus ditekan pemerintah pusat.
AP PHOTO/VINCENT YU
Legislator prodemokrasi Hong Kong, Mao Mengjing (kiri) berpose di depan para fotografer sebelum menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Dewan Legislatif Hong Kong, Kamis, 12 November 2020.
Pemimpin Eksekutif Hong Kong pro-Beijing, Carrie Lam, Rabu lalu, diberi kekuasaan untuk memecat anggota parlemen yang dianggap tidak patriotik tanpa melalui proses pengadilan. Chris Patten, mantan pemimpin Hong Kong, menilai langkah tersebut menunjukkan sikap permusuhan Pemerintah China terhadap demokrasi dan para pejuang demokrasi.
Tolak campur tangan
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, meminta komunitas internasional mematuhi norma-norma dasar hukum internasional dan hubungan internasional serta menghentikan segala bentuk campur tangan dalam urusan dalam negeri China. ”Urusan Hong Kong termasuk urusan dalam negeri China,” ujarnya.
Eksodus anggota parlemen oposisi ini menjadi tindakan terbaru dari perbedaan pendapat yang terjadi di Hong Kong. Sebelumnya, Hong Kong riuh dengan gelombang aksi protes yang kerap berbuntut kerusuhan sejak UU keamanan nasional berlaku dan kelompok yang loyal pada Beijing menargetkan pemberlakuan sistem hukum yang digadang-gadang akan mendukung Hong Kong sebagai pusat keuangan dunia.
Aksi protes meluas karena adanya pembatasan orang berkumpul. Jutaan orang protes dengan turun ke jalan menuntut tanggung jawab politik pemerintah. Namun, aksi protes itu kerap berakhir rusuh dan lebih dari 10.000 orang ditahan.
Pemimpin Hong Kong dipilih oleh komite pro-Beijing tetapi setengah dari 70 kursi legislatif dipilih secara langsung. Ini membuat penduduk Hong Kong yang berjumlah 7,5 juta jiwa memiliki kesempatan langka suara mereka didengar.
Di parlemen kerap terjadi protes dan adu mulut bahkan perkelahian antara kelompok yang loyal pada Beijing dengan kelompok pro-demokrasi yang termasuk minoritas yang mencoba menghentikan RUU yang tidak disetujui.
AP PHOTO/MARK SCHIEFELBEIN
Pengunjuk rasa menonton kostum LeBron James yang dibakar dalam lanjutan aksi unjuk rasa di Southorn Playground Hong Kong, Selasa (15/10/2019).
Dengan pemecatan dan pengunduran diri anggota parlemen pro-demokrasi berarti hanya akan ada dua anggota parlemen yang tidak loyal pada Beijing, tetapi juga tidak sepaham dengan pro-demokrasi.
”Tampaknya kendali Hong Kong sekarang berada di tangan otoritas Partai Komunis China di Beijing. Hak-hak dasar yang disepakati saat Inggris mengembalikan Hong Kong ke China tahun 1997 terancam,” kata pengamat politik, Willy Lam.
Salah satu anggota parlemen yang mengundurkan diri, Claudia Mo, mengatakan, apa yang dilakukan Beijing itu seperti menutup peti mati demokrasi Hong Kong. ”Semua keputusan sudah diatur. Apa gunanya setiap pagi pergi bekerja sambil berpikir, ’Apakah saya akan dikeluarkan dari parlemen’,” ujarnya. (AFP)
